Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) menjadi salah satu amanat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja disahkan menjadi UU. Lembaga tersebut merupakan badan baru yang dirancang di bawah kendali langsung Presiden untuk memimpin, mengoordinasikan, serta menyelesaikan konflik pertanahan dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional.
Ditemui selepas Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan penjelasan terkait lembaga tersebut. Menurut dia, ada beberapa direktorat di Kementerian ATR/BPN yang mesti dilebur ke dalam badan tersebut.
“Memang ada beberapa nanti simulasinya,” kata Nusron.
Lantas, apakah mediasi terkait agraria sepenuhnya akan ada di lembaga tersebut? Dia menjelaskan tergantung jenis mediasi.
“Kan ada dua, konflik dan sengketa. Konflik itu kan kalau ada yang menyangkut konflik rakyat secara komunal. Ada konflik yang menyangkut individu-individu. Mungkin yang menyangkut konflik individu-individu tetap di ATR/BPN karena menyangkut sifatnya administrasi kan kalau individu,” ujar Nusron.
“Tapi kalau menyangkut komunal, masyarakat adat, rakyat dengan korporasi, rakyat dengan BUMN (badan usaha milik negara), rakyat dengan pemerintah, mungkin ada di dalam badan tersebut nanti mediasinya,” lanjut politikus Partai Golongan Karya tersebut.
(miq/miq)
Leave a comment