Sekolah Rakyat, Jalan dan Harapan Memutus Warisan Kemiskinan

Jakarta, CNBC Indonesia – Pendidikan menjadi salah satu titik paling menentukan dalam upaya Indonesia memutus rantai kemiskinan. Anak yang keluar dari sekolah lebih awal kehilangan kesempatan membangun keterampilan, sementara keterbatasan keterampilan mempersempit pilihan pekerjaan ketika memasuki usia produktif.

Masalah ini masih terlihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2025, alasan anak dan pemuda usia 7-23 tahun tidak atau berhenti bersekolah sangat beragam, mulai dari persoalan biaya, kebutuhan bekerja, pernikahan, jarak sekolah hingga keterbatasan fisik.

Masih besarnya beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin inilah yang menjadi salah satu alasan lahirnya Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakya yang resmi lahir pada Juli 2025 merupakan program pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto saat tiba untuk resmikan 166 Soklah Rakyat di 34 Provinsi, Banjarbaru, Senin (12/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden) Foto: Presiden Prabowo Subianto saat tiba untuk resmikan 166 Soklah Rakyat di 34 Provinsi, Banjarbaru, Senin (12/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Kemen Dikdasmen menyampaikan bahwa program ini dirancang sebagai bagian dari intervensi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Data tersebut dilansir dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Konsepnya dibuat untuk mengurangi hambatan yang selama ini membuat anak dari keluarga miskin sulit bertahan di pendidikan. Siswa mendapatkan pendidikan tanpa biaya serta fasilitas pendukung dalam skema berasrama. Kebutuhan belajar dan kehidupan sehari-hari ditempatkan dalam satu ekosistem pendidikan.

Saat Biaya dan Pekerjaan Menjauhkan Anak dari Sekolah

Pendekatan tersebut penting karena kemiskinan rumah tangga sering kali berpengaruh langsung terhadap keputusan pendidikan anak.

Ketika pendapatan keluarga terbatas, biaya sekolah dapat bersaing dengan kebutuhan pangan, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Anak yang berada pada usia produktif juga berpotensi masuk ke pasar kerja lebih cepat untuk membantu pendapatan keluarga.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan persoalan tersebut dengan cukup jelas. Dalam kelompok usia 13-15 tahun, sebanyak 24,54% tercatat tidak bersekolah lagi karena tidak ada biaya sekolah. Pada kelompok usia 16-18 tahun, porsinya mencapai 18,68%. Sementara pada usia 19-23 tahun, alasan yang sama mencapai 13,54%.

Persoalan ekonomi kemudian berlanjut ke kebutuhan bekerja. Pada kelompok usia 16-18 tahun, 22,02% menyebut bekerja atau mencari nafkah sebagai alasan tidak bersekolah lagi. Angkanya melonjak menjadi 39,73% pada kelompok usia 19-23 tahun.

Ada pula faktor sosial. Pada usia 16-18 tahun, 3,07% tidak bersekolah karena menikah, sedangkan pada usia 19-23 tahun angkanya mencapai 6,24%. Alasan merasa pendidikan sudah cukup juga cukup besar, masing-masing 28,82% pada usia 16-18 tahun dan 27,59% pada usia 19-23 tahun.

Jarak sekolah menjadi persoalan yang lebih kecil secara persentase, tetapi tetap muncul dalam data. Sebanyak 3,45% kelompok usia 7-12 tahun dan 3,50% kelompok usia 13-15 tahun menyebut sekolah yang jauh sebagai alasan. Pada kelompok usia 16-18 tahun porsinya 1,46%.

BPS juga mencatat faktor disabilitas. Pada kelompok usia 7-12 tahun, 11,23% masuk dalam kategori cacat/disabilitas sebagai alasan belum atau tidak bersekolah lagi. Pada usia 13-15 tahun angkanya 9,23%. Data tersebut berasal dari Statistik Pendidikan 2025, yang disusun berdasarkan Susenas Maret 2025.

Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan akses pendidikan memiliki banyak lapisan. Ada keluarga yang menghadapi kendala biaya, ada anak yang harus bekerja, ada yang berhadapan dengan persoalan sosial, serta ada hambatan geografis dan kondisi individual.

Di titik inilah Sekolah Rakyat memiliki ruang intervensi yang cukup besar. Model berasrama dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Ketika kebutuhan pendidikan dan kehidupan siswa selama mengikuti program disediakan pemerintah, keputusan keluarga untuk menarik anak dari sekolah karena tekanan ekonomi dapat ditekan.

Sekolah Rakyat juga menerapkan pembelajaran adaptif dengan sistem multi-entry, multi-exit.

Siswa memiliki latar belakang kemampuan akademik yang berbeda. Sebagian membutuhkan penguatan literasi dasar, sementara lainnya dapat berkembang lebih cepat. Pendekatan tersebut membuat proses pendidikan lebih fleksibel.

Pendampingan sosial dan psikologis menjadi bagian penting karena kemiskinan sering beririsan dengan persoalan lain. Anak dari keluarga rentan bisa menghadapi tekanan ekonomi, lingkungan sosial, masalah keluarga hingga persoalan kepercayaan diri. Guru Sekolah Rakyat karena itu dibekali kemampuan konseling dan pendampingan selain kompetensi akademik.

Program tersebut juga ditempatkan dalam kerangka pengentasan kemiskinan yang lebih luas.

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah menghubungkan intervensi pendidikan dengan program sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Artinya, titik intervensinya berada pada dua sisi. Anak memperoleh modal pendidikan untuk meningkatkan peluang ekonominya ketika dewasa. Keluarga memperoleh dukungan agar tekanan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab putus sekolah dapat dikurangi.

Persoalan tersebut kemudian bertemu dengan tantangan ekonomi Indonesia yang lebih besar.

McKinsey Global Institute (MGI), dalam laporan The Enterprising Archipelago: Propelling Indonesia’s Productivity yang dirilis April 2025, memperkirakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan produktivitas yang jauh lebih cepat untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Pertumbuhan produktivitas perlu meningkat 1,6 kali, dari rata-rata sekitar 3,1% per tahun pada 2000-2023 menjadi 4,9%.

Salah satu fondasi yang disorot McKinsey adalah human capital. Indonesia masih menghadapi tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas yang rendah.

Pada 2023, hanya sekitar 40% penduduk berusia 25-34 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, dibandingkan 48-57% pada kelompok negara pembanding dengan kinerja lebih tinggi. McKinsey juga mencatat persoalan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri.

Masalah pendidikan akhirnya masuk ke persoalan produktivitas. Anak yang tidak menyelesaikan pendidikan memiliki kemungkinan lebih besar memasuki pekerjaan dengan persyaratan keterampilan rendah. Ketika pola tersebut terjadi dalam skala besar, produktivitas tenaga kerja nasional ikut tertahan.

McKinsey memperkirakan dua pertiga pengangguran Indonesia merupakan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang keterampilannya belum sesuai dengan kebutuhan industri. Laporan tersebut merekomendasikan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, reskilling dan upskilling agar tenaga kerja dapat masuk ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi.

Sekolah Rakyat berada pada tahap yang lebih awal dari persoalan tersebut. Program ini berupaya menjaga anak dari keluarga miskin tetap berada dalam jalur pendidikan sebelum mereka masuk ke pasar kerja. Jika keberlanjutan pendidikan dapat dijaga, peluang anak untuk memperoleh keterampilan yang lebih tinggi ikut terbuka.

Kisah Citra dan Manfaat Sekolah Rakyat

Dalam permasalahan ini, sekolah Rakyat telah menorehkan beberapa contoh prodigynya. Lokasi yang jauh dari perkotaan tidak lagi menjadi hambatan bagi anak-anak untuk menampilkan bakat dan potensinya.

 Salah seorang siswa bernama Citra sempat menjadi korban dari terhambatnya pendidikan dari rasa keterpurukan. Ayahnya meninggal dunia akibat diabetes sehingga ia menyaksikan Ibunya harus bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga dari menyapu masjid hingga menjadi buruh cuci.

 Di sekolah rakyat ini, Citra mendapatkan kesempatan untuk memenuhi nutrisi, kebutuhan pendidikan, seragam hingga tempat tinggal di asrama.

 

Citra hadir di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam Rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). (Tangkapan layar youtube Setpres RI) Foto: Tangkapan layar youtube Setpres RI)

Dari sini Wali Asuh Citra – Ibu Nou menceritakan kecekatan Citra dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan keahliannya dalam menghafal, sebuah talenta yang akhirnya bisa muncul ke permukaan setelah sebelumnya keseharian Citra diisi dengan berjualan kacang.

Pemerintah kini menyiapkan 104 lokasi baru dan 93 gedung permanen untuk memperluas Sekolah Rakyat. Targetnya, akses Sekolah Rakyat dapat tersebar di seluruh kabupaten/kota pada 2029. Pemerintah juga menyiapkan jalur lulusan menuju perguruan tinggi dan dunia kerja melalui skema afirmatif, pemetaan bakat dan hubungan dengan industri.

Tantangan berikutnya adalah memastikan ekspansi tersebut menghasilkan kualitas pendidikan yang konsisten. Sebab, memutus kemiskinan melalui pendidikan membutuhkan waktu panjang. Anak perlu bertahan di sekolah, memperoleh kompetensi yang relevan, melanjutkan pendidikan atau masuk ke pekerjaan produktif.

Sekolah Rakyat Bukan Sekadar Pendidikan, Ada Efek Ekonomi Besar

Sekolah Rakyat tidak hanya dirancang sebagai program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Di balik program tersebut, terdapat taruhan ekonomi yang lebih besar mulai dari memutus rantai kemiskinan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang lebih produktif hingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Studi OECD 2023 bahkan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pengeluaran pendidikan nasional berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3% dalam 10 tahun ke depan.

Dampak ekonominya bisa langsung terlihat dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Dampak langsung bisa terlihat dari penyerapan tenaga kerja selama pembangunan fisik, penyerapan tenaga kerja guru, hingga dampak ikutan seperti menjamurnya UMKM dan bisnis kontrakan.

Kantor Staf Presiden (KSP) memperkirakan program Sekolah Rakyat bisa menyerap sekitar 238.131 tenaga kerja lokal, dengan rata-rata 22 pekerja di setiap sekolah.

Di saat yang sama, aktivitas pembangunan turut menggerakkan sekitar 58.000 UMKM, mulai dari pemasok bahan bangunan lokal, warung makan hingga jasa transportasi.

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat. (Dok. Kementerian Keuangan) Foto: Proyek pembangunan Sekolah Rakyat. (Dok. Kementerian Keuangan)

 

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat hingga pertengahan Juni 2026, pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional telah melibatkan sekitar 84.000 tenaga kerja, mulai dari pekerja konstruksi, tenaga teknis, operator alat berat hingga tenaga pendukung.

Di tingkat daerah, dampaknya juga cukup signifikan. Satu proyek Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi menyerap sekitar 880 pekerja, sementara proyek di Lombok Utara melibatkan 837 pekerja dan ditargetkan meningkat hingga sekitar 1.200 orang.

Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PPS) DIY Kementerian PU menyebut pembangunan sekolah di wilayahnya telah menumbuhkan 22 UMKM. Mereka juga mencatata ada 32 rumah warga dimanfaatkan sebagai kontrakan bagi pekerja proyek, sehingga memberikan tambahan pendapatan.

Efek ekonomi tidak berhenti ketika pembangunan selesai.

Saat sekolah beroperasi, kebutuhan makanan, bahan baku dapur, transportasi, pemeliharaan gedung, jasa kebersihan dan berbagai kebutuhan lainnya menciptakan permintaan secara rutin.

Jika rantai pasok tersebut melibatkan UMKM dan pelaku usaha lokal, maka anggaran pemerintah dapat berputar lebih luas di daerah.

Sekolah Rakyat pun berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi baru, khususnya di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang masih terbatas.

Dampak panjang Sekolah Rakyat diyakini lebih besar dari dampak langsung jangka pendek.

Anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan, asrama, kebutuhan gizi hingga pelatihan keterampilan. Beban biaya yang sebelumnya harus ditanggung keluarga pun dapat berkurang.

Manfaat terbesar baru muncul ketika mereka memasuki dunia kerja.

Pendidikan yang lebih baik berpotensi meningkatkan keterampilan. Keterampilan yang meningkat dapat mendorong produktivitas dan pada akhirnya membuka peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi

Berkurangnya Beban Pendidikan Keluarga Miskin

Satu efek besar dan sangat penting dari kehadiran Sekolah Rakyat adalah berkurangnya beban ekonomi rumah tangga keluarga miskin.

Dengan konsep pendidikan berasrama dan sasaran keluarga miskin, sebagian kebutuhan pendidikan dan keseharian anak dapat ditanggung melalui program.

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, pengurangan pengeluaran tersebut dapat memberikan ruang lebih untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pangan, kesehatan maupun kebutuhan anggota keluarga lainnya.

Bagi keluarga miskin, biaya pendidikan tetap menjadi beban yang tidak ringan.

Pengeluaran pendidikan Foto: BPS

 

Data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) September 2025 menunjukkan rata-rata pengeluaran pendidikan mencapai Rp48.150 per kapita per bulan, naik 2,43% dari Rp47.006 pada September 2024.

Kenaikan terutama terjadi di perdesaan, yakni 15,08% menjadi Rp25.274, sementara pengeluaran pendidikan di perkotaan justru turun 1,30% menjadi Rp63.487 per kapita per bulan.

Pengeluaran pendidikan meningkat seiring naiknya kelompok pendapatan.

Masyarakat di kuintil 5 rata-rata mengeluarkan Rp128.420 per kapita per bulan untuk pendidikan, sekitar delapan kali lebih besar dibanding kuintil 1 yang hanya Rp15.982.

Namun, kelompok berpengeluaran rendah mengalokasikan porsi yang lebih besar dari uang mereka untuk pendidikan, meskipun jumlah uang yang dikeluarkan sebenarnya jauh lebih kecil.

Keluarga lebih mampu memang membayar pendidikan jauh lebih mahal, tetapi bagi kelompok miskin, pengeluaran pendidikan lebih terasa membebani total pengeluaran mereka.

Meskipun rata-rata biaya pendidikan hanya sekitar 3% dari pengeluaran rumah tangga miskin tetapi bagi keluarga miskin setiap rupiah untuk sekolah harus bersaing dengan kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Karena itu, pendidikan gratis dan berasrama berpotensi mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan investasi SDM keluarga miskin. 

Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat akan lebih tepat diukur dari apa yang terjadi setelah siswa keluar dari sekolah. Jika lulusan mampu melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi, lalu membangun kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik, pendidikan mulai bekerja sebagai instrumen mobilitas sosial.

Di sinilah Sekolah Rakyat, kisah perjuangan seorang anak bertemu dengan agenda ekonomi Indonesia. Pendidikan menjadi pintu masuk, keterampilan menjadi modal, pekerjaan produktif menjadi saluran peningkatan pendapatan, dan kenaikan produktivitas menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

CNBC Indonesia Research