Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan sasaran penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. Hal itu diungkapkan Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi di Kompleks Senayan, Kamis (12/11/2026).
Selain itu, menurut dia, sasaran penyadapan juga menyasar gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, dan aktivis mahasiswa.
Sebagai catatan, Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik. Perinciannya sebagai berikut:
A. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP)
B. Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution (AS)
C. Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EH)
D. Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi (SU)
Dalam kesempatan itu, Suyudi juga melaporkan langkah terbaru Polri dalam penyelidikan dan penyidikan kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut.
“Di samping tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” ujar Suyudi.
Atas dasar tersebut, menurut dia, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah. Hingga saat ini, lanjut Suyudi, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
“Oleh karena itu, temuan dalam tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” katanya.
“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” lanjutnya.
(miq/miq)
Leave a comment