Jakarta, CNBC Indonesia – Kemiskinan menjadi salah satu sumber ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama, termasuk pendidikan. Persoalan tersebut menjadi tantangan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan serta membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Tak ayal, saat mengucap sumpah jabatan sebagai menjadi presiden, Prabowo menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu program prioritas utama pemerintah.
Salah satunya dengan menggulirkan program Sekolah Rakyat (SR). Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 14 Agustus 2026, Prabowo mengatakan, SR adalah strategi untuk memutus lingkaran kemiskinan di masyarakat Indonesia.
“Kita ingin memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mengalami kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh. Sesuai Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi,” ujar Prabowo.
Program SR mengusung konsep asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Siswa SR berasal dari keluarga rentan dengan pengalaman hidup yang beragam. Sebagian pernah putus sekolah selama satu hingga dua tahun, sebagian pernah bekerja di tempat yang tidak semestinya, sementara sebagian lainnya membutuhkan rehabilitasi sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.
Tak sekadar akses pendidikan, SR didesain sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena mengintegrasikan berbagai program unggulan pemerintah. Di antaranya pemberdayaan orang tua siswa, perbaikan rumah melalui program 3 Juta Rumah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan untuk orang tua dan siswa melalui PBI-JK, keluarga mendapatkan bansos lengkap seperti PKH dan Sembako, dan menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Para siswa juga mendapatkan tempat tinggal, makan bergizi tiga kali sehari dan dua kali makanan ringan, seragam, perlengkapan sekolah, kebutuhan pribadi, layanan pemeriksaan kesehatan, serta pembinaan karakter dan keterampilan hidup. Fasilitas pendidikan juga didukung secara bertahap dengan laptop, papan interaktif digital (smartboard), laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dan sarana olahraga. Dalam program ini, Presiden Prabowo menargetkan akan berdiri 500 sekolah rakyat dengan daya tampung tiap sekolah 1.000 siswa.
Keseriusan Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan diakui oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ia bahkan menyampaikan bahwa SR merupakan gagasan langsung dari Prabowo dirancang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.
Sejak Juli tahun lalu, SR telah beroperasi di sejumlah titik di Indonesia, tepatnya 182 titik yang tersebar di 34 provinsi dan menampung lebih dari 44.000 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, jenjang SD hingga SMA. Adapun lebih dari 90 titik sudah menempati gedung permanen.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menegaskan Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan konsolidasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) serta melengkapi sarana dan prasarana SR.
“Yang terus kita lakukan konsolidasi dan terus berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia maupun juga dukungan-dukungan sarana-prasarana. Tapi secara umum dapat saya sampaikan adalah semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik,” jelasnya dikutip Senin (26/10/2026).
Sosialisasi Sekolah Rakyat
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pemerintah menjalankan program SR adalah niat yang baik. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan ruang kepada anak-anak miskin untuk bersekolah.
“Sebenarnya kebijakan Sekolah Rakyat ini memberi ruang luas kepada anak-anak ini. Anak-anak yang dari desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, miskin ekstrem kan itu bisa bersekolah. Nah karena apa? Karena itu gratis kan di sifatnya, boarding school kan. Kemudian di situ kurikulumnya juga bagus sehingga bisa memberikan harapan cerah untuk untuk masa depan pendidikan di Indonesia,” ungkap Trubus kepada CNBC Indonesia, Selasa (27/10/2026).
Kendati demikian, Trubus menyoroti masih banyak ketidaktahuan masyarakat umum terhadap program SR.
“Dan itu adalah masalahnya, bagaimana fasilitasnya dan juga lain-lainya,” pungkas Trubus.
Berdasarkan survei Voxpol Center bertajuk “Evaluasi Dua Tahun Kinerja Pemerintah”, program SR mendapat dukungan publik yang kuat dengan 84,9% responden menyatakan setuju. Kemudian sebanyak 83,4% menilai kinerjanya baik hingga sangat baik.
Meski demikian, sosialisasi perlu diperluas karena 30,7% responden belum mengetahui program ini. Selain itu, program ini juga dinilai bermanfaat oleh 84,1% dan tepat sasaran oleh 69,2%. Mayoritas menginginkan program dilanjutkan dengan perbaikan (48,5%), sementara 41,2% memilih dilanjutkan tanpa perubahan.
(rah/rah)
Leave a comment