Jakarta, CNBC Indonesia – Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk karena tidak dapat bekerja akibat ditahan atas dugaan tindak pidana hingga mengalami sakit berkepanjangan.
Bagi pekerja yang ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, perusahaan dapat melakukan PHK apabila pekerja tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama enam bulan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 231 huruf l.
Meski demikian, selama masa penahanan, perusahaan tetap memiliki kewajiban terhadap keluarga pekerja. Berdasarkan Pasal 245, perusahaan memang tidak wajib membayar upah pekerja yang ditahan, tetapi harus memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya.
Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah tanggungan. Untuk satu orang tanggungan, bantuan sebesar 25% dari upah, dua orang sebesar 35%, tiga orang sebesar 45%, dan empat orang atau lebih sebesar 50%. Bantuan diberikan paling lama enam bulan sejak pekerja ditahan.
Jika penahanan berujung pada PHK, hak yang diterima pekerja bergantung pada dampak dugaan tindak pidana terhadap perusahaan. Apabila menimbulkan kerugian, pekerja berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah. Sementara jika tidak menyebabkan kerugian perusahaan, pekerja berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan serta uang penggantian hak.
Namun, pekerja tetap berpeluang kembali bekerja apabila tidak terbukti bersalah. Pasal 245 juga mewajibkan perusahaan mempekerjakan kembali pekerja jika pengadilan memutuskan ia tidak bersalah sebelum masa enam bulan penahanan berakhir.
Selain pekerja yang ditahan, UU ini turut mengatur hak pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan. Dalam Pasal 230, perusahaan dilarang melakukan PHK terhadap pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit berdasarkan keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan secara terus-menerus.
Perlindungan serupa berlaku bagi pekerja yang mengalami disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Jika perusahaan tetap melakukan PHK dengan alasan tersebut, PHK dinyatakan batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
Namun, apabila pekerja tidak dapat bekerja setelah melewati 12 bulan akibat sakit berkepanjangan atau disabilitas tetap karena kecelakaan kerja, pekerja dapat mengajukan PHK. Hal ini diatur dalam Pasal 231 huruf m.
Dalam kondisi tersebut, Pasal 246 menetapkan pekerja berhak memperoleh uang pesangon sebesar dua kali ketentuan normal, uang penghargaan masa kerja dua kali, serta uang penggantian hak satu kali.
Di luar dua kondisi tersebut, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur sejumlah alasan lain yang dapat menjadi dasar PHK. Berdasarkan Pasal 231, PHK dapat terjadi karena perusahaan tutup, mengalami kerugian terus-menerus selama dua tahun, pailit, atau berada dalam keadaan memaksa.
PHK juga dapat terjadi akibat penggabungan atau pengambilalihan perusahaan, pekerja mengundurkan diri, mangkir selama lima hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang sah setelah dipanggil dua kali, melakukan pelanggaran setelah mendapat tiga surat peringatan, memasuki usia pensiun, maupun meninggal dunia.
Sementara itu, Pasal 230 melarang perusahaan melakukan PHK karena sejumlah alasan, antara lain pekerja menikah, hamil, melahirkan, menjalankan ibadah, menjadi anggota serikat pekerja, mengadukan tindak pidana yang dilakukan perusahaan, atau mengalami diskriminasi karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, maupun kondisi fisik.
(hoi/hoi)
Leave a comment