Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap alasan pemerintah tidak memberikan izin konser musisi asal Amerika Serikat (AS), Israel Houghton, di Jakarta.
Menurut Yusril, pemerintah mengantisipasi kegiatan tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana kampanye politik untuk memberikan dukungan kepada Israel.
“Tentu pemerintah tidak mempersoalkan agama yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan yang ada ‘Israel’ di depannya. Tapi yang menjadi concern pemerintah adalah kegiatan musik ini ditengarai dimanfaatkan untuk melakukan satu kampanye politik untuk mendukung Israel,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, mengutip detikcom (6/10/2026).
Lebih lanjut Yusril menjelaskan, dugaan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dinilai tidak sejalan dengan politik luar negeri Indonesia. Terlebih, Indonesia selama ini konsisten menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Dan kita menganggap hal seperti itu tidak sejalan dengan politik luar negeri kita, dan juga tidak sejalan dengan dukungan kita terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaannya,” ujarnya.
Pernah Sampaikan Dukungan untuk Israel
Yusril mengatakan pemerintah juga menemukan sejumlah rekam jejak penampilan Israel Houghton di luar negeri. Dalam beberapa pertunjukannya, musisi tersebut disebut pernah menyampaikan pernyataan dukungan terhadap Israel.
“Ya, jadi memang ditengarai dari beberapa show yang dilakukan di beberapa tempat di luar negeri, di sela-sela pertunjukan musik dan lagu itu, artis tersebut menyampaikan satu statement yang antara lain mengatakan ‘I stand with Israel’. Dan ini ucapan yang cukup sensitif ya,” kata Yusril.
Selain pertimbangan politik luar negeri, Yusril menyebut aspek keamanan dalam negeri menjadi salah satu alasan pemerintah tidak memberikan izin terhadap rencana konser tersebut.
“Lain daripada itu, persoalan yang paling mendasar adalah pertimbangan masalah keamanan di dalam negeri,” imbuhnya.
Pemerintah Tegaskan Tak Larang Pertunjukan Musik
Yusril menegaskan keputusan tersebut bukan berarti pemerintah melarang pertunjukan musik maupun mempermasalahkan agama seorang musisi.
Menurutnya, pemerintah tidak akan mempersoalkan kegiatan seni dan musik selama tidak disertai muatan politik yang berpotensi menimbulkan persoalan.
“Kita tidak melarang pertunjukan musik, tidak mempersoalkan agama seseorang. Akan tetapi, jika memang ada motif politik untuk memberikan dukungan seperti itu dan merugikan perjuangan rakyat Palestina, maka hal itu tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kita, dan juga tidak sejalan dengan pikiran, aspirasi dari masyarakat kita sendiri,” jelas Yusril.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan pertunjukan musik tidak dijadikan sarana untuk menyampaikan dukungan politik kepada Israel.
“Walaupun mereka mengatakan bahwa mereka menghormati semua agama, tapi jangan sampai ini dijadikan salah satu wahana untuk memperjuangkan kepentingan politik dan memberikan dukungan politik kepada Israel,” katanya.
Pemerintah Pantau Pengajuan Visa
Yusril menambahkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memantau apabila terdapat pengajuan visa dari Israel Houghton terkait rencana pertunjukan di Indonesia.
Ia memastikan izin pertunjukan maupun visa tidak akan diberikan apabila permohonan tersebut diajukan.
“Jadi untuk mengantisipasi semua itu, pertama adalah pertimbangan keamanan dalam negeri, dan yang kedua juga adalah pertimbangan politik luar negeri kita. Maka pemerintah berantisipasi, sekiranya diajukan permohonan untuk melakukan pertunjukan dan kemudian juga memohon visa, maka permohonan izin pertunjukan dan visa itu tidak akan diberikan,” tegas Yusril.
(hsy/hsy)
Leave a comment