Jakarta, CNBC Indonesia- Kemarahan masyarakat terhadap biaya hidup dan tekanan pada layanan publik telah mendorong ratusan ribu demonstran turun ke jalan di sejumlah negara Eropa. Keluhan mereka beragam, mulai dari harga rumah yang mahal hingga buruknya kondisi sekolah dan universitas.
Prancis menjadi lokasi demonstrasi terbesar pada akhir pekan lalu, dengan lebih dari 500.000 orang turun ke jalan. Sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, tetapi sejumlah orang melakukan penjarahan dan perusakan toko, membakar gedung balai kota, serta menyerang petugas kepolisian.
Aksi demonstrasi terpisah juga berlangsung di Italia, Spanyol, Portugal, dan Albania pada Sabtu dan Minggu. Pemicu langsungnya berbeda-beda, meskipun tingginya biaya bahan bakar dan energi turut menjadi latar belakang di sejumlah negara.
Apa yang Memicu Demonstrasi?
Mengutip CNBC International, Selasa (20/10/2026), demonstrasi di Prancis bermula bulan lalu ketika para pelajar sekolah menengah mengkritik buruknya kondisi pendidikan, termasuk fasilitas yang tidak layak dan kekurangan guru. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi demonstrasi yang lebih luas mengenai standar hidup dan penurunan kualitas layanan publik.
Di Spanyol, demonstrasi terkait perumahan dimulai pada September setelah seorang perempuan berusia 87 tahun, Maricarmen Abascal, diusir dari tempat tinggalnya menyusul kenaikan harga sewa sebesar 230% oleh sebuah dana investasi. Ia meninggal dunia dua pekan kemudian. Ribuan demonstran juga turun ke jalan di Portugal pada Sabtu untuk memprotes lonjakan biaya perumahan dan biaya hidup.
“Masyarakat jelas memprotes biaya hidup, termasuk harga solar dan bahan bakar. Namun, terutama, mereka memprotes biaya perumahan yang meningkat secara signifikan di seluruh Eropa, khususnya di Portugal,” kata Menteri Negara dan Keuangan Portugal, Miranda Sarmento.
Di Albania, demonstran marah atas buruknya kondisi universitas dan tingginya biaya kuliah dan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama. Sejumlah demonstran melemparkan bom molotov dan benda-benda lain ke arah polisi, serta membakar mobil dan tempat sampah.
Di Italia, demonstrasi mengenai biaya hidup di pusat Kota Milan pada Sabtu juga berakhir ricuh. Para perusuh menyerang polisi menggunakan batu dan bongkahan paving, serta membakar barikade.
“Masalah mendasarnya adalah para politisi tidak mampu menawarkan harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi banyak warga Eropa. Perekonomian hanya tumbuh lambat dan pemerintah telah menumpuk utang dalam jumlah besar, sehingga ruang mereka untuk meningkatkan belanja publik atau memangkas pajak menjadi sangat terbatas,” kata Kepala Ekonom Eropa Capital Economics, Andrew Kenningham.
Mengapa Terjadi Sekarang?
Profesor di American Graduate School di Paris, Douglas Yates, mengatakan eskalasi kekerasan, khususnya di Prancis, terjadi akibat perpaduan sejumlah faktor. Ini, ujarnya, adalah badai yang berubah menjadi badai dahsyat.
Menurutnya, inflasi telah memicu demonstrasi masyarakat yang tidak puas dengan biaya hidup. Ketidakpuasan tersebut sebenarnya sudah ada, bahkan tanpa adanya pemicu tambahan.
Yates mengatakan faktor lainnya adalah pemilihan presiden Prancis pada 2027. Partai-partai oposisi berupaya memanfaatkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap Presiden Emmanuel Macron.
Perdana Menteri Sebastien Lecornu telah mengusulkan anggaran 2027 yang bertujuan mempersempit defisit Prancis, yang diproyeksikan mencapai 5,4% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Langkah-langkah yang diusulkan mencakup pembekuan indeks gaji pegawai negeri dan pengetatan penggantian biaya cuti sakit.
“Terakhir, ada para pelajar, khususnya pelajar dari keluarga kurang mampu, yang memulai gerakan ini dengan tuntutan yang masuk akal, yaitu memperbaiki fasilitas sekolah mereka yang rusak dan mungkin memasang pendingin udara di ruang kelas. Ketiga faktor ini akhirnya menyatu dan menciptakan badai yang tak terkendali,” tambah Yates.
Kondisi ekonomi Prancis juga semakin memburuk. Pada kuartal II (Q2) 2026, tingkat pengangguran naik menjadi 8,3%, atau mencakup 2,7 juta orang, menurut badan statistik nasional Prancis, Insee.
Tingkat pengangguran kelompok usia 15-24 tahun meningkat menjadi 21,6%. Data final Insee menunjukkan harga konsumen pada September naik 3,1% dibandingkan setahun sebelumnya, meningkat dari 2,4% pada Agustus.
Harga energi melonjak 21,3%. Sementara itu, mengutip surat kabar Le Monde, daya beli per unit konsumsi diproyeksikan turun 0,7% sepanjang 2026 berdasarkan data Insee.
Perhitungan Institut Ekonomi Prancis untuk Le Monde memperkirakan penurunan daya beli sejak 2024 setara dengan kehilangan daya beli sebesar 1.200 euro (Rp24,2 juta) per tahun bagi rumah tangga dengan dua orang dewasa dan dua anak. Bagi orang dewasa lajang, kerugiannya diperkirakan mencapai 600 euro per tahun.
Menteri Keuangan Portugal Sarmento mengatakan kondisi setiap negara Eropa berbeda. Portugal memiliki posisi fiskal yang lebih kuat dan utang jauh lebih rendah dibandingkan Prancis.
“Negara-negara dengan utang publik lebih tinggi memiliki ruang fiskal yang jauh lebih sempit untuk bertindak. Namun, persoalan utamanya adalah kita perlu menyelesaikan masalah produktivitas dan daya saing di tingkat Eropa,” katanya.
“Perekonomian Eropa tidak tumbuh secepat Amerika Serikat. Tanpa pertumbuhan ekonomi, mustahil meningkatkan gaji serta menyediakan sumber daya untuk layanan publik dan dukungan sosial yang lebih baik,” tambah Sarmento.
Menurut Eurostat, pada kuartal II-2026, Portugal mencatat kenaikan harga rumah tahunan tertinggi di Uni Eropa, yakni 16,5%. Sarmento mengatakan pemerintah Portugal berupaya meningkatkan pasokan perumahan untuk menekan biaya pembelian maupun penyewaan rumah.
Tekanan Fiskal Prancis
Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis naik dan euro melemah pada Senin. Kerusuhan yang terjadi turut meningkatkan kekhawatiran investor terhadap utang dan anggaran negara tersebut.
“Akan sulit menurunkan defisit anggaran tanpa mengambil langkah-langkah yang menyakitkan,” kata ahli strategi ekuitas senior Eropa di Goldman Sachs, Sharon Bell.
“Pajak bagi perusahaan-perusahaan Prancis sangat mungkin naik. Saya kira pajak secara umum juga dapat meningkat di Prancis. Konsolidasi fiskal berarti pemerintah harus mengurangi belanja atau menaikkan pajak. Kedua hal itu sangat sulit dilakukan,” jelasnya.
Kepala Strategi Pasar di RBC BlueBay Asset Management, Mike Bell, mengatakan Prancis menghadapi “risiko yang sangat nyata” mengalami krisis utang negara.
“Apa yang dibutuhkan Prancis adalah membenahi posisi fiskalnya. Mereka perlu menaikkan usia pensiun. Anda tidak bisa pensiun pada usia 62 tahun jika rata-rata orang hidup hingga usia 84 tahun,” katanya.
“Namun, jika situasinya sudah seperti ini bahkan sebelum mereka mulai membicarakan kebijakan tersebut, bayangkan apa yang akan terjadi di jalanan Prancis jika pemerintah mencoba menaikkan usia pensiun. Di Inggris saja, usia pensiun mencapai 68 tahun,” tambah Bell.
(sef/sef)
Leave a comment