Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) konveksi meminta pemerintah tidak hanya fokus memberantas impor ilegal pakaian jadi, tetapi juga memperhatikan masuknya produk pakaian impor secara legal dengan harga murah. Kondisi tersebut dinilai sama-sama berpotensi menekan keberlangsungan usaha konveksi dalam negeri.
Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan derasnya produk impor menjadi salah satu persoalan yang dihadapi IKM konveksi. Menurutnya, barang impor yang beredar di pasar, termasuk melalui marketplace, membuat produk lokal harus menghadapi persaingan harga yang semakin berat.
“Impor itu harus dilihat dua-duanya. Yang ilegal memang harus ditindak, itu ranah Bea Cukai dan penegakan hukum. Tapi yang legal juga harus dikendalikan kalau barangnya murah dan akhirnya mematikan industri dalam negeri,” ujar Nandi kepada CNBC Indonesia, Senin (5/10/26).
Karenanya pemerintah perlu melihat persoalan impor secara lebih menyeluruh karena jalur masuk barang memiliki karakter yang berbeda. Penanganan barang ilegal membutuhkan pengawasan dan penindakan, sementara impor legal berkaitan dengan kebijakan perdagangan dan perlindungan industri.
Koordinasi antarlembaga menjadi penting agar kebijakan impor tidak justru memperbesar tekanan terhadap IKM. Apalagi, sektor konveksi memiliki karakter berbeda dengan industri garmen skala besar yang umumnya berorientasi pada produksi massal dan pasar ekspor.
“Jadi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bea Cukai harus punya peran masing-masing untuk membenahi persoalan ini. Jangan sampai ketika IKM menyampaikan soal impor ilegal, diarahkan ke instansi yang memang bukan kewenangannya,” kata Nandi.
Persoalan produk impor murah juga tidak bisa hanya diselesaikan melalui penindakan terhadap barang ilegal. Produk yang masuk secara resmi tetap perlu diperhatikan apabila harganya terlalu rendah dan berpotensi menggerus pasar produk buatan IKM dalam negeri.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena keberlangsungan IKM konveksi juga berkaitan dengan rantai industri tekstil domestik. Jika pasar produk lokal terus tergerus, permintaan terhadap bahan baku tekstil yang diproduksi di dalam negeri ikut berisiko melemah.
Nandi pun meminta pemerintah tidak hanya melihat kinerja perdagangan dari sisi ekspor dan impor secara agregat. Menurutnya, indikator perdagangan perlu dilihat bersamaan dengan kondisi produsen di dalam negeri, terutama IKM yang selama ini menyerap produk tekstil lokal.
“Perdagangan Indonesia katanya bagus, tapi kita harus lihat yang dijual di marketplace itu barang siapa. Jangan hanya dilihat perdagangannya, produsennya bagaimana. Kalau produsennya, IKM-nya, dan tekstil dalam negerinya terus turun, berarti ada persoalan yang harus dibenahi,” tegas Nandi.
(hoi/hoi)
Leave a comment