Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana impor 23 rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang mulai masuk ke tahap pembahasan lintas kementerian. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan keputusan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi kebutuhan armada, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan industri dalam negeri.
Kebutuhan tambahan armada KRL Jabodetabek sendiri makin mendesak. Jumlah penumpang pada semester I-2026 tumbuh 11,3% secara tahunan, dengan rata-rata mencapai sekitar 1,1 juta penumpang per hari dan pada kondisi tertentu menembus 1,3 juta penumpang.
Pada saat yang sama, sejumlah armada KAI telah berusia lebih dari 40 tahun.
“Jadi, saya ingin duduk bersama sehingga kita punya roadmap terhadap pemenuhan pengadaan KRL ini secara domestik atau kita mengimpor,” ujar Dudy dalam Lokakarya Forwahub, Jumat (2/10/2026).
Persetujuan untuk mendatangkan KRL bekas sebelumnya telah diberikan Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama KAI pada 23 September 2026. KAI mengusulkan 23 trainset, terdiri dari tujuh trainset dengan formasi 12 kereta dan 16 trainset dengan formasi delapan kereta.
Armada tersebut direncanakan menjadi solusi transisi sebelum kapasitas produksi dalam negeri mampu mengejar kebutuhan.
Pembahasan kini masuk aspek teknis, regulasi impor, kebutuhan operator, hingga kemampuan manufaktur nasional. Kementerian Perhubungan juga perlu memperhitungkan ketentuan impor barang bekas yang berada di ranah Kementerian Perdagangan serta kepentingan penguatan industri yang menjadi perhatian Kementerian Perindustrian.
“Namun, kita juga harus memperhatikan kalau ternyata ini ada batasan usia yang diperkenankan untuk dilakukan importasi. Tapi kita juga harus melihat ada kebutuhan. Ada kebutuhan dari masyarakat, ada kebutuhan dari operator, bagaimana INKA memenuhi ini,” kata Dudy.
Di sisi lain, KAI membutuhkan armada dalam waktu relatif cepat. Pengadaan KRL bekas dipilih sebagai jembatan karena dapat didatangkan lebih cepat dibandingkan produksi rangkaian baru. KAI memperkirakan armada tersebut dapat digunakan sekitar 10 tahun, sementara industri dalam negeri didorong untuk memperbaiki kapasitas produksinya.
Persoalan kapasitas produksi dalam negeri turut menjadi perhatian setelah sejumlah produk KRL INKA mengalami recall. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menghitung ulang kemampuan produksi domestik sekaligus menjaga agar kebutuhan layanan KRL Jabodetabek tidak tertinggal dari pertumbuhan penumpang.
“Kita assessment terhadap kemampuan industri INKA itu kita harus bicara dengan kementerian pembina dari industri kereta api ini. Kami dari Kementerian Perhubungan bertugas memastikan bahwa kereta yang digunakan itu adalah layak, ya. Itu yang paling penting,” ujar Dudy.
Pembahasan tidak hanya melibatkan Kementerian Perhubungan, tetapi juga kementerian, Lembaga hingga BUMN. Pemerintah ingin keputusan yang diambil tidak berhenti sebagai solusi jangka pendek, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pemenuhan armada KRL dalam jangka panjang.
“Bukan hanya BUMN, tapi semua. Ada BUMN Danantara, kemudian ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, dan ada Kementerian Perhubungan. Kita duduk bicara tidak hanya bicara mengenai saat ini, tapi juga in the long run seperti apa. Jadi, kita tidak ingin nanti kebijakan itu seperti tambal sulam, ya. Jadi, kita harus jelas. Ada kebutuhan, bagaimana pemenuhannya,” kata Dudy.
(luc/luc)
Leave a comment