Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui program pinjaman selama 36 bulan untuk Bolivia dengan fasilitas yang disebut Fasilitas Dana Diperpanjang (Extended Fund Facility /EFF).
Adapun pendanaan yang diberikan sebesar SDR 1,369 miliar (US$ 1,9 miliar) atau sekitar Rp 33,98 triliun (asumsi kurs Rp 17.888).
Dengan persetujuan tersebut, pemerintah Bolivia bisa langsung mencairkan dana sekitar US$ 214 juta atau sekitar Rp 3,82 triliun.
Pencairan dana berikutnya akan dilakukan secara bertahap selama program berjalan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Dengan EFF ini, IMF berharap pemerintah Bolivia bisa memulihkan stabilitas makroekonomi, memperkuat jaring pengaman sosial, membangun kembali cadangan devisa internasional, mengurangi kerentanan fiskal dan eksternal, mendorong ketahanan sektor keuangan, dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan berkelanjutan, inklusif, dan dipimpin sektor swasta.
IMF juga mendukung langkah-langkah fiskal, yang didukung oleh otoritas lebih kuat dan pengeluaran yang lebih efisien. Tujuannya untuk membantu menempatkan utang publik pada jalur penurunan yang stabil sekaligus melindungi rumah tangga yang rentan.
Program ini juga akan mendorong rezim nilai tukar yang lebih fleksibel, meningkatkan kerangka kebijakan moneter dan pengawasan keuangan, serta memajukan reformasi untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, dan lingkungan bisnis, untuk mendorong investasi swasta dan pemulihan yang kaya akan lapangan kerja.
Dukungan IMF diharapkan dapat memicu pembiayaan tambahan dari lembaga keuangan internasional lainnya.
Direktur Pelaksan IMF untuk Bolivia, Nigel Clarke mengatakan otoritas Bolivia telah mengambil tindakan signifikan selama setahun terakhir untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi yang telah berlangsung lama.
Dia menambahkan kesepakatan Fasilitas Dana Perluasan akan mendukung program reformasi Bolivia untuk memulihkan stabilitas makroekonomi, melindungi kelompok yang paling rentan, memperkuat keberlanjutan fiskal, membangun kembali cadangan, mendorong ketahanan keuangan, dan mempromosikan pertumbuhan inklusif yang dipimpin sektor swasta.
“Implementasi yang berkelanjutan, perencanaan kontingensi yang kuat, dan dukungan multilateral akan sangat penting untuk keberhasilan program ini,” ucap Nigel dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).
Keberlanjutan fiskal adalah landasan utama program ini, sekaligus memperkuat dukungan kepada rumah tangga yang rentan. Nigel menegaskan, upaya fiskal yang dilakukan pada tahap awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar.
“Melalui mekanisme penetapan harga otomatis bersamaan dengan perlindungan sosial yang lebih kuat dan lebih tepat sasaran,” ungkap dia.
Selain itu menurutnya, peningkatan efisiensi pengeluaran, penanganan tunggakan, reformasi perusahaan publik, dan penguatan lembaga fiskal, termasuk kerangka fiskal jangka menengah yang berlandaskan pengurangan utang, akan mendukung penyesuaian dengan dukungan ini.
Nilai tukar yang ditentukan pasar dan pelestarian kerangka moneter yang kredibel IMF anggap sangat penting untuk mendorong keseimbangan eksternal dan mempertahankan stabilitas harga.
“Penghapusan pembiayaan anggaran bank sentral baru dan transisi ke penargetan uang cadangan merupakan langkah penting dalam hal ini,” tutu Nigel.
IMF juga mendorong Bolivia untuk melakukan manajemen likuiditas yang bijaksana, akumulasi cadangan, intervensi valuta asing yang terbatas pada penanganan kondisi pasar yang tidak teratur, dan reformasi untuk memperkuat otonomi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral untuk meningkatkan kredibilitas.
Dalam momen itu, IMF turut mendorong supaya pemerintahan Bolivia memperkuat pengawasan sektor keuangan dan kesiapan menghadapi krisis. Pemantauan ketat terhadap kerentanan tetap penting, sementara standar kehati-hatian dimodernisasi. Reformasi untuk memperkuat kerangka kerja anti pencucian uang dan pendanaan kontra terorisme juga akan penting.
Nigel menekankan, secara keseluruhan agenda reformasi struktural pemerintah bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan tata kelola, mengurangi distorsi pasar, menarik investasi swasta, dan mendorong lapangan kerja formal.
“Pengembangan kapasitas yang terencana dengan baik dan komunikasi yang jelas tentang tujuan program akan sangat penting untuk mendukung implementasi tepat waktu dan mempertahankan dukungan publik terhadap program tersebut,” tegasnya.
Sebagai informasi, upaya Bolivia untuk mengakhiri krisis sosial dan politik yang telah berlangsung selama 50 hari menunjukkan kemajuan penting pada Minggu (21/6/2026), ketika sejumlah blokade jalan yang melumpuhkan negara mulai dibuka.
Namun, perkembangan tersebut dibayangi tragedi jatuhnya pesawat dukungan militer yang menewaskan enam orang di tengah operasi penanganan krisis.
Otoritas jalan raya Bolivia melaporkan, sebagaimana dilansir Reuters, jumlah blokade yang masih berlangsung turun menjadi 28 titik setelah serangkaian terobosan dalam negosiasi dengan kelompok demonstran.
Perkembangan ini terjadi sehari setelah Presiden Bolivia Rodrigo Paz menetapkan status darurat guna mengatasi krisis yang dipicu aksi blokade antipemerintah yang selama berminggu-minggu menutup jalur-jalur utama transportasi, membuat truk-truk terjebak, serta menghambat distribusi makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ke berbagai wilayah.
(arj/arj)
Leave a comment