Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Sejak dokumen National Security Strategy (NSS) November 2025 dan National Defense Strategy (NDS) 2026 resmi diketok di Washington DC, Amerika Serikat, ilusi kerja sama multilateral di Indo-Pasifik buyar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membawa doktrin Flexible Realism, sebuah geopolitik transaksional demi keuntungan sepihak dengan menyamakan ekonomi domestik dan pertahanan. Kawasan ini menjadi medan pertempuran utama karena menguasai hampir setengah PDB global (PPP) dan sepertiga PDB nominal.
Kebijakan tarif flat baru 19% untuk produk Indonesia-dikunci lewat kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) senilai US$ 33 miliar pada 19 Februari 2026-menjadi bukti nyata. Menggunakan instrumen Section 301, AS mengeksekusi penindakan berdasarkan laporan “The Great Transshipment Scam” pada Agustus 2026.
Rute barang bersubsidi China dituduh dialihkan lewat Malaysia, Vietnam, dan Indonesia agar lolos radar pajak AS. Melalui Perintah Eksekutif 14411, intelijen kepabeanan menggunakan sistem AI “Detective Border” milik CBP untuk melakukan pre–clearance risk scoring. Importir dipaksa membuka Bill of Materials; wajib bersih dari komponen Beijing, atau kontainer dibekukan di pelabuhan tanpa negosiasi.
Nasib Taiwan lebih tragis. Pentagon, yang kini menggunakan nama Department of War (DoW), menempatkan Taiwan sebagai prioritas operasional tertinggi di Asia Timur untuk mengamankan industri semikonduktor global serta mengunci Rantai Pulau Kedua (Second Island Chain).
Namun, Trump memperlakukan Taiwan layaknya nasabah yang ditagih uang keamanan. Taipei diperas menaikkan belanja militer secara ekstrem dan dipaksa merelokasi industri cip canggih TSMC ke Arizona demi kepentingan egois Washington.
Pragmatisme ini membuat India jengkel. Jepang dan Korsel pasrah saat dipaksa menaikkan anggaran militer hingga 5% dari PDB lewat skema burden–sharing. Kerja sama aliansi The Quad memang berjalan teknis; mereka menempatkan satelit maritim IPMDA pada Information Fusion Centre Angkatan Laut India untuk melacak armada gelap, serta menggelar latihan Malabar 2026 menggunakan drone bawah air otomatis.
Namun, keputusan sepihak AS menghapus kata “Indo” dan mengubah nama komando menjadi US Pacific Command (USPACOM) pada pertengahan tahun ini menampar New Delhi. India meradang karena merasa dicampakkan, ditambah pembatasan visa H1B bagi pekerja teknologi mereka dan ancaman sanksi tarif minyak Rusia, sehingga memilih kembali ke doktrin otonomi strategis lama.
Arsitektur finansial global AS terhadap Global South dijalankan agresif melalui empat instrumen: konsolidasi finansial aset luar negeri bersih milik sekutu senilai US$ 7 triliun untuk menandingi infrastruktur China, perombakan perbankan pembangunan internasional beraset US$ 1,5 triliun demi kepentingan AS, penghapusan hibah tradisional diganti syarat perdagangan ketat (paket teknologi tinggi dan pembelian alat pertahanan), serta pengikatan mata uang nasional Global South ke Dolar AS guna membantu pasar modal domestik Amerika sekaligus mengunci status Dolar sebagai mata uang cadangan abadi.
Di tengah kegilaan ini, status pertahanan Indonesia naik kelas menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) pascapertemuan bilateral di Pentagon pada April lalu. Kita diiming-imingi modernisasi alutsista asimetris maritim dan teknologi otonom.
Namun, Pentagon menodong Jakarta membuka akses ruang udara (overflight access) bagi pesawat militer mereka. Pemerintah tetap mawas diri dan menegaskan komitmen itu bersifat non-binding serta tunduk pada hukum domestik. Kedaulatan ruang udara dan maritim, termasuk yang diuji dalam latihan multinasional Super Garuda Shield 2026, bukan barang dagangan.
Strategi global AS sepanjang 2026 penuh kontradiksi. Mereka menurunkan prioritas Asia demi operasi militer kilat Absolute Resolve di Belahan Bumi Barat-termasuk penangkapan Presiden Nicolás Maduro di Venezuela pada Januari 2026. Di sisi lain, militer mereka panik akibat terjebak sembilan bulan perang melawan Iran, memicu kekalahan telak Partai Republik dalam Pemilu Sela 3 November 2026 serta usulan pemakzulan Menhan Pete Hegseth.
Secara ironis, diplomat AS justru membuka jalur komunikasi langsung dengan Beijing untuk membagi wilayah kekuasaan. Trump dan Xi Jinping bersepakat meluncurkan Super Intelligence (SI) Dialogue pada KTT 25 September 2026 serta membuka hotline khusus AI.
Di bawah meja, mereka melakukan barter pemotongan tarif resiprokal senilai US$ 30 miliar yang ditukar komitmen impor batu bara massal dari AS. Komitmen keamanan dikebut lewat pertemuan Crisis Communications and Prevention Working Group pada 2-3 November 2026 di Washington, melibatkan Direktur Utama DoW Cynthia “Xanthi” Carras dan Kolonel Senior PLA Wang Wei untuk nota kesepahaman mitigasi risiko militer.
Sebelumnya, pada Agustus 2026 di Kanada, Komandan Teater Timur PLA Jenderal Yang Zhibin dan Komandan USPACOM Laksamana Samuel Paparo menyelaraskan batas operasional armada tempur mereka. Padahal di saat sama, Trump memenangkan dukungan negara Teluk Persia untuk membangun batas isolasi teknologi (tech–containment) menggunakan AI. Kepungan sanksi cip dan sensor bawah laut berteknologi AI di selat vital kita adalah lonceng peringatan.
Indonesia harus merombak total arah kebijakan luar negerinya dengan memanfaatkan celah ekonomi kesepakatan ART. Melalui Section 3 tentang Digital Trade and Technology, larangan Digital Services Taxes (DST) dan erosi kedaulatan data harus dibalikkan menjadi daya tawar untuk memaksa Washington membuka akses transfer teknologi tinggi secara konkret.
Peningkatan status militer lewat MDCP harus dikunci untuk mempercepat kemandirian alutsista otonom bawah laut di selat strategis kita. Sikap tegas menolak tekanan hak overflight access adalah harga mati. Sentralitas ASEAN harus dijaga tanpa menggadaikan kedaulatan. Kita harus mandiri, perketat pengawasan gerbang pelabuhan, atau kita cuma jadi pelanduk yang mati terinjak di tengah tarung gajah ekonomi dunia.
(miq/miq)
Leave a comment