Jakarta, CNBC Indonesia – Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel di pasar sebenarnya telah berkurang seiring penerapan kebijakan pembatasan produksi nikel oleh pemerintah sejak akhir 2025. Kebijakan tersebut dinilai bisa menyeimbangkan kembali pasokan dan permintaan pasar.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dinilai efektif mengurangi penumpukan kelebihan pasokan dari tahun-tahun sebelumnya.
Ia menyebutkan perubahan keseimbangan pasar ini turut memicu penyesuaian biaya marginal serta prospek harga nikel.
“Keseimbangan pasokan dan permintaan nikel sebenarnya telah berubah secara drastis sejak akhir tahun 2025. Kebijakan pasokan yang lebih ketat yang diterapkan Pemerintah Indonesia secara teoritis telah menyeimbangkan kembali pasar – mengurangi kelebihan pasokan/oversupply yang besar yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Arif menjelaskan bahwa naiknya biaya di tingkat produsen memberikan dampak langsung pada pergerakan harga nikel di pasar. Hal itu membuat proyeksi harga nikel berada di level yang lebih tinggi dari yang sudah diperkirakan di awal.
“Akibat biaya marginal yang lebih tinggi memicu prospek harga kini berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya,” imbuhnya.
Namun demikian, pihaknya mencatat masih tingginya inventori di London Metal Exchange (LME) dan China akhirnya membuat kebijakan pengetatan pasokan tidak berdampak signifikan pada lonjakan harga nikel dunia.
Dia menyebut, stok nikel di LME dan China tahun ini diperkirakan dapat melebihi 600 ribu ton. Menurutnya, penumpukan stok di luar negeri serta ketidakpastian regulasi dan geopolitik global masih menjadi faktor penahan penguatan harga nikel.
“Akan tetapi inventori di LME dan China, yang mana tahun ini bisa mencapai di atas 600 ribu ton, masih menjadi masalah bagi pasar dan berpotensi membatasi kenaikan harga, ketidakpastian mengenai kebijakan/ peraturan domestik dan global serta kondisi geopolitik juga tetap menjadi perhatian,” tandasnya.
Seperti diketahui, pada awal tahun ini pemerintah memutuskan untuk membatasi kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Pemerintah menargetkan produksi bijih nikel pada 2026 menjadi sekitar 250-260 juta ton, turun dari realisasi produksi pada 2025 yang sebesar 379 juta ton.
Hal ini tak lain ditujukan untuk mendongkrak harga nikel di pasar.
Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sempat menyebutkan wacana moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi.
Hal itu menimbang kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel global yang menyebabkan anjloknya harga nikel dunia.
Dia membeberkan bahwa sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini masih sebatas memproduksi bahan setengah jadi pada kisaran 50-60%.
Menurutnya, kondisi pasokan saat ini telah melebihi kebutuhan pasar hingga mencapai 2,5 juta ton, sehingga berdampak langsung pada penurunan harga nikel di pasar internasional.
“Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung,” ungkapnya di sela acara Investor Daily Summit 2026, di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengatur volume produksi nasional agar komoditas tambang Indonesia tidak dijual murah saat pasar sedang jenuh. Meskipun kapasitas terpasang smelter secara teori terbilang tinggi, tingkat operasional riil di lapangan akan disesuaikan secara terukur dengan dinamika supply and demand global.
“Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur ya. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh,” imbuhnya.
Di samping menjaga kestabilan harga dan mengoptimalkan penerimaan negara, pengendalian produksi ini juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam nasional. Bahlil mengingatkan bahwa komoditas mineral seperti nikel bersifat terbatas dan tidak dapat tumbuh kembali seperti sektor pertanian atau perkebunan.
“Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita juga banjiri, nanti barang kita murah. Kita kan enggak mau barang kita dijual murah. Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa ya,” tandasnya.
(wia)
Leave a comment