Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku manipulasi beras fortifikasi. Ia bahkan meminta izin produk yang terbukti melanggar dicabut, dan tidak lagi dipasarkan di Indonesia.
“Beras fortifikasi, yang melakukan manipulasi ditindak tegas, beri hukuman seberat-beratnya,” kata Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Amran mengatakan, pengawasan terhadap peredaran beras, termasuk beras premium, terus dilakukan. Ia telah meminta Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Ito Hediarto, serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Hermawan, yang baru dilantiknya, untuk mengawasi sekaligus menindak pelanggaran.
“Itu diawasi. Kami sudah minta Sestama, dan Deputi yang baru kami lantik, awasi, tindak. Dan yang sudah melanggar kemarin, yang fortifikasi, izinnya dicabut. Nggak boleh lagi memasarkan beras di Republik Indonesia,” ujarnya.
Kronologi Modus Fortifikasi Abal-Abal Terbongkar
Sementara itu, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan menjelaskan pengawasan beras fortifikasi sebelumnya dilakukan di 11 provinsi. Dari pengawasan tersebut, Bapanas mengambil 198 sampel yang kemudian diperiksa di laboratorium.
Dari ratusan sampel itu, terdapat beberapa produk dengan merek yang sama sehingga totalnya menjadi 25 merek dagang. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh 25 merek tersebut bermasalah karena kandungan gizi tidak sesuai dengan klaim pada label.
“Kemarin kita melakukan pengawasan di 11 provinsi yang terbesar. Kita mengambil sampel itu ada 198 sampel. Di mana dari 198 sampel itu ada beberapa yang sama mereknya, jadi totalnya 25 merek dagang. Dari 25 merek dagang tersebut kita periksakan lab,” jelas Hermawan.
“Kemudian kemarin sudah diekspos ya sama Pak Menteri langsung, Kepala Badan Pangan Nasional. Terkait dari 25 merek itu ternyata bermasalah semua 25 merek itu,” sambungnya.
Hermawan mencontohkan, ada produk yang mencantumkan kandungan vitamin B12 sebesar 30% pada label, tetapi hasil pemeriksaan hanya menemukan sekitar 15%. Bahkan, terdapat produk yang sama sekali tidak memiliki kandungan yang diklaim.
“Jadi labelnya menyampaikan misalnya B12 30%, ternyata kan faktanya cuma 15%, bahkan ada yang tidak ada sama sekali isinya, tidak ada sama sekali kandungannya,” beber dia.
Atas temuan tersebut, Bapanas telah memerintahkan pencabutan izin khusus beras fortifikasi terhadap seluruh 25 merek. Produk-produk tersebut juga diperintahkan untuk ditarik dari peredaran dan produksinya dihentikan.
“Semuanya 25 merek dagang (yang dinyatakan tidak sesuai), sudah kita memerintahkan untuk menarik dari peredaran, dan juga memerintahkan untuk tidak memproduksi lagi,” kata Hermawan.
Selain penindakan administratif, kasus tersebut kini masuk tahap assessment bersama Bareskrim Polri. Hermawan mengatakan, 15 dari 25 merek sudah menjalani assessment, sementara 10 merek lainnya masih dalam proses.
Hasil assessment akan menentukan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan menjadi dugaan tindak pidana penipuan maupun pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
“Nah nanti dari hasil assessment tersebut akan ditindaklanjuti mana yang betul-betul dapat dilanjutkan prosesnya sebagai kejahatan, atau tindak pidana penipuan ya. Lebih tepatnya penipuan, saat ini dugaan penipuan. Kemudian undang-undang lainnya adalah undang-undang perlindungan konsumen tentunya,” pungkasnya.
 Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
|
(dce)
Leave a comment