Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dinilai berhasil menyeimbangkan kembali pasar dan mengerem kondisi kelebihan pasokan (over suplai) peredaran nikel di Dunia. Hal ini didorong atas upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam membatasi produksi nikel di dalam negeri melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut mampu mengurangi penumpukan kelebihan pasokan nikel dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut pengereman produksi tersebut juga bisa mengubah dinamika keseimbangan pasokan dan permintaan pasar sejak akhir 2025.
“Keseimbangan pasokan dan permintaan nikel sebenarnya telah berubah secara drastis sejak akhir tahun 2025. Kebijakan pasokan yang lebih ketat yang diterapkan Pemerintah Indonesia secara teoritis telah menyeimbangkan kembali pasar – mengurangi kelebihan pasokan/over suplai yang besar yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Pengereman pasokan tersebut berdampak langsung pada estimasi produksi nikel olahan Indonesia pada 2026 yang diperkirakan mengalami penurunan sekitar 3,5% hingga 4% dibandingkan total produksi 2025 yang sebesar 2,5 juta ton Ni. Penurunan volume produksi tersebut mengingat bahwa Indonesia saat ini menguasai sekitar 60% pasokan nikel dunia.
“FINI meng-estimasi bahwa total produksi nikel olahan Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 3,5 hingga 4% jika dibandingkan produksi tahun 2025 (total 2,5 juta ton Ni),” tambahnya.
Pengetatan produksi di dalam negeri tersebut memicu kenaikan biaya marginal di tingkat produsen. Kondisi tersebut memberikan dorongan positif bagi prospek harga nikel di pasar global.
“Akibat biaya marginal yang lebih tinggi memicu prospek harga kini berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya,” imbuhnya.
Kendati kebijakan pasokan nasional berhasil menyeimbangkan pasar, FINI menggarisbawahi masih tingginya inventori nikel di London Metal Exchange (LME) dan China yang tahun ini diperkirakan dapat melebihi 600 ribu ton. Penumpukan stok di luar negeri dan ketidakpastian geopolitik global dinilai masih menjadi faktor penahan kenaikan harga.
“Akan tetapi inventori di LME dan China, yang mana tahun ini bisa mencapai diatas 600 ribu ton, masih menjadi masalah bagi pasar dan berpotensi membatasi kenaikan harga, ketidak pastian mengenai kebijakan/ peraturan domestik dan global serta kondisi geopolitik juga tetap menjadi perhatian,” tandasnya.
RKAB Nikel
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu sempat memastikan tidak ada kenaikan produksi bijih nikel signifikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pasalnya, pemerintah hanya akan memberi peluang peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang saat ini masih mengalami kekurangan pasokan bijih nikel.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno memastikan, meski pemerintah membuka potensi penambahan RKAB nikel tahun ini, penambahan itu tidak akan dilakukan secara signifikan. Menurutnya, RKAB nikel untuk 2026 masih dipatok di rentang 260-270 juta ton per tahun.
“Ini saya mau jelaskan, nikel tidak ada kenaikan (produksi) kecuali hanya mengejar yang untuk smelter yang yang masih kekurangan supply. Itu aja,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Tri menegaskan, harus ada keseimbangan antara kapasitas produksi tambang dengan kebutuhan riil pabrik pemurnian. Ia menegaskan bahwa pemberian kuota produksi dalam revisi RKAB dilakukan secara selektif demi menutup celah kekurangan bahan baku pada smelter yang masih membutuhkan suplai.
“Kita masih ini yang maksudnya yang smelter itu kebutuhan totalnya berapa, terus habis itu kemarin yang sudah disetujui RKAB-nya berapa, terus habis itu nanti ya paling nambah-nambah dikit,” tegasnya.
Penyesuaian kuota tersebut mencakup jenis bijih nikel limonit maupun saprolit, tergantung pada spesifikasi smelter masing-masing perusahaan. Tri menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan penambahan volume yang terlalu signifikan untuk mencegah jatuhnya harga akibat pasokan yang berlebih.
“Angkanya enggak ini tapi belum clear apa maksudnya hanya untuk mengejar yang itu, tapi jangan sampai kita tahan, pokoknya jangan sampai ada oversupply. Itu aja,” tambahnya.
Pihaknya mencatat bahwa para pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk mengajukan revisi atau penambahan kuota produksi hingga 31 Juli 2026. Seluruh permohonan tersebut akan dievaluasi untuk memastikan tujuan hilirisasi tetap tercapai secara optimal.
“Kalau mengajukan ya Juli paling lambat tanggal 31 Juli tetapi tentang berapa dan lain sebagainya apakah disetujui ya tergantung lah itu nanti,” tandasnya.
(pgr/pgr)
Leave a comment