Jakarta, CNBC Indonesia – Setiap kali krisis datang, pemerintah membutuhkan dana untuk menjaga ekonominya tetap berjalan. Masalahnya, utang yang bertambah saat krisis sering kali tidak banyak berkurang setelah keadaan membaik.
Kini, di tengah gangguan pasokan energi pada 2026, beban itu kembali menjadi perhatian.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyampaikan peringatan tersebut usai pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Asheville, Amerika Serikat, pada 1 September 2026.
Menurut Georgieva, ekonomi dunia diperkirakan masih tumbuh sekitar 3% pada 2026. Namun, pertumbuhan itu berlangsung ketika risiko dari gangguan energi dan beban utang masih tinggi.
Utang Dunia Seperti Naik Tangga
Utang publik dunia kini hampir mencapai 100% dari produk domestik bruto (PDB) global. Georgieva mengatakan rasionya telah melampaui puncak setelah Perang Dunia II dan diperkirakan masih akan naik.
“Pergerakan utang menyerupai anak tangga: naik tajam saat guncangan terjadi, lalu hanya sedikit turun atau tidak turun sama sekali setelahnya,” ujar Georgieva, diterjemahkan dari pernyataan resminya.
Gambaran itu menunjukkan mengapa utang bisa terus menumpuk. Ketika krisis datang, pemerintah membutuhkan lebih banyak dana. Namun, setelah krisis mereda, utang yang terlanjur bertambah tidak serta-merta kembali ke posisi semula.
Data Trading Economics memperlihatkan besarnya rasio utang sejumlah negara pada 2025. Jepang berada di posisi tertinggi dalam daftar berikut, sekitar 249% terhadap PDB. Singapura menyusul dengan 171%, Italia 137%, dan Amerika Serikat 123%. Rasio Indonesia tercatat 41%.
Bunga Naik, Anggaran Negara Berkembang Makin Sempit
Besarnya utang baru sebagian dari persoalan. Negara yang harus melunasi atau memperpanjang utang lama juga menghadapi biaya pinjaman yang semakin mahal. Georgieva mengatakan imbal hasil obligasi di negara maju telah naik ke level tertinggi dalam beberapa tahun dan ikut mendorong biaya pinjaman di banyak negara lain.
Tekanan ini terutama dirasakan negara berkembang dan negara berpendapatan rendah. Ketika pembayaran utang menyerap lebih banyak anggaran, dana yang tersedia untuk membangun infrastruktur serta membiayai kesehatan dan pendidikan menjadi lebih terbatas.
Pada saat yang sama, pembiayaan dari luar negeri menyusut. Georgieva menyebut bantuan pembangunan resmi berkurang, begitu pula aliran dana baru dari sejumlah kreditur. Negara-negara yang membutuhkan dana pun harus mencarinya saat biaya pinjaman sedang tinggi.
IMF menilai kondisi utang negara berkembang memang berangsur membaik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kemajuannya belum merata. Untuk negara yang utangnya sudah tidak sanggup ditanggung, Georgieva mendorong perbaikan proses penataan ulang utang.
Ia juga meminta negara-negara lebih terbuka soal data utang dan memperkuat pengelolaannya agar lebih siap menghadapi guncangan berikutnya.
Amerika Serikat Juga Dikejar Utang
Persoalan utang tidak hanya membebani negara berkembang.
Amerika Serikat (AS), perekonomian terbesar dunia, juga menghadapi tagihan yang terus membesar. Secara nominal, utang pemerintah AS sekitar US$40,18 triliun pada Agustus 2026.
Pemerintah AS sebenarnya sempat memperkecil defisit anggarannya.
Menurut laporan Fiscal Monitor IMF edisi April 2026, defisit turun dari 7,9% PDB pada 2024 menjadi 6,8% PDB pada 2025. Salah satu pendorongnya adalah penerimaan dari tarif impor yang meningkat tajam hingga mencapai US$264 miliar sepanjang 2025.
Namun, penurunan defisit itu belum cukup untuk menghentikan kenaikan utang. IMF memperkirakan defisit pemerintah AS akan tetap berada di kisaran 7%-8% PDB dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, pembayaran bunga terus meningkat dan diperkirakan mendekati 5% PDB pada 2031.
Beban bunga yang membesar membuat pekerjaan pemerintah AS semakin berat. Ketika pengeluaran terus melampaui penerimaan, pemerintah perlu menambah pinjaman. Utang yang lebih besar kemudian membawa tagihan bunga yang lebih besar pula. Dalam perkiraan IMF pada April, rasio utang publik AS dapat naik dari 123,9% PDB pada 2025 menjadi sekitar 142% PDB pada 2031.
IMF juga menyoroti perubahan cara AS membiayai utangnya. Porsi surat utang berjangka pendek meningkat dalam satu dekade terakhir. Surat utang jenis ini lebih sering jatuh tempo, sehingga pemerintah harus lebih sering kembali ke pasar untuk mencari pembiayaan. Jika bunga sedang tinggi saat utang tersebut diperpanjang, biaya yang ditanggung pemerintah ikut naik.
Karena itu, Direktur Departemen Fiskal IMF Rodrigo Valdés meminta AS menyiapkan rencana yang jelas untuk mengurangi defisit.
Menurutnya, penyesuaian yang diperlukan mencapai sekitar 4 poin persentase dari PDB. Ia mengakui pasar saat ini masih memberi AS waktu, tetapi ruang tersebut tidak akan selalu tersedia.
“AS tidak bisa menunggu selamanya,” kata Valdés dalam pernyataannya pada 15 April 2026 yang dikutip Reuters.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw)
Leave a comment