Jakarta, CNBC Indonesia – Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) angkat suara soal rencana pemerintah untuk membatasi (moratorium) pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel baru di Indonesia. Moratorium itu khususnya ditujukan untuk pembangunan baru smelter nikel kadar rendah yang menghasilkan produk setengah jadi.
Memang, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu belakangan membeberkan bahwa pemerintah memiliki rencana moratorium smelter nikel. Alasannya, karena produk yang dihasilkan dari smelter tersebut sudah berada dalam kondisi kelebihan pasokan (oversupply) yang berimbah pada menurunnya harga jual.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menilai keseimbangan pasokan dan permintaan nikel pasar global telah berubah drastis. Pihaknya mencatat kebijakan pengendalian pasokan dari pemerintah sudah menyeimbangkan kembali pasar dan mengurangi kondisi oversupply.
Dia memaparkan bahwa Indonesia saat ini menguasai sekitar 60% pasokan nikel dunia dengan total produksi mencapai 2,5 juta ton pada 2025 lalu. Berdasarkan catatannya, dari total produksi tersebut, sebesar 2,05 juta ton berupa produk NPI, FeNi, dan Matte, sedangkan 450 ribu ton sisanya berbentuk MHP serta nikel sulfat.
“Keseimbangan pasokan dan permintaan nikel sebenarnya telah berubah secara drastis sejak akhir tahun 2025. Kebijakan pasokan yang lebih ketat yang diterapkan Pemerintah Indonesia secara teoritis telah menyeimbangkan kembali pasar – mengurangi kelebihan pasokan/over supply yang besar yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” kata Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Pihaknya mencatat total kapasitas produksi smelter nikel nasional pada 2025 mencapai 2,7 juta ton Ni dari jalur pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pada 2026, total produksi nikel olahan Indonesia diproyeksikan mengalami penurunan sekitar 3,5% hingga 4% dibanding tahun sebelumnya.
“Akibat biaya marginal yang lebih tinggi memicu prospek harga kini berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya,” paparnya.
Kendati demikian, Arif memaparkan bahwa pada 2027 mendatang, penambahan kapasitas produksi diproyeksikan akan ditopang oleh proyek-proyek hidrometalurgi berbasis HPAL yang selesai tahap konstruksi. Kapasitas produksi MHP di Indonesia yang sebesar 450 ribu ton pada 2025 diperkirakan melonjak hingga melebihi 900 ribu ton nikel pada akhir 2027.
Hal itu dinilai akan menjadi masalah baru bagi pasar dan berpotensi adanya pembatasan kenaikan harga dan ketidakpastian terhadap kebijakan dalam negeri.
“Akan tetapi inventori di LME dan China, yang mana tahun ini bisa mencapai diatas 600 ribu ton, masih menjadi masalah bagi pasar dan berpotensi membatasi kenaikan harga, ketidak pastian mengenai kebijakan/peraturan domestik dan global serta kondisi geopolitik juga tetap menjadi perhatian,” tandasnya.
Bahlil Buka Opsi Moratorium
Sebelumnya, pemerintah mengkaji wacana moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Hal itu menimbang kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel global yang menyebabkan anjloknya harga nikel dunia.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini masih sebatas memproduksi bahan setengah jadi pada kisaran 50-60%. Menurutnya, kondisi pasokan saat ini telah melebihi kebutuhan pasar hingga mencapai 2,5 juta ton sehingga berdampak langsung pada penurunan harga nikel di pasar internasional.
“Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung,” ungkapnya di sela acara Investor Daily Summit 2026, di Jakarta, dikutip Rabu (14/10/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengatur volume produksi nasional agar komoditas tambang Indonesia tidak dijual murah saat pasar sedang jenuh. Meskipun kapasitas terpasang smelter secara teori terbilang tinggi, tingkat operasional riil di lapangan akan disesuaikan secara terukur dengan dinamika supply and demand global.
“Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur ya. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh,” imbuhnya.
Di samping menjaga kestabilan harga dan mengoptimalkan penerimaan negara, pengendalian produksi ini juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam nasional. Bahlil mengingatkan bahwa komoditas mineral seperti nikel bersifat terbatas dan tidak dapat tumbuh kembali seperti sektor pertanian atau perkebunan.
“Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita juga banjiri, nanti barang kita murah. Kita kan enggak mau barang kita dijual murah. Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa ya,” tutupnya.
(pgr/pgr)
Leave a comment