Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir buka suara soal arah diplomasi Indonesia setelah resmi menjabat. Dia memastikan politik luar negeri Indonesia tidak akan berbelok dari prinsip bebas aktif.
Tata, sapaan akrab Arrmanatha, mengatakan dinamika global saat ini menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Karena itu, kesinambungan arah politik luar negeri dinilai menjadi penting, terutama dengan tetap berpegang pada prinsip bebas aktif.
Tata mengatakan pergantian menteri tidak akan mengubah fondasi politik luar negeri Indonesia. Ia menegaskan dirinya akan melanjutkan kebijakan yang sebelumnya dijalankan Sugiono, yang kini dipercaya sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
“Tentunya, situasi global saat ini, dinamikanya tidak sederhana. Jadi tantangan yang kita hadapi, sangat besar,” ujarnya, usai dilantik sebagai Menlu di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, konsistensi menjadi salah satu kekuatan politik luar negeri Indonesia. Siapapun yang menduduki kursi Menteri Luar Negeri tetap memiliki rujukan yang sama, yakni Undang-Undang serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi garis kebijakan Indonesia.
“Tentunya, kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional khususnya terkait dengan… pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional, salah satunya di Asta Cita,” ujar dia.
Di tengah berbagai ketegangan dan perubahan geopolitik dunia, Indonesia juga akan tetap mengambil peran dalam menjaga stabilitas dan perdamaian. Peran tersebut tidak hanya akan difokuskan di kawasan, tetapi juga pada level global.
Salah satu langkah yang akan ditempuh Indonesia adalah kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030.
“Kemarin di sidang Majelis Umum PBB, di High Level Week disampaikan oleh Bapak Menlu [Sugiono], Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap untuk Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030,” ujar Arrmanatha.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia untuk terus terlibat dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional sekaligus memperkuat kerja sama multilateral.
(luc/luc)
Leave a comment