Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonomi Israel berjalan saling tolak belakang di tengah perang dan menjelang pemilihan umum. Di satu sisi aktivitas ekonomi masih tumbuh, tetapi konflik berkepanjangan menambah tekanan terhadap anggaran negara dan kehidupan masyarakat.
Sebagai catatan, Israel tengah disorot dunia di tengah pemilu.
Pemilu Israel yang digelar di tengah perang berakhir tanpa pemenang jelas berdasarkan hasil exit poll Selasa (27/10/2026). Hasil sementara ini menjadi pukulan potensial bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berupaya mempertahankan kekuasaannya.
Blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot diproyeksikan unggul dalam perolehan kursi. Namun, kedua kubu belum memiliki mayoritas yang cukup untuk membentuk pemerintahan, sehingga negosiasi koalisi akan menjadi penentu.
Siapapun pemimpin yang nantinya terpilih, dia akan dihadapkan pada kenyataan pahit.
Di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang membuka peluang investasi, tantangannya bukan sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan memastikan ketahanan ekonomi tetap terjaga ketika kebutuhan belanja pertahanan membesar.
Israel memiliki sektor teknologi yang berperan penting dalam perekonomiannya, terutama di bidang keamanan siber dan teknologi digital.
Perkembangan AI turut membuka peluang bagi perusahaan teknologi untuk menarik investasi dan memperluas aktivitas bisnis.
Investasi asing langsung (FDI) Israel mencetak rekor US$26,2 miliar pada 2025, melonjak 78% dibandingkan 2024.
Lonjakan ini didorong oleh akuisisi besar di sektor keamanan siber oleh raksasa teknologi AS, Alphabet yang mengakuisisi Wiz dan Palo Alto Networks yang mengakuisisi CyberArk.
Data Trading Economics mencatat pertumbuhan ekonomi Israel sebesar 2,9% pada 2025, setelah tumbuh 1% pada 2024. Untuk 2026, diproyeksikan ekonomi Israel tumbuh 3,5%.
Meski demikian, perkembangan sektor teknologi tidak bisa langsung dianggap mewakili kondisi seluruh perekonomian. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tetap dipengaruhi konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta dampak konflik terhadap kegiatan produksi.
Perang juga meninggalkan tagihan besar bagi keuangan negara. Bank of Israel memperkirakan biaya fiskal perang pada periode 2023-2026 mencapai sekitar ILS (shekel) 350 miliar atau sekitar Rp2.052 triliun ( 1 ILS= Rp5.861), di luar keputusan belanja terkait operasi militer terhadap Iran yang dimulai pada akhir Februari 2026. Sekitar separuh biaya perang tersebut dibiayai melalui penerbitan utang.
Tekanan fiskal berpotensi berlanjut seiring rencana peningkatan anggaran pertahanan.
Pada Juli 2026, Bank of Israel menyebut pemerintah mempertimbangkan tambahan belanja hingga ILS 25 miliar, yang dapat membawa anggaran pertahanan menjadi ILS 183 miliar secara keseluruhan kondisi ekonomi.
Indikator harga, pasar tenaga kerja, dan keuangan pemerintah perlu dibaca secara bersamaan untuk memahami tekanan yang masih dihadapi Israel.
Enam Indikator untuk Membaca Ekonomi Israel
Data Trading Economics menunjukkan pertumbuhan ekonomi Israel pada data terakhir mencapai 3,5%, dibandingkan minus 0,4% pada periode sebelumnya. Namun, indikator lain memberikan gambaran yang lebih beragam.
Meski ekonomi Israel diproyeksikan tumbuh lebih cepat pada 2026, dari 2,9% pada 2025 menjadi 3,5%, tekanan fiskal justru menjadi sorotan. Rasio utang pemerintah terhadap PDB diproyeksikan naik dari 68,5% menjadi 76%. Artinya, proyeksi ekspansi ekonomi berjalan beriringan dengan meningkatnya beban utang pemerintah.
Tingkat pengangguran naik menjadi 3% dari 2,8%, sementara inflasi meningkat tipis menjadi 1,6% dari 1,5%. Rasio utang pemerintah terhadap PDB juga naik menjadi 68,5% dari 67,7%.
Sementara itu, PDB nominal Israel tercatat sebesar US$611 miliar, dibandingkan US$542 pada data sebelumnya.
PDB per kapita naik menjadi US$42,596 dari US$41,882. Kedua indikator tersebut dinyatakan dalam dolar AS dan tidak dengan sendirinya menunjukkan perubahan kesejahteraan masyarakat, karena dipengaruhi antara lain oleh harga dan nilai tukar.
Utang Pemerintah dan Ruang Fiskal
Kenaikan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati di tengah kebutuhan belanja pertahanan.
Berdasarkan data Trading Economics, rasio tersebut meningkat dari 67,7% menjadi 68,5%.
Rasio utang tidak berdiri sendiri. Perkembangannya perlu dibaca bersama penerimaan negara, belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan pembiayaan akibat konflik.
Jika belanja pertahanan terus meningkat, ruang anggaran untuk kebutuhan lain dapat semakin terbatas, bergantung pada bagaimana pemerintah membiayainya.
Dalam konteks itu, berakhirnya perang dan berkurangnya belanja militer berpotensi membuka ruang fiskal yang lebih besar.
Sebaliknya, konflik yang berlanjut dapat mempertahankan tekanan terhadap anggaran dan menambah tantangan bagi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
(mae/mae)
Leave a comment