
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Polandia Karol Nawrocki menggelar rapat mendadak dengan para pemimpin politik negara itu. Langkah darurat ini diambil menyusul drama di Mahkamah Konstitusional (MK) yang memuat krisis di negeri tersebut.
Mengutip AFP, Senin (2/11/2026), hal ini terkait kekacauan penunjukan hakim MK. Hal itu kemudian menjalar ke isu independensi peradilan akhir pekan.
Ini berawal dari Perdana Menteri (PM) Donald Tusk yang memaksa hakim MK mundur dengan alasan bahwa mereka tidak netral secara politik. Langkah itu kemudian berujung dengan perlawanan sengit dari partai sayap kanan Hukum dan Keadilan (PiS), yang menunjuk para hakim itu di pemerintahan periode 2015-2023.
Para pendukung setia partai PiS pun berkumpul di luar pengadilan untuk melakukan protes yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Para demonstran meneriakkan slogan “Tusk pengkhianat” dan berusaha menerobos barikade keamanan.
Polisi menyatakan tiga orang telah ditangkap dalam insiden tersebut.
Merespons situasi yang semakin memanas, Nawrocki yang berhaluan kanan dan berstatus independen mempersingkat kunjungannya ke Senegal untuk kembali ke Warsawa. Ia kemudian memanggil para pemimpin partai politik ke kantornya guna membahas apa yang disebut sebagai “ancaman terhadap keamanan dalam negeri”.
“Ini adalah Donald Tusk yang sedang menghancurkan demokrasi,” kata seorang demonstran, Iwona Dudek (62) kepada AFP.
“Kudeta,” tambah MK dalam X nya.
Kenapa Perselisihan Terjadi?
Perselisihan ini berakar pada pengangkatan hakim MK oleh pemerintahan PiS yang berkuasa pada 2015 hingga 2023. Pengangkatan ini tak sesuai dengan perundang-undangan nasional dibandingkan hukum Uni Eropa.
Uni Eropa menilai lembaga peradilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kepemimpinan nasionalis saat itu. Tusk, yang dikenal pro-Uni Eropa, berjanji mengakhiri perselisihan dengan Brussel setelah memenangkan pemilihan umum pada 2023.
Tusk kemudian mengumumkan penangguhan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski, Jumat lalu. Ia menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan supremasi hukum.
Tusk membela upaya pemerintahannya dengan menyebut proses tersebut memang sulit dan terkadang menyakitkan. Tetapi, tambahnya, harus dilakukan secara tegas.
“Setelah bertahun-tahun terjadi pelanggaran hukum yang dipimpin PiS, ini merupakan proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas. Tidak ada jalan lain,” tulis Tusk di X.
Komisi Eropa pada Sabtu turut mendesak Nawrocki menyetujui pengangkatan hakim baru yang telah dinominasikan parlemen. Nawrocki dianggap kerap memblokir sejumlah pengangkatan hakim yang diajukan karena berbeda partai dengan Tusk.
Harapannya MK Polandia akan dapat berfungsi sesuai konstitusi dan hukum Uni Eropa. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Polandia, Tom Rose, juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengambil tindakan yang dapat memicu kekerasan atau memperburuk eskalasi konflik.
(sef/sef)
Leave a comment