Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menunjuk M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026. Sarmuji kini mendapat sejumlah pekerjaan rumah untuk memperkuat industri nasional.
Dunia usaha pun menitipkan sejumlah agenda kepada Sarmuji. Salah satunya penguatan daya saing industri manufaktur, mulai dari kepastian bahan baku dan energi hingga perbaikan logistik serta pembiayaan.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa menilai industri membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing sekaligus mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Khusus untuk Menteri Perindustrian yang baru, kami berharap perhatian utama diberikan pada penguatan daya saing industri manufaktur,” kata Erwin kepada CNBC Indonesia, Jumat (2/10/2026).
“Industri membutuhkan kepastian bahan baku dan energi dengan harga kompetitif, termasuk kepastian pasokan gas untuk industri, perbaikan logistik, pembiayaan yang kompetitif, kepastian regulasi, serta perlindungan pasar domestik dari praktik perdagangan yang tidak sehat dan impor ilegal,” sambungnya.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memperbaiki kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar mendorong pendalaman struktur industri dan investasi.
“Selain itu, kebijakan TKDN perlu terus diperbaiki agar benar-benar mendorong pendalaman struktur industri dan investasi, bukan sekadar menjadi persyaratan administratif. Kita perlu memperkuat rantai pasok domestik, industri komponen dan bahan baku, sekaligus tetap menjaga Indonesia menarik bagi investasi global,” jelas dia.
Erwin juga meminta Sarmuji memberikan perhatian terhadap industri padat karya. Sektor seperti tekstil, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman dinilai penting karena memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi.
“Kami juga berharap Menperin baru memberikan perhatian besar kepada industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan-minuman dan sektor lainnya yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi,” ucap Erwin.
“Di saat yang sama, hilirisasi harus diperluas, tidak berhenti pada komoditas mineral, tetapi diarahkan sampai menghasilkan produk dengan nilai tambah dan teknologi yang semakin tinggi,” lanjut dia.
Dia menilai ukuran keberhasilan kebijakan industri tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya kebijakan yang diterbitkan. Dampaknya terhadap investasi, produktivitas industri, ekspor dan lapangan kerja juga harus menjadi perhatian.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan industri adalah bertambahnya investasi, meningkatnya utilisasi dan produktivitas pabrik, meningkatnya ekspor produk bernilai tambah, semakin kuatnya rantai pasok dalam negeri, serta terciptanya lapangan kerja berkualitas,” terangnya.
Lebih lanjut, Erwin mengatakan dunia usaha siap menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan agenda industrialisasi. Karena itu, dia berharap Sarmuji membuka komunikasi dengan asosiasi dan pelaku industri untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
“Dunia usaha siap menjadi mitra pemerintah. Harapan kami, Menperin yang baru dapat membangun komunikasi yang terbuka dengan asosiasi dan pelaku industri sehingga persoalan di lapangan bisa lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret,” pungkas Erwin.
(dce)
Leave a comment