Membaca Daya Beli yang Tidak Terlihat

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Ada bunyi kecil yang kian akrab dalam keseharian masyarakat: notifikasi “ting!” tanda transaksi QRIS berhasil. Bunyi itu terdengar di warung makan, kedai kopi, toko kelontong, tempat parkir, hingga usaha rumahan. Berlangsung hanya satu-dua detik, namun jika dikumpulkan, jutaan bunyi serupa membentuk cerita besar tentang perubahan wajah ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi QRIS pada triwulan II-2026 tumbuh 100,12% secara tahunan (yoy). Pada periode yang sama, volume transaksi pembayaran digital mencapai 16,07 miliar transaksi, tumbuh 36,88%. Pertumbuhan QRIS bahkan tetap tinggi pada Juli 2026, yakni 82,42% yoy, ditopang peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Sekilas, angka-angka itu mengesankan. QRIS tumbuh tiga digit, ekonomi digital kian ramai, dan masyarakat semakin mudah bertransaksi. Namun ada angka lain yang perlu diletakkan berdampingan. Pada triwulan II-2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% yoy, sementara perekonomian Indonesia secara keseluruhan tumbuh 5,29%, dengan nilai produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun.

Pertanyaannya kemudian muncul: jika QRIS tumbuh 100% sementara konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sekitar 5%, apa sebenarnya yang sedang tumbuh? Jawabannya tidak sesederhana “daya beli masyarakat melonjak”.

QRIS adalah kanal pembayaran, bukan ukuran langsung daya beli. Pertumbuhannya dapat dipengaruhi oleh bertambahnya merchant yang menerima pembayaran digital, meningkatnya jumlah pengguna, serta perpindahan masyarakat dari uang tunai atau kanal pembayaran lain ke QRIS. Karena itu, lonjakan transaksi QRIS tidak bisa diterjemahkan satu banding satu sebagai kenaikan konsumsi riil.

Ambil misal seseorang yang tahun lalu membayar makan Rp100.000 secara tunai, lalu tahun ini membayar jumlah yang sama melalui QRIS. Secara ekonomi, ia belum tentu menjadi lebih kaya. Yang berubah hanyalah jejak pembayarannya: dulu uang berpindah tangan, kini data ikut berpindah.

Fakta ini sering luput dari perhatian: digitalisasi tidak selalu menciptakan transaksi baru. Sebagian besar hanya memindahkan transaksi dari bentuk yang sulit terlihat menjadi bentuk yang meninggalkan jejak digital.

Meski demikian, bukan berarti QRIS tidak berguna sebagai indikator ekonomi. Justru sebaliknya. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terpenting dalam perekonomian Indonesia, dan BI menilai konsumsi rumah tangga pada triwulan II tetap terjaga, antara lain didorong berbagai stimulus pemerintah seperti bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program magang dan pelatihan vokasi nasional.

Artinya, ada dasar cukup kuat untuk menyatakan bahwa konsumsi masyarakat memang masih berjalan. Namun, konsumsi yang berjalan dan daya beli yang sehat bukanlah dua hal yang sepenuhnya identik.

Bayangkan tiga orang sama-sama membayar Rp500.000 melalui QRIS. Orang pertama membayar dengan pendapatan yang baru diterima, orang kedua menggunakan tabungan, dan orang ketiga memakai fasilitas kredit yang tersedia melalui instrumen pembayaran yang didukung penyelenggara jasa pembayaran.

Bagi merchant, ketiganya sama saja: Rp500.000 masuk. Namun bagi kondisi keuangan rumah tangga, ceritanya berbeda. Orang pertama menggunakan pendapatan, orang kedua menggunakan kekayaan yang telah dikumpulkan sebelumnya, dan orang ketiga menarik kemampuan membayar di masa depan.

Di sinilah letak persoalan dalam membaca daya beli: angka transaksi memperlihatkan keputusan untuk membeli, tetapi tidak selalu memperlihatkan sumber daya yang membuat keputusan itu mungkin. Ini bukan berarti penggunaan tabungan atau kredit adalah sesuatu yang buruk.

Tabungan memang untuk digunakan, sedangkan kredit dapat membantu mengatur arus kas dan membiayai kebutuhan produktif maupun konsumsi. Masalahnya muncul ketika nilai transaksi semata-mata digunakan untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat otomatis meningkat.

Karena itu, data inflasi perlu ditempatkan dalam cerita yang sama. Dan kini, data yang sebelumnya masih ditunggu sudah tersedia. BPS mencatat pada Agustus 2026 terjadi inflasi 0,21% secara bulanan (m-to-m), inflasi tahun kalender (y-to-d) sebesar 1,86%, dan inflasi tahunan (y-on-y) sebesar 3,19%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,97. Angka inflasi tahunan ini lebih tinggi dibandingkan Juli 2026 yang sebesar 2,88%.

Yang menarik, kenaikan harga pada Agustus bukan hanya terjadi pada satu-dua kelompok. Seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi secara tahunan. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi 3,86%; transportasi 4,79%; penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,67%; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 9,25%.

Kelompok terakhir bahkan memberikan andil 0,63 poin persentase terhadap inflasi tahunan, terutama karena kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil 0,53 poin persentase.

Tekanan harga juga terasa pada kebutuhan yang dekat dengan konsumsi sehari-hari. Pada Agustus 2026, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan antara lain daging ayam ras sebesar 0,24 poin persentase, ikan segar 0,22 poin, minyak goreng 0,13 poin, dan beras 0,12 poin. Sementara dari kelompok transportasi, bensin memberikan andil 0,31 poin dan tarif angkutan udara 0,12 poin.

Dengan demikian, rilis Agustus memberikan konteks yang semakin penting terhadap pembacaan daya beli. Ketika transaksi digital meningkat, pada saat yang sama harga barang dan jasa yang dibeli rumah tangga juga mengalami kenaikan. Nilai transaksi yang lebih besar belum tentu berarti volume barang dan jasa yang dibeli bertambah dalam proporsi yang sama.

Sebagai ilustrasi, jika pengeluaran meningkat 6% ketika harga rata-rata barang dan jasa juga meningkat, belum tentu volume barang dan jasa yang dibeli ikut naik 6%. Karena itu, nominal konsumsi tidak sama dengan konsumsi riil, dan konsumsi riil pun belum otomatis sama dengan daya beli. Daya beli, pada akhirnya, berkaitan dengan kemampuan pendapatan riil untuk memperoleh barang dan jasa.

Data Agustus bahkan memperlihatkan bahwa tekanan harga tidak semata-mata datang dari komponen yang bergejolak. Inflasi inti tercatat 2,92% secara tahunan dengan andil 1,87 poin persentase.

Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi 3,32% dan memberikan andil 0,65 poin, sedangkan komponen harga bergejolak mengalami inflasi 4,06% dengan andil 0,67 poin. Komponen bahan makanan sendiri mengalami inflasi 4,22% secara tahunan dan memberikan andil 0,87 poin.

Artinya, ketika kita mendengar bunyi “ting!” dari transaksi QRIS, kita perlu membayangkan bukan hanya uang yang berpindah, tetapi juga harga yang dihadapi konsumen. Sebab, kenaikan nilai transaksi bisa mencerminkan bertambahnya jumlah barang yang dibeli, perpindahan metode pembayaran, atau kenaikan harga barang dan jasa-bahkan kombinasi ketiganya.

Di sinilah perkembangan pembiayaan menjadi relevan. Bank Indonesia mencatat kredit konsumsi pada Juni 2026 tumbuh 5,75% secara tahunan, sementara total kredit perbankan tumbuh 12,67%. Angka ini tidak serta-merta berarti pertumbuhan konsumsi rumah tangga dibiayai oleh kredit – hubungan sebab-akibat semacam itu tidak boleh disimpulkan secara langsung. Namun, angka itu menunjukkan sumber pembiayaan juga layak diperhatikan ketika membaca perilaku konsumsi masyarakat.

Perkembangan yang lebih menarik terjadi pada 17 Agustus 2026, ketika BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI), yang telah diterbitkan oleh delapan penyelenggara jasa pembayaran. KKI menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembayaran domestik, dan membuka babak baru: ke depan, ketika instrumen kredit domestik semakin terintegrasi dengan ekosistem pembayaran digital, transaksi yang tampak sederhana di layar ponsel bisa memiliki struktur pembiayaan yang jauh lebih beragam.

Meski begitu, KKI belum dapat menjelaskan pertumbuhan QRIS pada triwulan II-2026, karena instrumen ini baru diluncurkan pada Agustus. Catatan ini penting agar data tidak dipaksa menjelaskan sesuatu yang belum terjadi.

QRIS mengukur aktivitas pada kanal pembayaran. PDB mengukur aktivitas ekonomi dalam kerangka pendapatan nasional. Inflasi mengukur perubahan harga. Kredit mengukur pembiayaan. Sementara daya beli adalah cerita yang lebih kompleks: kemampuan rumah tangga memperoleh barang dan jasa dengan pendapatan yang dimilikinya, setelah memperhitungkan perubahan harga dan kondisi ekonomi. Semua angka itu benar, tetapi kebenaran masing-masing angka tidak berarti maknanya boleh disamakan.

Maka, ketika QRIS berbunyi “ting!”, jangan buru-buru menerjemahkannya sebagai tanda masyarakat semakin sejahtera. Bisa jadi pendapatan mereka memang meningkat. Bisa jadi transaksi itu hanya berpindah dari tunai ke digital. Bisa jadi harga barang yang dibeli lebih mahal. Bisa jadi sebagian konsumsi menggunakan tabungan, atau dalam kasus tertentu, menggunakan kemampuan membayar di masa depan.

Transaksi adalah denyut, daya beli adalah kesehatan. Keduanya sama-sama dibutuhkan untuk memahami ekonomi rumah tangga secara utuh. Rilis inflasi Agustus 2026 semakin menegaskan pelajaran itu: di tengah pertumbuhan transaksi digital yang sangat cepat, kita tetap perlu melihat apa yang terjadi pada harga dan kemampuan riil rumah tangga untuk berbelanja.

Sebab pertanyaan ekonomi yang sesungguhnya bukan hanya “berapa banyak masyarakat berbelanja?”, melainkan dengan apa mereka berbelanja, mengapa mereka berbelanja, dan apakah kemampuan itu masih akan bertahan ketika tagihan berikutnya datang.

(miq/miq)