
Jakarta, CNBC Indonesia – Tren kenaikan imbal hasil atau yield surat utang pemerintah kembali terjadi di sejumlah negara maju.
Tekanan khususnya terlihat di pasar obligasi Amerika Serikat (AS) dan Jepang, dengan yield sejumlah tenor berada pada level tertinggi dalam puluhan tahun.
Merujuk data Refinitiv, yield US Treasury tenor 10 tahun ditutup naik 3,8 basis poin (bps) menjadi 4,796% pada perdagangan Selasa (1/9/2026), dari 4,758% pada perdagangan sebelumnya.
Posisi tersebut menjadi yang tertinggi sejak Januari 2025. Sementara yield US Treasury tenor 30 tahun naik 1,8 bps menjadi 5,267% dan masih bertahan di sekitar level tertinggi dalam 19 tahun atau sejak 2007.
Kenaikan yang lebih tajam terjadi di Jepang. Yield obligasi pemerintah Jepang atau Japanese Government Bond (JGB) tenor 10 tahun meningkat 5,1 bps menjadi 2,992% dan bahkan sempat menembus 3% dalam intraday. Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak September 1996 atau sekitar 30 tahun terakhir.
Pada tenor yang lebih pendek, yield JGB dua tahun naik 4,8 bps menjadi 1,799% dan berada di sekitar level tertinggi dalam 31 tahun.
Kenaikan tersebut bukan hanya terjadi dalam satu hari. Sejak akhir 2025, yield US Treasury tenor 10 tahun telah melonjak 64,3 bps, sedangkan tenor 30 tahun meningkat 43,7 bps.
Pada periode yang sama, yield JGB tenor 10 tahun melesat 92,2 bps dan tenor dua tahun bertambah 62,5 bps.
Sebagai catatan, yield bergerak berlawanan arah dengan harga obligasi.
Ketika harga surat utang turun akibat tekanan jual, yield akan meningkat. Kenaikan yield juga menunjukkan tingkat imbal hasil yang diminta investor untuk memegang surat utang pemerintah menjadi lebih tinggi.
Lantas, Apa Penyebab Kenaikan Yield Obligasi Saat Ini?
Kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat dan Jepang utamanya dipicu oleh tiga hal:
- Kekhawatiran terhadap inflasi
- Ekspektasi kenaikan suku bunga
- Besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah
Kekhawatiran terhadap inflasi kembali meningkat setelah konflik di Timur Tengah memanas dan mendorong kenaikan harga minyak.
Investor kemudian meminta imbal hasil lebih tinggi karena khawatir inflasi akan menggerus nilai pengembalian obligasi yang mereka pegang.
Pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio menilai kenaikan yield US Treasury saat ini bukan sekadar gejolak pasar jangka pendek.
Menurutnya, kenaikan yield tenor panjang di tengah membesarnya penerbitan utang dan melemahnya permintaan investor mulai menunjukkan pola klasik dalam siklus utang pemerintah.
“Ketika permintaan tidak mampu mengimbangi pasokan utang, suku bunga harus naik secara signifikan, yang kemudian menekan pasar dan perekonomian,” tulis Dalio dalam unggahannya di LinkedIn.
Menurut Dalio, pilihan lainnya adalah bank sentral menambah likuiditas untuk membeli obligasi pemerintah. Langkah tersebut dapat menahan kenaikan yield, tetapi berisiko melemahkan nilai mata uang dan meningkatkan inflasi.
“Semua kondisi tersebut mengarah pada krisis utang pemerintah, yang dapat menciptakan sesuatu seperti serangan jantung bagi perekonomian,” lanjutnya.
Dalio memperkirakan defisit anggaran AS tahun ini mencapai sekitar US$2 triliun, sedangkan beban bunga utangnya menembus US$1 triliun. Besarnya kekurangan anggaran membuat pemerintah harus menerbitkan lebih banyak US Treasury untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
Jika pasokan surat utang terus bertambah lebih cepat dibandingkan permintaan investor, pemerintah harus menawarkan yield lebih tinggi. Kondisi ini berisiko membuat beban bunga semakin besar dan menyerap lebih banyak anggaran negara.
Pemerintah AS juga harus bersaing dengan perusahaan teknologi yang menerbitkan utang dalam jumlah besar untuk membangun pusat data dan infrastruktur kecerdasan buatan (AI).
Tekanan bertambah setelah Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) Kevin Warsh memberi sinyal bahwa suku bunga masih dapat dinaikkan apabila inflasi tidak segera turun ke 2%.
Ekspektasi tersebut mendorong investor menjual obligasi yang sudah beredar sehingga harganya turun dan yield naik.
Sementara di Jepang, lonjakan yield terutama dipicu ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ).
Inflasi yang tinggi dan pelemahan yen membuat pasar memperkirakan BOJ akan mempercepat pengetatan kebijakan moneternya.
Pasar juga mencemaskan kondisi fiskal Jepang. Pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana meningkatkan investasi di sejumlah sektor strategis, sedangkan utang pemerintah telah melampaui 200% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Rencana belanja tersebut dikhawatirkan memperbesar penerbitan obligasi. Pada saat yang sama, BOJ mulai mengurangi kepemilikan JGB sehingga dukungan permintaan dari bank sentral semakin berkurang.
Haruskah Kita Khawatir?
Sejarah menunjukkan kenaikan yield obligasi pemerintah yang terlalu cepat dapat merembet ke berbagai pasar dan menjadi masalah.
Salah satu contohnya terjadi pada 2013 dalam peristiwa yang dikenal sebagai taper tantrum.
Saat itu, yield US Treasury tenor 10 tahun melonjak dari sekitar 2% pada Mei menjadi 3% pada Desember 2013 setelah The Fed memberi sinyal akan mengurangi pembelian obligasi. Kenaikan tersebut memicu keluarnya modal dari negara berkembang, menekan harga aset, dan melemahkan mata uang.
Rupiah bahkan anjlok sekitar 17% hanya dalam lima bulan.
Contoh lain ada di Inggris pada 2022. Yield obligasi pemerintah Inggris tenor 30 tahun melonjak lebih dari 160 basis poin hanya dalam tiga hari. Lonjakan tersebut membuat sejumlah dana pensiun kesulitan memenuhi kebutuhan jaminan dan terpaksa menjual obligasi, sehingga tekanan pasar semakin besar.
Bank of England akhirnya turun tangan membeli obligasi untuk memulihkan kondisi pasar.
Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa risiko bukan hanya berasal dari tingginya yield, tetapi juga dari kecepatan kenaikannya. Jika terjadi secara mendadak, kenaikan yield dapat membawa sejumlah dampak besar.
1.Nilai investasi obligasi turun
Kenaikan yield membuat harga obligasi yang telah beredar turun. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan investor, terutama yang memegang obligasi berjangka panjang.
2.Biaya pinjaman semakin mahal
Yield obligasi pemerintah menjadi acuan berbagai jenis pinjaman. Kenaikannya dapat mendorong bunga kredit perumahan, pinjaman usaha, serta biaya penerbitan utang perusahaan menjadi lebih mahal.
3.Risiko gagal bayar perusahaan meningkat
Perusahaan berisiko tinggi harus membayar yield US Treasury ditambah premi risiko. Jika biaya pendanaan terus meningkat ketika ekonomi melemah, kemampuan perusahaan membayar utang dapat menurun dan risiko gagal bayar membesar.
4.Tekanan merembet ke negara berkembang
Kenaikan yield US Treasury membuat aset dolar AS semakin menarik. Kondisi tersebut dapat mendorong keluarnya modal asing dari negara berkembang, menekan mata uang seperti rupiah, dan ikut menaikkan yield Surat Berharga Negara (SBN).
Meski demikian, kenaikan yield tidak otomatis berakhir menjadi krisis.
Risiko akan membesar apabila kenaikannya berlangsung sangat cepat, permintaan dalam lelang obligasi melemah, dan investor terpaksa menjual aset secara bersamaan.
Karena itu, kondisi saat ini belum menjadi alasan untuk panik, tetapi tetap perlu untuk kita waspadai.
Indonesia Ikut Terimbas, Biaya Utang Makin Mahal
Kenaikan yield obligasi negara maju dapat merembet ke pasar obligasi dalam negeri. Ketika US Treasury menawarkan imbal hasil lebih tinggi, investor akan meminta yield lebih besar untuk memegang SBN yang memiliki risiko lebih tinggi.
Kenaikan yield SBN membuat biaya pendanaan pemerintah meningkat. Dampaknya terutama muncul ketika pemerintah menerbitkan SBN baru atau membiayai kembali utang yang jatuh tempo. Pemerintah harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi semakin mahal.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang telah diaudit, pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp514,39 triliun, naik 5,3% dari Rp488,4 triliun pada 2024.
Jumlah tersebut setara dengan 19,9% belanja pemerintah pusat atau sekitar Rp1,41 triliun per hari.
Tekanan juga dapat merembet ke perusahaan swasta karena yield SBN menjadi acuan penerbitan obligasi korporasi.
Jika yield SBN naik, perusahaan harus menawarkan bunga obligasi yang lebih tinggi ditambah premi risiko untuk menarik investor.
Akibatnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih mahal untuk memperoleh pinjaman.
Perusahaan dengan kondisi keuangan lemah bahkan dapat kesulitan menerbitkan obligasi, menunda ekspansi, atau membatalkan rencana investasi karena pendanaan semakin sulit diperoleh.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
Leave a comment