Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Israel Isaac Herzog menunjuk mantan Panglima Militer Israel, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru. Keputusan ini membuka peluang berakhirnya kekuasaan panjang Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel.
Melansir Al Jazeera, Minggu (8/11/2026), Herzog telah menyampaikan keputusan tersebut kepada Eisenkot pada Sabtu (7/11) malam. Penyerahan mandat secara resmi dijadwalkan berlangsung pada Minggu (8/11/2026).
Keputusan itu diambil setelah Herzog melakukan konsultasi dengan sejumlah partai politik menyusul pemilihan umum Israel pada 27 Oktober 2026 yang tidak menghasilkan pemenang dengan mayoritas kursi parlemen.
Sebanyak 67 anggota parlemen Israel atau Knesset, termasuk dari partai-partai yang dipimpin warga Arab, merekomendasikan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Sementara itu, Netanyahu hanya memperoleh dukungan dari 46 anggota parlemen.
Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar, memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari. Untuk membentuk pemerintahan dengan dukungan mayoritas, ia perlu mengamankan sedikitnya 61 dari total 120 kursi Knesset.
Dalam pemilu Oktober lalu, aliansi empat partai yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi. Sementara itu, blok sayap kanan dan partai-partai keagamaan pendukung Netanyahu meraih 53 kursi.
Adapun partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel mencatatkan perolehan tertinggi sepanjang sejarah dengan memenangkan 19 kursi. Meski mendapat dukungan dari partai-partai Arab, Eisenkot sebelumnya telah menolak kemungkinan membentuk pemerintahan bersama mereka. Padahal, jika bergabung, koalisi tersebut dapat menguasai 67 kursi parlemen.
Pilihan lain bagi Eisenkot adalah menggandeng dua partai Yahudi ultra-Ortodoks, yakni United Torah Judaism dan Shas. Dukungan kedua partai tersebut akan memberinya tepat 61 kursi. Selain itu, Eisenkot juga berpeluang membentuk pemerintahan minoritas dengan jumlah kursi kurang dari 61, asalkan berhasil memenangkan pemungutan suara kepercayaan di parlemen.
Jurnalis Al Jazeera Nour Odeh, yang melaporkan dari Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel, menilai keputusan Herzog menunjuk Eisenkot sudah dapat diperkirakan karena ia memperoleh rekomendasi terbanyak. Menurutnya, tantangan terbesar Eisenkot justru dimulai setelah penunjukan tersebut, yakni membentuk pemerintahan yang mampu memenangkan kepercayaan parlemen tanpa mengingkari terlalu banyak janji kampanye.
Pemerintahan baru itu juga harus mampu bertahan menghadapi oposisi dari blok sayap kanan yang dipimpin Netanyahu.
Partai Arab Kompak Ingin Netanyahu Lengser
Dukungan partai-partai Arab terhadap Eisenkot tidak terlepas dari keinginan mereka mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Ahmad Tibi, anggota senior Joint List, koalisi partai-partai Arab yang menguasai 11 kursi parlemen, mengatakan keputusan Herzog sudah sesuai perkiraan.
“Kami khawatir presiden akan bergerak menuju pemerintahan persatuan nasional,” ujar Tibi kepada Al Jazeera, merujuk pada kemungkinan kesepakatan pembagian kekuasaan antara Eisenkot dan Netanyahu.
Tibi memperkirakan Eisenkot akan membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan eksternal dari partai-partai Arab. Meski pemerintahan tersebut bukan pilihan ideal bagi partai-partai Arab, Tibi menegaskan prioritas mereka adalah mengakhiri pemerintahan Netanyahu bersama dua tokoh sayap kanan, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
Sementara itu, beberapa jam sebelum keputusan Herzog diumumkan, Netanyahu memperingatkan pemerintahan oposisi yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab dapat membawa Israel menuju kehancuran.
“Pemerintahan seperti itu, yang bergantung pada kelompok Islamis, akan menghancurkan negara Israel dari dalam, seperti yang terjadi di negara-negara Eropa, bahkan jauh lebih buruk,” kata Netanyahu dalam pidato video yang direkam sebelumnya.
Pernyataan tersebut mendapat kecaman keras dari Tibi, yang menuding Netanyahu telah menggambarkan partai-partai Arab sebagai pendukung terorisme. Tibi kemudian membalas dengan menuduh Netanyahu sebagai pendukung utama terorisme, khususnya kekerasan oleh kelompok ekstremis Yahudi di Tepi Barat dan wilayah Palestina.
Eisenkot bukan sosok baru dalam pemerintahan Israel. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Militer Israel pada 2015 hingga 2019.
Ia juga pernah menjadi pengamat dalam kabinet perang Netanyahu selama delapan bulan pertama perang Israel di Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023. Meski pernah berada dalam kabinet yang sama, keduanya kini menjadi rival politik dalam perebutan kendali pemerintahan Israel.
Namun, penunjukan Eisenkot belum otomatis mengakhiri masa jabatan Netanyahu. Apabila Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam batas waktu yang ditentukan, Herzog dapat memberikan mandat kepada kandidat lain.
Jika kandidat kedua juga gagal, mayoritas anggota parlemen dapat mengusulkan kandidat ketiga yang akan diberi waktu terakhir selama 14 hari. Apabila seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Israel harus kembali menggelar pemilihan umum dalam waktu 90 hari.
Dalam situasi itu, Netanyahu akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Menurut Odeh, meskipun Eisenkot menolak membentuk koalisi resmi dengan partai-partai Arab, kedua pihak memiliki kepentingan politik yang sama, yakni mengakhiri pemerintahan Netanyahu.
(wur/wur)
Leave a comment