Ini Beda Gaji & Tunjangan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Jakarta, CNBC Indonesia – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki dua skema status kepegawaian, yakni paruh waktu dan penuh waktu.

Keduanya sama-sama berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki perbedaan dalam sistem penggajian dan pemberian tunjangan.

Perbedaan paling mendasar terletak pada mekanisme penetapan gaji. PPPK penuh waktu memiliki struktur gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, sedangkan upah PPPK paruh waktu mengacu pada penghasilan yang diterima saat masih menjadi pegawai non-ASN atau upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Dengan demikian, tidak ada satu angka gaji nasional yang berlaku seragam bagi seluruh PPPK paruh waktu.

Sementara itu, gaji pokok PPPK penuh waktu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, gaji pokoknya berkisar antara Rp1.938.500 hingga Rp7.329.000 per bulan, bergantung pada golongan dan masa kerja.

Golongan I memiliki rentang gaji pokok Rp1,93 juta hingga Rp2,9 juta. Sementara itu, golongan tertinggi, yakni XVII, memperoleh gaji pokok Rp4,46 juta hingga Rp7,32 juta per bulan.

Artinya, besaran gaji PPPK penuh waktu tidak hanya ditentukan oleh status kepegawaian, tetapi juga golongan serta masa kerja yang bersangkutan.

Untuk melihat gambaran besaran upah minimum yang menjadi salah satu acuan pengupahan PPPK paruh waktu, berikut daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di 38 provinsi Indonesia.

Besarannya berbeda-beda di setiap daerah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai variasi acuan upah minimum yang berlaku bagi pegawai di berbagai wilayah.

Bagaimana dengan tunjangannya?

Perbedaan juga terlihat dari komponen tunjangan. PPPK penuh waktu berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai pemerintah, termasuk tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional sesuai persyaratan.

Sebagai contoh, tunjangan suami atau istri ditetapkan sebesar 10% dari gaji pokok. Sementara itu, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batas maksimal dua anak yang memenuhi persyaratan.

Dengan demikian, besaran tunjangan keluarga akan mengikuti gaji pokok masing-masing pegawai. Semakin tinggi gaji pokok, semakin besar pula nominal tunjangan yang diterima.

Di sisi lain, aturan PPPK paruh waktu belum merinci komponen tunjangan beserta nominalnya secara nasional seperti skema gaji PPPK penuh waktu.

KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 menyebutkan bahwa PPPK paruh waktu memperoleh upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan persentase atau besaran tunjangan keluarga secara khusus untuk seluruh PPPK paruh waktu.

Hal ini membuat nominal penghasilan PPPK paruh waktu dapat berbeda antardaerah maupun instansi, bergantung pada pengaturan upah dan fasilitas yang berlaku.

Perbedaan PPPK paruh waktu dan penuh waktu bukan sekadar durasi kerja. Keduanya juga memiliki mekanisme penghasilan yang berbeda: PPPK penuh waktu menggunakan struktur gaji berdasarkan golongan, sedangkan PPPK paruh waktu menggunakan skema upah yang lebih bergantung pada ketentuan penghasilan sebelumnya dan upah minimum wilayah.

(mae/mae)