Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 28.392 titik panas atau hotspot terdeteksi sepanjang September 2026. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak dibandingkan sejumlah provinsi lainnya. Data tersebut merupakan hasil pemantauan yang dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui aplikasi SiPongi. Data itu dihimpun dari sejumlah satelit dengan tingkat kepercayaan deteksi 60% ke atas.
“Ter-monitor melalui beberapa satelit. Kejadian atau terdeteksinya titik panas sebanyak 28.392 itu periode hanya 1 bulan, yaitu tanggal 1 hingga tanggal 30 September kemarin,” kata Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro dalam diskusi Forum Wartawan Industri ( Forwatan) mengenai karhutla, di Kementan Kamis (1/10/2026).
Kalimantan Tengah tercatat menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni sekitar 10.000 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat mencapai sekitar 3.900-4.000 titik, Sumatera Selatan sekitar 3.500 titik, Papua Selatan 2.400 titik, Kalimantan Timur 1.300 titik, dan Kalimantan Selatan sekitar 1.070 titik.
Namun demikian, hotspot tidak serta-merta menunjukkan telah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setiap titik panas masih perlu dikonfirmasi di lapangan untuk memastikan apakah benar menjadi sumber kebakaran.
“Hotspot ini masih sifatnya indikator titik panas. Belum tentu itu merupakan kebakaran. Jadi hotspot ini secara faktual nanti perlu didalami, dikonfirmasi di tingkat masing-masing lokasi,” ujarnya.
Bagus mengatakan pemerintah telah menegaskan prinsip zero burning dalam pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan. Pelaku usaha, baik korporasi maupun perkebunan rakyat, dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Pelaku usaha harus menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran serta melakukan respons cepat apabila ditemukan hotspot di wilayah masing-masing.
“Artinya sejak dini ketika terinformasi ada hotspot yang ada di wilayah masing-masing perusahaan izin usaha atau mungkin juga lahan pertanian, ini harus segera ditangani, direspon dengan cepat,” kata Hendratmojo.
Di tengah tingginya karhutla tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menilai persoalan pembakaran lahan tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemadaman. Menurutnya, kebiasaan membakar lahan juga berkaitan erat dengan motif ekonomi masyarakat.
“Karena memang ada motif ekonomi, mau tidak mau. Jadi rata-rata yang saya tahu ya, kalau yang orang yang membakar itu rata-rata pilihannya ke sawit,” kata Soewarso.
Sawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga menjadi salah satu tanaman yang menarik bagi masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat juga menilai pembakaran dapat memberikan keuntungan karena abu hasil pembakaran dianggap dapat meningkatkan pH tanah sekaligus membantu pengendalian hama dan penyakit.
“Kenapa harus membakar untuk ini? Karena memang biayanya murah, cepat, efisien. Bahkan kalau banyak masyarakat menyatakan dengan dibakar malah bisa meningkatkan pH, abunya juga bisa untuk nambah pupuk,” ujarnya.
(dce)
Leave a comment