Jakarta, CNBC Indonesia – Irak akan menetapkan empat hari sebagai “Hari Kedaulatan” untuk menandai berakhirnya kehadiran pasukan Amerika Serikat di negara tersebut. Penarikan ini menjadi momen simbolis bagi Irak setelah lebih dari dua dekade berada dalam bayang-bayang intervensi militer asing.
Batas waktu penarikan yang jatuh pada Rabu menandai keluarnya beberapa ratus tentara AS terakhir yang masih berada di Irak. Mereka selama ini menjalankan peran sebagai penasihat dalam operasi koalisi melawan kelompok Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL/ISIS) yang pertama kali diluncurkan pada 2015.
Mengutip laporan Al Jazeera, Rabu (30/9/2026), rencana penarikan pasukan AS sebenarnya sudah disusun sebelum Perdana Menteri Ali al-Zaidi menjabat. Namun, berakhirnya misi tersebut sejalan dengan agenda pemerintahannya untuk memperkuat kembali kewenangan negara Irak, termasuk mempercepat upaya melucuti seluruh kelompok milisi di dalam negeri paling lambat Juni 2027.
Langkah tersebut mencakup sejumlah kelompok bersenjata kuat yang memiliki hubungan dengan Iran. Kelompok-kelompok tersebut telah melancarkan serangkaian serangan di kawasan di tengah perang AS-Israel dengan Iran.
Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pekan lalu, al-Zaidi mengatakan pemerintah Irak sedang berupaya memastikan negara menjadi pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan persoalan perang dan perdamaian.
“Pemerintah berupaya memastikan bahwa negara menjadi pengambil keputusan utama dalam masalah perdamaian dan perang, dan bahwa senjata serta alat-alat kekuasaan tetap berada di tangan lembaga-lembaga konstitusional,” kata al-Zaidi.
Ia juga menegaskan berakhirnya misi koalisi internasional akan membawa hubungan Irak dengan mitra strategisnya memasuki tahap baru.
“Dengan berakhirnya misi koalisi internasional di Irak, kami sedang membawa hubungan kami dengan mitra strategis ke fase baru, bergerak dari kerja sama militer menuju kerja sama ekonomi dan pembangunan demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Mantan Duta Besar AS untuk Irak dan Kuwait Douglas Silliman menilai keluarnya pasukan AS kemungkinan menjadi bagian dari strategi al-Zaidi untuk “melemahkan secara politik” kelompok-kelompok milisi berpengaruh, termasuk yang memiliki hubungan dengan Iran.
Menurut Silliman, kelompok-kelompok tersebut selama ini menjadikan keberadaan militer AS, serta aktor asing lain seperti Turki, sebagai salah satu alasan utama untuk mempertahankan persenjataan dan struktur komando mereka. Sejumlah milisi bahkan telah menyatakan tidak akan menyerahkan senjata mereka.
“Perdana menteri jelas sedang berupaya membangun alasan politik kepada rakyat Irak bahwa kelompok-kelompok yang lebih tunduk kepada Iran dan menggunakan senjata tanpa otorisasi pemerintah tidak lagi memiliki alasan politik untuk mempertahankan senjata tersebut,” kata Silliman, yang kini menjabat sebagai presiden Arab Gulf States Institute.
Namun, langkah tersebut bukan tanpa risiko. Kebijakan itu membuka ruang bagi Iran untuk memperbesar pengaruhnya di Irak sekaligus berpotensi memicu konfrontasi domestik yang serius di kemudian hari.
Tekanan dari Washington juga dapat meningkat apabila kelompok-kelompok yang bermarkas atau beroperasi dari Irak terus menyerang aset-aset AS.
“Ini akan menjadi serangkaian keputusan yang sangat sulit,” kata Silliman. “Baik bagi kelompok-kelompok milisi maupun bagi Perdana Menteri al-Zaidi dan tim pertahanannya.”
Berakhirnya penempatan pasukan AS dalam operasi yang dikenal sebagai “Operation Inherent Resolve” akan menjadi ujian besar bagi pemerintah Irak dalam menghadapi perubahan lanskap keamanan. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan keamanan dalam negeri, tetapi juga dapat menentukan arah hubungan Baghdad dengan Washington dan Teheran.
Irak dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil setelah ISIL kehilangan wilayah kekuasaannya secara teritorial pada 2017. Kondisi itu bertahan meski Irak dikelilingi konflik dan ketidakamanan di negara-negara tetangga.
Stabilitas tersebut secara umum tetap terjaga sejak AS mulai menarik pasukannya pada 2020 ketika Donald Trump menjadi presiden AS. Pada akhir 2025, personel militer AS yang tersisa dipusatkan di sebuah pangkalan udara di Erbil, wilayah semiotonom Kurdi di Irak utara.
Al-Zaidi sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah pengaman dalam proses yang lebih luas untuk melucuti dan mengintegrasikan milisi ke dalam pasukan pemerintah Irak. Salah satunya adalah keputusan memperpanjang batas waktu untuk menempatkan seluruh senjata di bawah kendali negara, dari semula 30 September 2026 menjadi Juni 2027.
Kepada The New York Times awal bulan ini, al-Zaidi mengatakan AS maupun kelompok milisi yang berafiliasi dengan Iran telah memberikan jaminan untuk tidak melakukan serangan selama 90 hari setelah penarikan pasukan AS. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mencegah situasi memburuk dalam jangka pendek.
Namun, Renad Mansour, Direktur Iraq Initiative di Chatham House, menilai kelompok-kelompok milisi yang terafiliasi dengan “poros perlawanan” Iran di kawasan pada akhirnya masih berada dalam posisi siap berperang.
“Kelompok-kelompok milisi yang berafiliasi dengan ‘poros perlawanan’ Iran pada akhirnya masih berada dalam ‘mode perang total’, bekerja sama dengan IRGC (Korps Garda Revolusi Islam) di kawasan. Karena itu, mereka akan terus menargetkan AS dan kepentingan-kepentingan AS,” kata Mansour.
Menurut Mansour, meski al-Zaidi berulang kali menjanjikan integrasi dan kerja sama berkelanjutan dengan AS serta negara-negara Barat lainnya, pemerintah Irak kemungkinan menyimpan kekhawatiran yang tidak sepenuhnya tercermin dalam pernyataan publik.
Selama ini, keberadaan AS di Irak dipandang sebagian pihak sebagai penyangga terhadap perubahan kebijakan yang lebih luas. Dengan penarikan pasukan, muncul kekhawatiran Washington tidak lagi menganggap Irak penting atau bahkan memandang negara itu sebagai negara yang harus dijauhi karena terlalu dekat dengan Iran.
“Kekhawatiran pemerintah Irak sekarang adalah bahwa AS mungkin tidak lagi membutuhkan Irak, atau dalam skenario terburuk, memandang Irak sebagai negara yang dikucilkan, terlalu dekat dengan Iran, dan karena itu menjadi target lainnya,” ujarnya.
Menurut Mansour, tekanan terhadap Irak pada akhirnya dapat berupa sanksi maupun peningkatan serangan AS dan Israel terhadap wilayah Irak.
Perubahan situasi keamanan regional juga membuat sebagian pejabat Irak tidak sepenuhnya menyambut penarikan pasukan AS dengan antusiasme seperti yang tergambar dalam pernyataan resmi dan penetapan hari libur nasional.
Mohammad Salih, peneliti senior non-residen di Foreign Policy Research Institute sekaligus pakar Irak, mengatakan terdapat kehati-hatian di kalangan pemerintah Irak terhadap perubahan status quo keamanan, terutama di tengah gejolak kawasan.
Ia menunjuk sejumlah ancaman yang masih ada, mulai dari sel-sel tidur ISIL, perubahan dinamika lintas perbatasan setelah jatuhnya rezim Assad di Suriah, hingga perang AS-Israel dengan Iran.
“Retorika resmi berusaha memberi sinyal bahwa Irak kurang lebih baik-baik saja, bahwa Irak mampu mengurus dirinya sendiri dan menginginkan hubungan komersial serta diplomatik yang lebih kuat dengan AS, dan bahwa tidak ada kebutuhan akan kehadiran militer AS,” kata Salih.
“Namun pada kenyataannya, ada kekhawatiran besar bahwa Irak bisa menjadi medan berikutnya bagi perkembangan besar di kawasan,” lanjutnya kepada Al Jazeera.
Dampak operasional dari berakhirnya misi koalisi pimpinan AS untuk memerangi ISIL juga masih sulit dipastikan.
Menurut Salih, setelah penarikan pasukan, hubungan kedua negara tampaknya akan kembali mengacu pada Strategic Framework and Security Agreement 2008 yang ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden AS George W. Bush. Kesepakatan tersebut menjanjikan dukungan keamanan AS bagi Irak, meski sifatnya tidak mengikat.
Baik pemerintah Irak maupun Pentagon belum memberikan gambaran jelas mengenai bentuk kerja sama keamanan setelah penarikan pasukan, khususnya terkait dukungan intelijen dan logistik yang sebelumnya membantu pasukan Irak mengalahkan ISIL secara teritorial.
Namun, seorang sumber regional yang memahami situasi tersebut mengatakan hubungan AS-Irak kemungkinan akan bergeser dari kehadiran militer yang terlihat secara langsung menuju bentuk kerja sama yang lebih tersembunyi dan institusional.
Hubungan itu “kemungkinan akan menjadi kurang berpusat pada kehadiran militer yang terlihat dan lebih fokus pada intelijen, pelatihan, dukungan teknis, pembangunan kapasitas, dan kerja sama kelembagaan,” kata sumber tersebut.
Menurutnya, perubahan tersebut menjadi “ujian apakah hubungan yang dibangun selama periode intervensi militer dapat berkembang menjadi kemitraan yang lebih konvensional antara negara-negara berdaulat”.
Sejumlah pakar juga menilai pasukan keamanan Irak telah mengalami kemajuan besar dalam menghadapi ISIL. Hal itu mencakup militer, kepolisian, pasukan antiterorisme, hingga kelompok milisi yang bertempur sebagai bagian dari Popular Mobilisation Forces.
Kemampuan tersebut berpotensi mengurangi dampak operasional dari keluarnya personel militer AS secara fisik dari Irak.
“Ada kemampuan nyata dan pengalaman nyata di dalam pasukan keamanan Irak. Orang-orang yang saya ajak bicara di militer cukup yakin bahwa mereka dapat menghadapi sebagian besar ancaman terhadap kedaulatan Irak,” kata mantan Duta Besar Silliman.
Meski parlemen Irak telah menyetujui sebagian susunan kabinet pada Mei, sejumlah posisi penting di bidang keamanan masih kosong, termasuk jabatan menteri pertahanan.
Irak juga belum memiliki kemampuan pertahanan udara yang memadai. Kondisi ini dinilai dapat menjadi kelemahan besar apabila situasi keamanan domestik kembali memburuk.
“Ini adalah salah satu area yang akan menjadi kerentanan karena jelas bahwa milisi pro-Iran bersedia menggunakan drone, roket, dan rudal untuk menyerang target-target Irak di dalam Irak, sementara saat ini militer Irak benar-benar tidak memiliki cara untuk mempertahankan diri dari serangan tersebut,” kata Silliman.
Para pejabat Kurdi menjadi salah satu pihak yang paling vokal mengkritik penarikan pasukan AS. Mereka menyoroti serangkaian serangan yang dilakukan Iran dan kelompok milisi yang berafiliasi dengan Iran terhadap wilayah Kurdi yang memiliki status semiotonom.
Serangan tersebut berhasil digagalkan dengan bantuan sistem antirudal dan antidrone milik AS sepanjang tahun ini.
Sejumlah pakar memperkirakan AS mungkin tetap mempertahankan kemampuan pertahanan udara terbatas di Irak untuk melindungi aset diplomatiknya. Namun, militer AS dilaporkan telah menarik sistem pertahanan Patriot dan C-RAM yang sebelumnya ditempatkan di Erbil sebagai bagian dari proses penarikan.
“Ancaman itu nyata, kami rentan, kami sedang diserang,” kata Perdana Menteri Pemerintah Regional Kurdistan Masrour Barzani kepada Financial Times pekan ini.
“Sekarang, ditinggalkan sendirian tanpa, katakanlah, sistem pertahanan yang memadai,” lanjutnya, “itu memalukan.”
Penarikan seluruh pasukan AS tersebut sejatinya hanyalah satu bagian dari proses yang lebih panjang untuk mengubah hubungan Washington dan Baghdad, dari hubungan yang berorientasi militer menjadi kerja sama ekonomi.
Setelah invasi AS pada 2003 sebagai bagian dari “perang global melawan teror”, Washington sebelumnya telah menarik pasukannya dari Irak pada 2011. Namun, AS kembali mengirim pasukan setelah ISIL berkembang dan menguasai wilayah luas di Irak serta Suriah.
Dalam pidatonya di UNGA, al-Zaidi menjanjikan “kebangkitan” ekonomi Irak. Ia berkomitmen memperkuat industri petrokimia serta membangun jalur baru pengiriman bahan bakar di luar Selat Hormuz.
Gangguan lalu lintas di Selat Hormuz akibat perang AS-Israel dengan Iran memberikan dampak besar terhadap Irak. Produksi minyak negara itu bahkan dilaporkan turun hingga 60% pada Maret.
Sementara itu, dalam pertemuan di Gedung Putih pada Juli, Presiden AS Donald Trump menjanjikan akan ada “banyak kesepakatan” dengan Irak. Trump juga menyoroti besarnya cadangan minyak yang dimiliki negara tersebut.
Hamzeh Hadad, peneliti di Middle East Security Program pada Centre for a New American Security, mengatakan belum ada tanda-tanda Washington akan mengubah pendekatannya terhadap Irak secara menyeluruh.
Irak masih menjadi lokasi kedutaan AS terbesar di dunia yang berada di Baghdad, serta konsulat AS terbesar di Erbil.
Namun, pendalaman hubungan ekonomi kedua negara dalam waktu dekat kemungkinan menghadapi hambatan.
“Penting untuk dicatat, agar hal ini berhasil, situasi di kawasan perlu membaik,” kata Hadad.
“Konflik di sekitar Irak akan selalu membuat kerja sama ekonomi menjadi lebih sulit. Belum lagi, konflik memberikan alasan bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk terus eksis,” lanjutnya.
Lahib Higel, Wakil Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di International Crisis Group, meminta Washington lebih mengutamakan kerja sama dengan Baghdad dan tidak menekan al-Zaidi untuk berhadapan secara militer dengan kelompok-kelompok pro-Iran.
Ia menilai pemerintah Irak belum tentu mampu memenangkan konfrontasi tersebut.
“Pendekatan yang lebih baik adalah bagi AS untuk mempertahankan kerja sama keamanan bilateral dan mendukung upayanya memperkuat institusi negara dari waktu ke waktu,” kata Higel dalam unggahan di media sosial.
“Washington tidak dapat mendikte hubungan Baghdad dengan Teheran, begitu pula Teheran tidak dapat mendikte hubungan Irak dengan Washington,” ujarnya.
“Yang dibutuhkan Irak adalah ruang untuk menemukan keseimbangannya sendiri,” lanjut Higel.
(luc/luc)
Leave a comment