Home Finance Menkomdigi Buka Suara Soal Isu Pembatasan Konten Karhutla di Medsos
Finance

Menkomdigi Buka Suara Soal Isu Pembatasan Konten Karhutla di Medsos

Share
Menkomdigi Buka Suara Soal Isu Pembatasan Konten Karhutla di Medsos
Share




Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid buka suara soal isu pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial. Dia membantah pihaknya melakukan permintaan penurunan konten karhutla kepada pihak platform.

“Kami jelaskan lagi bahwa tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya dalam keterangannya yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (21/10/2026).

Dalam keterangannya disebutkan Komdigi mendorong akuntabilitas dan transparansi algoritma dari platform media sosial. Ini terkait algoritma yang diduga membatasi informasi karhutla karena Community Guidelines Platform.

Menurutnya, melihat dan mengonsumsi apapun yang ada di media sosial adalah hak pengguna yang tidak boleh diatur sepihak oleh para perusahaan media sosial.

Meutya juga meminta agar masyarakat yang merasa adanya gangguan layanan bisa melakukan aduan atau banding kepada pihak platform media sosial.

“Terkait algoritma yang diduga membatasi informasi karhutla atas dasar Community Guidelines Platform, Komdigi justru terus mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform. Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata,” jelasnya.

“Jika ada yang merasa ada gangguan layanan pada unggahan terkait karhutlah di platform baik itu Meta, TikTok atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait lalu laporkan juga kepada kami,” dia menambahkan.

Meutya pun menegaskan informasi karhutla sangat penting bagi pemerintahan. Informasi itu disebutnya berguna dalam masukan penanganan.

“Pemerintah pun menaikkan informasi terkait karhutla dalam kanal-kanal sosial media pemerintah dalam kerangka komunikasi publik. Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,” dia menegaskan.

Keterangan ini muncul saat isu shadowban konten karhutla menyeruak di sejumlah platform media sosial. Sejumlah pengguna mengklaim kontennya tidak bisa menjangkau banyak orang, dan engagementnya turun khusus konten terkait karhutla tersebut.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

Source link

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *