Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berupaya menjaga daya beli dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan program stimulus. Salah satu program ini adalah Diskon Transportasi untuk masa Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027).
Mengutip siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Minggu (8/11/2026), kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan demi memberi layanan transportasi yang lebih terjangkau.
Mobilitas masyarakat adalah komponen penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga harus dioptimalkan selama Nataru. Program Diskon Transportasi ini sebenarnya sudah disiapkan sejak triwulan II bersamaan dengan liburan sekolah.
“Periode Nataru ini merupakan salah satu momen yang sangat penting,” ujar Wamenko Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo.
“Nataru menjadi momentum yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi kita,” tuturnya dalam Expo dan Kick Off Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru.
Dasar hukum program ini adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri/Kepala Badan yang terbit pada 5 Juni 2026. SKB ini mengatur Penugasan BUMN Transportasi untuk Kereta Api, Angkutan Laut, dan Penyeberangan.
Sementara itu, diskon transportasi udara berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026. Aturan ini memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk angkutan udara.
Penjualan tiket diskon transportasi udara dibuka sejak 26 Oktober, sedangkan PELNI sejak 27 Oktober 2026. Untuk KAI dan ASDP, penjualan dimulai sejak 7 November 2026.
Diskon tiket pesawat udara berkisar antara 11% hingga 12% untuk periode 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Diskon tiket kereta api PT KAI diberikan sebesar 30% dari harga tiket untuk penumpang KA Ekonomi Komersial dari tanggal 22 Desember hingga 4 Januari.
Untuk PT PELNI, diskon mencapai 30% dari tarif dasar dari 17 Desember hingga 10 Januari. PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon 100% jasa kepelabuhanan dari 22 Desember hingga 10 Januari.
“Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka menjaga daya beli,” pungkas Dradjad.
(arj/arj)
Leave a comment