Jakarta, CNBC Indonesia – Perum Bulog menyatakan siap memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tanpa membatasi jumlah permintaan. Namun, penyaluran beras tersebut mengikuti pesanan atau purchase order (PO) yang diajukan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pemerintah mengharapkan setiap KDKMP memiliki stok beras SPHP minimal 2 ton untuk mendukung ketersediaan beras bagi masyarakat.
“Kalau kami, intinya Bulog ngikutin sesuai dengan permintaan atau PO dari Agrinas Pangan. Nah sepanjang PO-nya 2 ton, ya kami serahkan 2 ton, dan bahkan kami tidak batasi berapa jumlah kebutuhan Agrinas Pangan, kami tidak batasi,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan, Bulog akan memenuhi kebutuhan beras sesuai jumlah yang dipesan Agrinas Pangan. Dengan demikian, besaran pasokan untuk setiap koperasi bergantung pada permintaan yang diajukan.
“Sebanyak kebutuhan yang diajukan oleh Agrinas Pangan, itu yang kami kirim ke masing-masing KDKMP,” ujarnya.
Rizal mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 1.250 KDKMP telah mengajukan PO beras SPHP kepada Bulog. Perusahaan pelat merah tersebut mengaku telah menyiapkan pasokan untuk dikirim ke koperasi yang sudah memesan.
“Kami yang sudah di-PO kan oleh Agrinas lebih kurang 1.250 KDKMP, yang sudah PO ke kami. Nah kami sudah siapkan, dan kami siap dorong ke masing-masing KDKMP,” tutur dia.
 Beras SPHP. (Dok. Bapanas) Foto: (Dok. Bapanas)
|
Adapun beras SPHP yang disalurkan melalui KDKMP merupakan beras subsidi yang dijual kepada masyarakat. Skema ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang terjangkau.
Selain memasok beras SPHP, Bulog juga mendapat arahan untuk menyalurkan bantuan pangan melalui KDKMP pada periode Oktober hingga Desember 2026. Namun, proses administrasi untuk penyaluran tersebut masih berjalan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran, proses administrasi sedang berjalan. Nanti setelah keluar administrasinya, kepastian anggarannya, baru nanti ada surat dari Dirjen Anggaran kepada Bapanas. Nah dari Bapanas keluar perintah ke Bulog,” jelas Rizal.
Ia memastikan, penyaluran bantuan pangan melalui koperasi nantinya tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Penerima harus membawa undangan dari dinas sosial yang dilengkapi barcode serta kartu tanda penduduk (KTP).
“Jadi tetap yang dapat bantuan pangan adalah yang mendapat undangan dari dinas sosial, yaitu berupa satu lembar yang ada barcode-nya, dan kemudian nanti yang bersangkutan bawa KTP,” terang dia.
“Nah nanti kita scan barcode sesuai dengan prosedur, kalau ini betul-betul clear di-approve, baru kita layani untuk penyerahan bantuan pangannya,” lanjutnya.
Sementara itu, bagi desa yang belum memiliki KDKMP, penyaluran bantuan pangan akan tetap dilakukan melalui mekanisme sebelumnya.
Rizal juga menyebut pemerintah telah memutuskan tambahan 1 juta ton beras SPHP untuk mengantisipasi dampak El Nino dan paceklik, sekaligus memenuhi kebutuhan distribusi melalui KDKMP.
“Makanya hasil rakortas kemarin kan Pak Menko atas seijin Pak Presiden, beras SPHP ditambah 1 juta ton, untuk satu, mengantisipasi El Nino sekaligus paceklik, dan untuk penyaluran ke masing-masing KDKMP,” pungkas Rizal.
(wur)
Leave a comment