Jakarta, CNBC Indonesia – Kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara ditentukan oleh sejumlah aspek penting, salah satunya adalah kemampuan memiliki energi tanpa bergantung kepada bangsa lain. Tak ayal swasembada energi menjadi program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejak terbentuk pada tanggal 21 Oktober 2024.
Program mandatori Biodiesel B50 merupakan salah satu langkah nyata pemerintah untuk mencapai kemandiran sekaligus ketahanan energi nasional. Saat menghadiri peluncuran program mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (9/7/2026), Prabowo mengatakan, di tengah tantangan dan ketidakpastian global, pemerintah terus mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional.
“Saya dorong, saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, pak, dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa,” ujar Prabowo.
Pentingnya Biodiesel B50 kembali disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Prabowo mengingatkan di tengah kenaikan harga minyak dunia saat ini, Indonesia bersyukur mempunyai sumber energi lain yang mumpuni.
“Batu bara kita masih banyak, geotermal kita banyak, terutama kita bisa buat diesel solar dari tanaman. Biodiesel kita nanti akan sangat membantu kita. Kita sudah mencapai B50,” katanya.
“Dan kita akan berjuang untuk etanol E50. Mungkin tahun ini kita baru bisa mencapai E10. Mungkin dua tahun lagi E20 dan dua tahun setelah itu mencapai E50. Saat kita E50 dan B50 kita tidak perlu impor BBM lagi dari luar,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025, total kebutuhan solar Indonesia mencapai 39,15 juta kiloliter. Sementara produksi solar dari kilang dalam negeri sebesar 18,56 juta kiloliter dan produksi biodiesel (FAME) mencapai 13,16 juta kiloliter. Sedangkan untuk impor solar sebesar 4,9 juta kiloliter.
Per Januari 2026, kebutuhan solar campuran mencapai 39,8 juta kiloliter. Sementara kebutuhan solar murni (B0) dalam skema B40 sebesar 23,9 juta kiloliter. Sedangkan produksi solar nasional mencapai 26,5 juta kiloliter dan potensi surplus solar murni sebesar 2,6 juta kiloliter.
Di sinilah urgensi program Biodiesel B50 lantaran dirancang untuk menggantikan kebutuhan impor tersebut melalui peningkatan porsi bioesel. Biodiesel B50 pun menjadi simbol komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan berdaulat melalui pemanfaatan optimal sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Secara teknis, Biodisel B50 mencampur 50% bahan bakar nabati (dari minyak kelapa sawit) dengan 50% minyak solar. Kebijakan tersebut, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bukan sekadar meningkatkan kadar campuran biodiesel ke dalam bahan bakar solar.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam diversifikasi sumber energi sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus memperkuat kemandirian sektor energi. Apalagi Indonesia termasuk produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia.
Dengan begitu, Indonesia dinilai perlu terus mengoptimalkan sumber daya tersebut agar memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ujungnya adalah Indonesia bisa menekan impor solar.
“B50 bukan sekadar energi baru, tetapi bagian dari transformasi energi yang mengoptimalkan potensi Indonesia demi memperkuat ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi bangsa,” kata Bahlil yang sejak 1 Oktober 2026 juga merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Mengutip keterangan Kementerian ESDM, dari sisi ekonomi, implementasi Mandatori Biodiesel B50 diproyeksikan memberikan manfaat nyata dibandingkan B40. Penghematan devisa diperkirakan meningkat dari Rp133,3 triliun pada B40 menjadi Rp170 triliun pada B50. Nilai tambah industri CPO juga diproyeksikan naik dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.
Selain itu, program B50 diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. Untuk mendukung implementasinya, kebutuhan biodiesel diproyeksikan mencapai 16,7 juta kiloliter-18 juta kiloliter (kL), dengan kebutuhan CPO sekitar 15,2 juta ton-16,3 juta ton. Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) hingga 44,46 juta ton, lebih tinggi dibandingkan penurunan emisi pada implementasi B40 yang mencapai 39,66 juta ton.
Secara bertahap, penggunaan B50 sudah dilakukan oleh PT KAI (Persero). Seluruh lokomotif dan kereta pembangkit berbahan bakar solar yang dikelola KAI telah menggunakan campuran biodiesel B40 sejak Januari 2026. Selanjutnya, mulai 1 Juli 2026, KAI menerapkan penggunaan B50 pada seluruh lokomotif dan kereta pembangkit berbahan bakar solar untuk operasional KA Jarak Jauh dan KA Lokal yang dikelola KAI.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan penerapan B50 menjadi bagian dari strategi KAI dalam meningkatkan efisiensi energi operasional sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon dari perjalanan kereta api.
“Transportasi masa depan membutuhkan pengelolaan energi yang semakin efisien dan terukur. Melalui penerapan B50, KAI terus mengoptimalkan penggunaan energi dengan kandungan biodiesel yang lebih tinggi untuk mendukung operasional kereta api yang semakin berkelanjutan,” ujar Anne.
Namun, di balik capaian yang menggembirakan ini, terdapat tantangan yang tidak boleh diabaikan, menurut Dewan Pengawas dan Pengajar Ikatan Komite Audit Indonesia Wisnu Aji Nugroho. CPO bukan hanya bahan baku biodiesel; ia juga menjadi nyawa bagi minyak goreng, industri oleokimia, dan ekspor.
Peningkatan kebutuhan CPO untuk B50 juga memerlukan pengelolaan pasokan yang cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan dan harga minyak goreng. Pemerintah telah menjawab risiko tersebut melalui penguatan Domestic Market Obligation (DMO).
Permendag Nomor 20 Tahun 2026 mewajibkan produsen memasok minyak goreng kemasan untuk kebutuhan rumah tangga sebelum mengekspor atau memasok industri biodiesel. Efektivitas langkah tersebut perlu didukung pengawasan distribusi dan pemantauan harga secara berkala.
Menjelang tahun 2027, Wisnu menyarankan pemerintah menjalankan Biodiesel B50 dengan mekanisme fleksibel. Jika produksi CPO turun tajam atau harga minyak goreng melewati ambang kritis, alokasi biodiesel dapat disesuaikan sementara tanpa membatalkan kebijakan.
“Pemerintah juga perlu memprioritaskan pangan sebelum energi, memperkuat produktivitas sawit tanpa perluasan lahan, mengamankan pembiayaan biodiesel melalui BPDPKS, serta memperbesar stok strategis solar, biodiesel, dan minyak goreng,” tulisnya dalam opini di CNBC Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2026.
Tantangan Menuju Kemandirian Energi
INDEF melalui Buku Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo yang dirilis Oktober 2026 menekankan program biodiesel menjadi salah satu capaian penting dalam upaya mengurangi ketergantungan impor solar.
Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM melaporkan, realisasi pemanfaatan biodiesel pada 2025 mencapai 14,9 juta kiloliter melalui kebijakan B40, meningkat dari sekitar 13,2 juta kiloliter pada 2024. Pemerintah melaporkan estimasi penghematan devisa sebesar Rp132,81 triliun dan tambahan nilai pengolahan CPO sebesar Rp20,84 triliun.
“Namun, estimasi penghematan devisa tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai penghematan bersih perekonomian karena perlu memperhitungkan biaya insentif biodiesel, harga bahan baku sawit, dampak terhadap harga minyak goreng, serta biaya produksi dan distribusi. Evaluasi yang lebih komprehensif harus menghitung manfaat ekonomi bersih, bukan hanya nilai substitusi impor secara bruto,” tulis INDEF dalam laporan tersebut.
Pada Juli 2026, mengutip laporan INDEF, pemerintah mulai mengimplementasikan B50 secara nasional. Pertamina Patra Niaga melaporkan pengiriman perdana B50 dari Kilang Kasim dan Kilang Plaju dengan total 12.830 kiloliter.
Perkembangan ini, menurut INDEF, menunjukkan adanya kemajuan dalam diversifikasi sumber energi berbasis komoditas domestik. Namun, peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 juga meningkatkan kebutuhan bahan baku sawit dan menuntut kesiapan infrastruktur produksi, pencampuran, penyimpanan, serta distribusi.
Kebijakan ini berpotensi memperkuat kemandirian energi, tetapi juga menciptakan persaingan penggunaan minyak sawit antara kebutuhan pangan, energi, dan ekspor. Pemerintah perlu memastikan peningkatan kebutuhan biodiesel ditopang produktivitas perkebunan dan efisiensi pengolahan, bukan semata-mata perluasan lahan yang meningkatkan tekanan lingkungan.
(dpu/dpu)
Leave a comment