Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah gejolak geopolitik global, pelaku industri otomotif dihadapkan oleh sejumlah tantangan besar, mulai dari tersendatnya pasokan komponen dan bahan baku hingga melemahnya nilai tukar Rupiah yang meningkatkan biaya produksi.
Melihat hal tersebut, penting bagi berbagai pihak mendorong kolaborasi baik pemerintah maupun swasta agar sektor otomotif di Indonesia bisa tetap kuat dalam mendorong roda perekonomian. Terlebih sektor otomotif sedang dalam fase penguatan, seiring masifnya pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau EV.
Direktur Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia, Antonius Sehonamin mengatakan industri otomotif perlu dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem, bukan sebagai segmen-segmen yang terpisah. Dalam konteks ini, ia menyebut perbankan, termasuk Bank DBS Indonesia, memiliki peran penting untuk mendukung seluruh rantai nilai industri.
“Bagi Bank DBS Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi banking partner dari para pemain-pemain di sektor otomotif,” katanya dalam Coffee Morning “Building a Resilient Automotive Ecosystem Beyond EV Amid Global Supply Chain Shift” yang diselenggarakan CNBC Indonesia bersama Bank DBS Indonesia, Kamis (17/9/2026).
Ia menambahkan, Bank DBS Indonesia melihat keseluruhan rantai bisnis otomotif mulai dari sektor hulu, produsen kendaraan (OEM), hingga distributor dan dealer. Selain menawarkan solusi perbankan yang komprehensif, Antonius menyebut Bank DBS Indonesia memiliki keunggulan konektivitas regional yang dapat mendukung transaksi lintas negara bagi para pelaku industri otomotif di Indonesia.
Dukungan DPR Terhadap Sektor Otomotif
Dari sisi regulator, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyebut ekosistem industri Electric Vehicle (EV) saat ini perlu dibangun berdasarkan prinsip ‘No One Left Behind’. Prinsip ini berarti tidak ada yang ketinggalan karena semua harus mendapatkan fasilitas.
Dia menjelaskan industrial EV harus menumbuhkan ekosistem UMKM. Ketika industri EV berkembang, akan diikuti oleh kemajuan UMKM.
“Kami ingin industri besar menggandeng UMKM agar berjalan. mereka butuh support dari UMKM, dan akan membuka lapangan pekerjaan, yang juga tugas dari pemerintah yang sangat penting, kami berharap,” ungkap dia.
Saleh menegaskan rantai pasok industri EV harus mampu menyentuh seluruh masyarakat. EV yang diproduksi di dalam negeri akan berpengaruh ke masyarakat Indonesia dan turut berkontribusi dalam pembangunan negara.
“No one left behind, dalam konteks pemberdayaan dan bisnis EV yang sedang berjalan,” tegas Saleh.
Dia memaparkan DPR turut berperan dalam pembangunan industri EV yakni lewat harmonisasi regulasi. Dalam hal ini DPR menjamin keamanan berinvestasi bagi para investor.
Dia juga menyebut DPR perlu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun Undang-undang ketenagakerjaan khusus untuk industrial EV. Selain itu, DPR mempelajari soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi industri EV.
Dia berharap melalui langkah tersebut, tantangan yang ada di industri EV dapat diminimalisasi.
“Kalau ada yang dianggap tidak sesuai, maka DPR akan bahas, agar regulasi tidak memihak itu bisa diperkecil dan EV semakin besar,” pungkas dia.
Pengembangan Ekosistem EV
Sementara itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mahardi Tunggul Wicaksono menegaskan bahwa ekosistem EV harus dikembangkan, dari sisi produsen misalnya bukan hanya hulu namun juga ke hilir, termasuk soal recycle baterai.
Dia merinci saat ini sudah tersedia banyak perusahaan yang membuat cell baterai, packaging, dan masih banyak lagi. Namun dia berharap ke depan soal recycle baterai ini harus juga ikut dipikirkan karena limbah baterai masih masuk kategori B3.
“Populasi EV di Indonesia makin banyak, oleh karena itu harus disiapkan termasuk ekosistem recycle batre,” tegas Mahardi.
Oleh karena itu, ke depan, Kemenperin akan berkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan, dari hulu ke hilir, termasuk banyak lembaga yang terkait, dari KLH, Kemenhub, dan masih banyak lagi, tidak terkecuali Kementerian Keuangan.
Dari sisi pengusaha, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), Dhery Rachman mengungkapkan bahwa rantai pasok kendaraan listrik semakin baik di Indonesia. Hal ini tentunya sangat baik bagi konsumen karena semakin banyak pilihan dan kompetitif.
Kendati demikian, ia pun menekankan pentingnya pengembangan ekosistem EV di Indonesia demi mendorong konsumen bisa beralih ke kendaraan listrik.
“Jadi sebelum ke tantangan terbesarnya adalah bagaimana konsumen bisa nyaman dulu. Ditambah lagi, tidak bisa dipungkiri dengan tensi geopolitik saat ini juga berpengaruh pada ekosistem baterai supply-nya, mineral-nya, conductor, dan teknologi. Tapi dari kami melihat, justru hal ini merupakan satu membuka peluang diversifikasi rantai pasok di Indonesia,” ungkap dia.
Menurutnya, sinkronisasi ekosistem menjadi titik lemah saat ini, seperti baterai, charging, pembiayaan, dan bengkel. Dhery berharap semua itu bisa jalan bersama-sama, apalagi tidak dipungkiri bahwa Daya beli yang menurun juga menjadi tantangan secara global.
“EV, itu mesti bareng-bareng, kalau ada satu yang terhambat maka akan berpengaruh. Menurut kami kita berjalan bareng-bareng, kita bisa berjalan sekali lebih cepat,” pungkas Dhery.
Hal Ini diamini oleh Executive Director, Head of Large Corporates & ESG Lead Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia, Ello Hanson. Menurutnya, dalam fase transisi menuju ekonomi baru di mana kendaraan berbasis mesin pembakaran (ICE) dan kendaraan listrik akan berkoeksistensi untuk waktu yang cukup lama, tantangan utama adalah bagaimana setiap lini rantai nilai dapat beradaptasi. Rantai nilai yang dimaksud mencakup seluruh proses dari hulu ke hilir, mulai dari pertambangan, smelter, produksi, manufaktur, hingga perakitan.
“Pelaku bisnis di sini ini bukan hanya manufaktur, bukan hanya dealer, tapi dari hulu ke hilir,” katanya.
Dengan jaringan regional tersebut, Bank DBS Indonesia membidik dua arah peluang bisnis. Pertama, peluang investasi masuk (inbound business) dari perusahaan di China, Taiwan, atau pemain di sektor EV maupun pertambangan yang ingin masuk ke pasar Indonesia dan mencari mitra lokal. Kedua, peluang bagi perusahaan manufaktur Indonesia, baik produsen komponen maupun kendaraan, yang ingin melakukan ekspansi ekspor ke luar negeri.
Ello menambahkan, Bank DBS Indonesia memposisikan diri sebagai mitra yang dapat membantu pelaku industri di seluruh rantai nilai tersebut untuk saling terkoneksi secara lintas negara, sejalan dengan basis operasi DBS yang tersebar di sejumlah pasar utama Asia.
Regulasi dan Dukungan Pemerintah Jadi Kunci Perkembangan EV
Sementara itu, CEO PT Mobil Anak Bangsa Indonesia, Kelik Irwantono menegaskan hal yang paling utama dalam memperkuat rantai pasok ekosistem EV adalah regulasi dari pemerintah. Pemerintah dapat melakukan pembatasan bagi negara-negara yang menjadikan Indonesia sebagai market.
“Ini fakta di lapangan, bahwa Indonesia jangan dijadikan pasar. Tapi siapa pun bersaing sehat di Indonesia, cuma kita berharap EV ini diproduksi di Indonesia,” jelas Kelik.
Apalagi menurut Wakil Direktur Utama PT Selamat Sempurna Tbk Ang Andri Pribadi pada 2030 penjualan EV akan lebih besar dari kendaraan konvensional pada 2030. Bahkan pada tahun 2035, itu nanti populasi EV bisa lebih besar dari populasi kendaraan konvensional.
(dpu/dpu)
Leave a comment