Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar mengejar kuantitas jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengorbankan kualitas pelayanan. Langkah tegas disiapkan, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional terancam dikenakan sanksi suspend hingga penutupan secara permanen.
“SPPG yang belum memenuhi ketentuan dilakukan suspend sampai dengan syarat dipenuhi dan perbaikan dilakukan,” ujar Kepala BGN Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Apabila pihak pengelola tetap abai dan tidak melakukan perbaikan, BGN memastikan bakal menempuh langkah penindakan yang lebih berat. Penghentian operasional secara permanen akan dijatuhkan kepada unit SPPG yang membandel.
“Manakala tidak dilakukan, maka kami suspend total dan ditutup secara permanen,” tegas Sudaryono.
Kebijakan pengetatan standar ini secara langsung turut berimplikasi pada capaian jumlah penerima manfaat MBG di lapangan. Berdasarkan data BGN per 31 Agustus 2026, jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 56,99 juta jiwa, atau setara dengan 76,45% dari target keseluruhan sebanyak 74,50 juta orang.
Dengan kata lain, masih terdapat selisih sekitar 17,56 juta penerima manfaat dari target yang dicanangkan sepanjang 2026. Kendati demikian, BGN memastikan angka tersebut sama sekali tidak mengindikasikan bahwa program MBG mengalami penghentian.
“Jadi selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti,” katanya.
BGN menjelaskan bahwa selisih tersebut merupakan bagian dari dinamika penataan ulang program agar implementasi MBG jauh lebih tepat sasaran. Saat ini, pemerintah tengah memfokuskan penyaluran berdasarkan tingkat urgensi intervensi gizi di masing-masing daerah.
“Ini merupakan bagian dari proses pembenahan untuk menjaga efisiensi MBG berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkualitas,” ujar Sudaryono.
Sebagai bagian dari strategi penajaman sasaran tersebut, BGN turut mengusulkan sebanyak 1.653 sekolah pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk masuk ke dalam daftar prioritas penerima manfaat MBG. Selain itu, perluasan jangkauan program juga semakin diarahkan secara bertahap ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), kawasan pesantren, daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi, serta berbagai wilayah di luar Pulau Jawa.
Setelah kelompok prioritas dengan kebutuhan intervensi gizi paling mendesak ini rampung terpenuhi, cakupan program MBG nantinya akan kembali diperluas secara bertahap ke wilayah-wilayah lainnya.
“Kami melakukan pemfokusan [yang] sedang kami lakukan serta berkesinambungan, dimulai dari 3T, dimulai dari pesantren-pesantren, dimulai dari wilayah-wilayah yang status stunting-nya tinggi dan tinggi sekali,” pungkas Sudaryono.
(fab/fab)
Leave a comment