Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengucurkan sederet kebijakan untuk mendorong peningkatan daya beli pada kuartal IV-2026. Totalnya mencapai Rp31 triliun.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, peningkatan daya beli tentunya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Targetnya kuartal IV-2026 bisa di atas 5,5%
“Kita harus mendorong agar di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Target kita di atas 5,4 – 5,5%,” ungkapnya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Adapun kebijakan stimulus yang dimaksud antara lain program magang dan vokasi, insentif pajak penghasilan, bantuan pangan, bantuan subsidi upah dan lainnya.
Airlangga menambahkan, kini juga akan disiapkan stimulus untuk awal tahun depan. “Di awal tahun juga kita perlukan agar ada kepastian insentif agar ekonomi di kuartal I juga bisa tinggi lagi.”
Berikut rincian stimulus kuartal IV-2026:
Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada masyarakat pada kelompok desil 1 sampai dengan desil 4. Saat ini, jumlah penerima program tersebut masih dalam proses verifikasi bersama kementerian terkait untuk memastikan data sasaran.
Kemudian, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan beras tersebut diberikan kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada desil 1 sampai dengan desil 4, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.
Selain bantuan pangan, pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU dengan besaran Rp300 ribu per bulan untuk periode tiga bulan. Program tersebut ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan hampir Rp12 triliun.
Pemerintah juga memastikan sejumlah program yang telah dilaksanakan pada tahun ini akan dilanjutkan pada 2027.
Program magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan dilanjutkan dengan sasaran 150 ribu peserta, sedangkan program vokasi akan dilanjutkan untuk 300 ribu orang.
Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta, dengan sasaran sekitar 7,5 juta pekerja.
Kemudian di sektor perumahan, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) direncanakan untuk terus dilanjutkan pada 2027 untuk pembelian rumah dengan harga sampai dengan Rp2 miliar. Sedangkan untuk pembelian rumah hingga Rp5 miliar, fasilitas PPN DTP diberikan dengan dasar insentif sebesar Rp2 miliar.
Dalam aspek perlindungan pekerja, pemerintah membahas keberlanjutan relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah dilanjutkan pada 2027. Serta penyesuaian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan.
Pemerintah juga menyiapkan tambahan program Kredit Prumahan Rakyat (KPR) bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp17 juta dengan bunga 6 persen. Adapin nilai rumah untuk mendapatkan KPR bersubsidi tersebut hingga Rp500 juta.
Pemerintah turut membahas penyesuaian regulasi terkait fasilitas PPN untuk produk dengan kandungan logam mulia berkadar 99,9%.
(emy/mij)
Leave a comment