Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, memperingatkan potensi kenaikan harga barang di pusat perbelanjaan mulai kuartal IV-2026 atau sekitar Oktober. Kenaikan dipicu oleh meningkatnya biaya produksi, logistik, energi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada barang impor.
Alphonzus menjelaskan, kenaikan harga diperkirakan mulai terasa pada kuartal IV-2026, karena pelaku ritel mulai mengisi stok dengan harga yang sudah naik untuk menghadapi musim belanja akhir tahun. Menurutnya, persiapan tersebut dilakukan jauh sebelum periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang kemudian berlanjut dengan Imlek hingga Ramadan dan Idulfitri.
Karena itu, kata dia, para peritel harus mulai menyiapkan stok barang dalam jumlah besar sejak jauh hari. Apalagi, distribusi barang menjelang akhir tahun juga terkendala pembatasan operasional kendaraan angkut.
“Nah stok-stok barang ini, dalam jumlah banyak ini akan diproduksi dari bahan baku yang harganya sudah naik. Ya kan sekarang ini harga energi naik, biaya logistik naik, harga bahan baku naik. Jadi saya kira itulah,” kata Alphonzus saat ditemui di Auditorium Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (30/7/2026).
“Kalau harga biaya produksinya naik, pasti harga barang-barang akan naik. Sehingga itulah kenapa alasannya kemungkinan diperkirakan di triwulan (kuartal) IV-2026 akan terjadi kenaikan harga barang yang cukup signifikan,” sambungnya.
 Pengunjung melihat produk yang dijual pada salah satu tenan di Pusat Perbelanjaan Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (26/3/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Pengunjung melihat produk yang dijual pada salah satu tenan di Pusat Perbelanjaan Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (26/3/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
|
Sementara itu, untuk kuartal III-2026, Alphonzus menilai kenaikan harga belum akan terlalu terasa, karena sebagian besar peritel masih menjual stok lama.
“Saya kira kuartal III-2026 teman-teman ritel masih punya stok-stok lama, bahan bakunya yang masih bahan baku lama,” sebutnya.
Menurut Alphonzus, kenaikan harga nantinya berpotensi terjadi hampir di seluruh kategori produk. Pasalnya, kenaikan biaya logistik dan energi berdampak pada seluruh rantai produksi, baik untuk produk dalam negeri maupun impor.
“Saya kira (kenaikan) harga kemungkinan akan terjadi di semua kategori. Karena kan kenaikan itu terjadi.. misalkan biaya logistik. Biaya logistik itu kan akan terkena di semua kategori,” ucap dia.
Meski demikian, Alphonzus menegaskan kenaikan harga bukan menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha ritel. APPBI berharap pemerintah dapat menekan kenaikan biaya produksi sebelum memasuki kuartal IV-2026 agar harga barang tidak melonjak.
“Kenaikan itu adalah opsi terakhir. Tetapi kan memang tidak bisa.. tentunya kalau kondisi seperti ini terusan tidak bisa dihindari. Jadi sebetulnya kami tetap berharap tidak ada kenaikan bahan baku, kenaikan biaya logistik, biaya energi dan sebagainya. Jadi sebetulnya kami tetap berharap pemerintah bisa segera mengatasi situasi ini sebelum triwulan IV-2026,” ujar Alphonzus.
“Sebetulnya itu, supaya bahan baku tidak naik sehingga harga barang juga tidak naik. Kalaupun naik ya tidak signifikan lah begitu,” lanjut dia.
Jika kenaikan harga tak bisa dihindari, lanjut Alphonzus, peritel telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga daya beli masyarakat. Mulai dari menggunakan bahan baku alternatif yang lebih murah, membuat kemasan produk lebih kecil, hingga memperbanyak program promosi.
“Tetapi kalau itu tidak terjadi dan tetap terpaksa harus harga-harga produk naik. Ya tentunya teman-teman peritel akan melakukan berbagai strategi. Salah satunya dengan misalkan bagaimana inovasi-inovasi produk-produk bahan baku. Menggunakan bahan baku yang lebih murah,” ungkapnya.
Alphonzus menambahkan, strategi berikutnya dengan membuat kemasan-kemasan yang lebih kecil, sehingga harga akan relatif masih terjangkau.
“Kemudian ya tentunya dibantu dengan program-program promo,” ujar dia.
Di sisi lain, Alphonzus juga meminta pemerintah lebih fokus menjaga kondisi ekonomi domestik, mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya kira mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah lebih fokus lagi. Khususnya untuk bisa mengatasi berbagai masalah tekanan di dalam negeri. Karena saya kira prioritas tetap harus diberikan kepada dalam negeri. Karena dalam negeri itu kan pertumbuhan ekonomi ditopang 57% oleh konsumsi dalam negeri gitu kan. Jadi saya kira itu yang harus didorong difokuskan, bagaimana membuat situasi dan kondisi dalam negeri betul-betul kondusif,” katanya.
Ia mengatakan, langkah paling penting yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Bagaimana pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Saya kira itu menjadi yang utama. Karena kami melihat masalah utama sebetulnya adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap situasi dan kondisi dalam negeri ini,” pungkas Alphonzus.
(wur)
Leave a comment