Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus penyelewengan dana pejabat terjadi di banyak negara. Di Korea Selatan (Korsel) misalnya, seorang wali kota terancam lengser karena kasus dana politik.
Rabu lalu, pengadilan Korsel resmi menjatuhkan vonis bersalah dan sanksi denda sebesar 10 juta won (sekitar Rp121,66 juta) kepada Wali Kota Seoul Oh Se-hoon. Keputusan hukum ini terkait dengan kasus dana politik ilegal yang melibatkan layanan jajak pendapat menjelang pemilihan sela Wali Kota Seoul pada tahun 2021 lalu.
Pemilu itu digelar setelah wali kota sebelumnya, Park Won-soon, meninggal dunia pada Juli 2020. Sesuai hukum Korsel, jabatan yang kosong harus diisi melalui pemilihan sela.
Mengutip laporan Reuters, Jumat (24/7/2026), pengadilan mengonfirmasi bahwa Oh terbukti menerima layanan jajak pendapat senilai 21 juta won (sekitar Rp255,4 juta) yang pembayarannya ditanggung oleh pendukung lamanya. Tindakan tersebut dinyatakan melanggar Undang-Undang Dana Politik, sehingga pengadilan turut memerintahkan penyitaan atas uang senilai 21 juta won tersebut.
“Saya tidak dapat menerima putusan ini dan akan mengajukan banding,” tegas Wali Kota Seoul Oh Se-hoon merespons vonis pengadilan.
Putusan bersalah ini menempatkan Oh-yang baru saja terpilih kembali pada Juni lalu-dalam risiko besar kehilangan jabatannya sebagai kepala daerah. Berdasarkan hukum Korsel, pejabat terpilih wajib mengundurkan diri atau kehilangan jabatannya jika dijatuhi sanksi denda melebihi 1 juta won atau hukuman penjara.
Oh saat ini tengah menjalani masa jabatan kelimanya dalam posisi berpengaruh sebagai Wali Kota Seoul. Ia dipandang sebagai tokoh kunci di partai oposisi utama konservatif, People Power Party (PPP), setelah Partai Demokratik berkuasa pimpinan Presiden Lee Jae Myung memenangkan sebagian besar pilkada utama bulan lalu.
(tps/sef)
Add
as a preferred
source on Google
Leave a comment