Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang mantan menteri Malaysia resmi ditahan selama lima hari. Hal ini terkait penyelidikan mendalam atas sejumlah masalah yang diangkat dalam laporan Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) mengenai lembaga Tabung Haji (TH).
Mengutip The Star, Rabu (2/9/2026), perintah penahanan yang akan berakhir pada 6 September itu dikabulkan oleh Hakim Ezrene Zakariah menyusul permohonan dari Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC). Pria berusia 60-an tahun tersebut ditahan sejak Selasa sekitar pukul 16.30 waktu setempat usai mendatangi markas besar MACC di Putrajaya untuk dimintai keterangan.
Ketua Komisaris MACC, Datuk Seri Abd Halim Aman, membenarkan penangkapan mantan pejabat tinggi tersebut dan memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan. “Kasus ini sedang diselidiki di bawah Bagian 16(a)(A) dari Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia 2009,” tegasnya.
Perkembangan mengejutkan ini merupakan babak baru setelah beberapa mantan petinggi yang terkait dengan program TH turut diciduk dalam operasi penyelidikan yang sama. Sebelumnya, seorang politisi yang juga mantan ketua TH serta mantan sekretaris jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan telah dijebloskan ke tahanan selama tujuh hari.
Kedua pria berusia 60-an tahun yang menyandang gelar Datuk Seri dan Tan Sri itu ditahan pada 26 Agustus lalu menyusul pengungkapan temuan di laporan RCI. Lembaga antirasuah tersebut secara agresif juga telah menahan mantan kepala eksekutif (CEO) TH, mantan CEO perusahaan pelayaran, direktur perusahaan konstruksi, mantan direktur perusahaan, serta empat mantan personel manajemen senior TH.
Sebagai informasi, RCI untuk TH dibentuk guna mengaudit manajemen dan operasi dana haji, termasuk menyelidiki tuduhan mengenai manipulasi posisi keuangan, tata kelola, dan keputusan investasi. Laporan yang diselesaikan empat tahun lalu dan telah dipublikasikan itu memuat 25 rekomendasi utama untuk meningkatkan transparansi serta profesionalisme lembaga.
Salah satu usulan paling krusial adalah melarang politisi aktif untuk menjabat di dewan direksi TH guna memutus mata rantai campur tangan politik. Seluruh temuan dan rekomendasi RCI kini telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk tindakan hukum lebih lanjut.
(tps/sef)
Leave a comment