Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membongkar praktik pengolahan dan distribusi solar ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Temuan ‘pabrik’ solar ilegal dan distribusinya itu terutama berada di wilayah Batam, Sorong, Lampung, hingga Bojonegoro.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae menyebutkan bahwa pihaknya telah memetakan jaringan kilang dan jalur distribusi solar subsidi yang ilegal tersebut. Dia menegaskan pemerintah fokus menyasar aktivitas produksi pada kilang-kilang ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi di titik-titik tersebut.
“Produksi-produksi kilang-kilang ilegal kemudian apa juga distribusi. Distribusi itu kita lakukan di Batam, kemudian ada juga di Sorong, ada juga di Lampung, Bojonegoro,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (3/9/2026).
Jeffri menyebutkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan meliputi pengamanan sumur minyak baru dan penertiban kilang solar ilegal. Berbagai langkah telah diambil di banyak daerah untuk mengurangi kegiatan produksi energi tanpa izin tersebut.
“Kalau yang ilegal kita sudah sumur minyak, kemudian solar subsidi. Kita sudah banyak melakukan penindakan. Terus sumur minyak yang bor baru kemudian terbakar itu, ada itu sudah,” tegasnya.
Dalam proses hukumnya, pihaknya menggunakan instrumen tindak pidana administrasi atau administrative penal law. Dia memaparkan terdapat dua bentuk penindakan yang diterapkan, yakni penahanan bagi pelaku yang tidak melakukan upaya restorasi atau pemberian denda administrasi sebagai bentuk pembinaan.
“Jadi tindak pidana administrasi. Jadi kita lakukan penindakan dua, kalau tidak bisa dilakukan restorasi kita lakukan penahanan dan sudah banyak yang kita tangkap dan sudah ditahan sudah diputus,” jelasnya.
Pengawasan terhadap kilang dan distribusi BBM ilegal tersebut dipastikan terus berlanjut untuk memastikan pasokan solar subsidi tetap aman bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berupaya mematangkan strategi penegakan hukum agar setiap pelanggaran di sektor migas mendapatkan kepastian hukum yang tetap.
“Di samping penindakan pidana, kalau itu dimungkinkan untuk kita lakukan pembinaan, kita lakukan dengan sanksi administrasi denda administrasi,” tandasnya.
(pgr/pgr)
Leave a comment