Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah mengkaji aturan bagi kreator konten (content creator) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, menilai pesatnya perkembangan media digital menuntut adanya pemisahan yang jelas antara aktivitas kreator konten di media sosial dan lembaga penyiaran profesional.
Pemerintah ingin memastikan pembaruan aturan penyiaran mengikuti perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas warga, kreator konten, maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di ruang digital.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” kata Angga dalam siaran pers, dikutip Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, UU Penyiaran yang lahir pada 2002 perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Sebab, masyarakat kini tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan juga produsen konten.
“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” ujarnya.
Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut, pemerintah mengedepankan tiga prinsip utama:
Pertama, menjaga kebebasan berekspresi. Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” jelas Wamenkomdigi.
Kedua, memastikan anak terlindungi dari konten berbahaya. Angga mengatakan pemerintah melihat adanya ketimpangan pengaturan antara media konvensional dan platform digital.
Oleh karena itu, DIM memuat perhatian khusus terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma agar sistem distribusi konten turut memperhatikan keselamatan anak.
“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” jelasnya.
Ketiga, menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Ia menilai lembaga penyiaran televisi dan radio selama ini menjalankan berbagai kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang seimbang.
“Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian DIM melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan materi pembahasan selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Pers, dan UU Cipta Kerja.
(fab/fab)
Leave a comment