Pemimpin Dunia ke Turki, Masa Depan Bumi Kini Dipertaruhkan!

Jakarta, CNBC Indonesia – Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau Conference of the Parties (COP31) resmi dimulai pada hari ini, Senin (9/11/2026) di Antalya, Turki.

Pertemuan yang berlangsung hingga 20 November 2026 ini menjadi salah satu momentum penting bagi hampir 200 negara untuk menentukan arah penanganan krisis iklim global.

Namun, konferensi tahun ini berlangsung di tengah tantangan yang semakin besar. Meskipun berbagai kesepakatan internasional telah dicapai selama tiga dekade terakhir, upaya dunia untuk membatasi kenaikan suhu global masih belum berjalan sesuai target.

Laporan terbaru United Nations Environment Programme (UNEP), Emissions Gap Report 2026, menunjukkan bahwa kenaikan suhu global diperkirakan akan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri.

Bahkan, apabila seluruh komitmen pengurangan emisi negara-negara dalam Nationally Determined Contributions (NDC) dilaksanakan, suhu bumi masih berpotensi meningkat sekitar 2,6 derajat Celsius sepanjang abad ini.

Participants from Vanuatu pose for a souvenir photo at the venue ahead of the United Nations climate change conference, known as COP31, in Antalya, Turkey, November 8, 2026. REUTERS/Murad Sezer Foto: REUTERS/Murad Sezer

Kondisi tersebut menempatkan COP31 dalam posisi penting, bukan hanya untuk merumuskan kesepakatan baru, tetapi juga memastikan komitmen sebelumnya diterjemahkan menjadi kebijakan, investasi, dan tindakan nyata.

Bagi Indonesia, COP31 juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama internasional dan memperjuangkan kebutuhan pendanaan serta teknologi guna mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Apa it COP dan Mengapa Penting?

Conference of the Parties atau COP merupakan pertemuan para pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), perjanjian internasional mengenai perubahan iklim yang diadopsi pada 1992.

Konferensi ini pertama kali diselenggarakan pada 1995 di Berlin, Jerman, dan sejak itu menjadi forum utama bagi negara-negara untuk membahas langkah penanganan perubahan iklim.

Dalam COP, pemerintah dari berbagai negara melakukan negosiasi mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, pendanaan iklim, serta dukungan teknologi bagi negara berkembang.

COP juga melibatkan pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil, ilmuwan, kelompok pemuda, hingga masyarakat adat yang turut berkontribusi dalam pengembangan solusi iklim.

Selama lebih dari tiga dekade, sejumlah kesepakatan penting telah dihasilkan melalui konferensi tersebut. Salah satu pencapaian terbesar adalah Perjanjian Paris pada COP21 tahun 2015, yang menetapkan tujuan membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celsius dan mengupayakan pembatasan hingga 1,5 derajat Celsius.

Perjanjian ini menjadi landasan kebijakan iklim global, termasuk kewajiban negara-negara menyampaikan dan memperbarui komitmen penurunan emisi masing-masing.

Berikut perjalanan penyelenggaraan COP sejak pertama kali digelar pada 1995, beserta lokasi dan hasil utama setiap konferensi.

Tujuh Isu Utama yang Jadi Sorotan COP31

Memasuki penyelenggaraan ke-31, konferensi iklim PBB semakin menekankan pentingnya implementasi komitmen yang telah disepakati selama tiga dekade terakhir.

Di tengah ancaman kenaikan suhu global dan kebutuhan pendanaan iklim yang terus meningkat, negara-negara menghadapi tekanan untuk mempercepat pengurangan emisi sekaligus memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Participants make their way to the venue ahead of the United Nations climate change conference, known as COP31, in Antalya, Turkey, November 8, 2026. REUTERS/Murad Sezer Foto: REUTERS/Murad Sezer

Melansir United Nations Environment Programme (UNEP) pada 5 November 2026, terdapat tujuh isu utama yang diperkirakan mendominasi pembahasan COP31.

Persoalan yang diprioritaskan dimulai dari menjaga kenaikan suhu global sedekat mungkin dengan 1,5 derajat Celsius, transisi energi bersih, pengelolaan sampah, hingga penguatan kerja sama internasional.

Ketujuh isu tersebut mencerminkan tantangan dalam menerjemahkan komitmen iklim menjadi kebijakan, investasi, dan aksi nyata di tengah perbedaan kepentingan ekonomi serta kondisi pembangunan antarnegara.

Berikut tujuh isu utama yang menjadi sorotan COP31 berdasarkan analisis UNEP.

Sudah Sejauh Mana Dunia Mengatasi Krisis Iklim?

Setelah lebih dari tiga dekade perundingan iklim internasional, dunia telah mencatat kemajuan dalam pengembangan energi bersih, pengurangan emisi, dan pemulihan ekosistem. Namun, berbagai laporan terbaru PBB menunjukkan bahwa realisasinya masih tertinggal dari target global.

Berdasarkan Emissions Gap Report 2026 yang diterbitkan United Nations Environment Programme (UNEP), emisi gas rumah kaca global mencapai 58,4 miliar ton setara karbon dioksida (GtCO2e) pada 2025, relatif tidak berubah dibandingkan 2024.

Dalam satu dekade terakhir, sebanyak 63 negara berhasil mengurangi emisi dengan total penurunan 1,8 GtCO2e. Namun, capaian tersebut tidak mampu mengimbangi peningkatan emisi sebesar 7,2 GtCO2e di 124 negara lainnya.

Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan menunjukkan kemajuan. Pertumbuhan kapasitas listrik energi terbarukan global berlangsung tiga kali lebih cepat dibandingkan proyeksi kebijakan pada 2015, sementara pengembangan tenaga surya mencapai tujuh kali lipat dari perkiraan sebelumnya.

Meski demikian, kesenjangan target masih besar. Untuk membatasi pelampauan kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius serendah mungkin, dunia membutuhkan pengurangan emisi sebesar 45% pada 2035 dibandingkan 2025. Sementara itu, implementasi penuh komitmen NDC diperkirakan hanya menghasilkan penurunan sebesar 11-15%.

Di bidang pemulihan lingkungan, Restoration Progress Report 2026 yang diterbitkan FAO, UNEP, dan Sekretariat Convention on Biological Diversity mencatat sekitar 252 juta hektare ekosistem di seluruh dunia telah masuk dalam kegiatan restorasi.

Namun, angka tersebut baru mencakup sekitar seperempat dari komitmen pemulihan ekosistem global yang mencapai sekitar 1 miliar hektare. Laporan itu menilai laju implementasi restorasi perlu meningkat tiga kali lipat untuk mencapai target pemulihan 30% ekosistem terdegradasi pada 2030.

Tantangan lainnya adalah pendanaan. Berdasarkan Adaptation Gap Report 2026, kebutuhan pembiayaan adaptasi negara berkembang diperkirakan mencapai US$305 miliar per tahun pada 2035. Sementara itu, aliran pendanaan publik internasional dari negara maju baru mencapai sekitar US$28,2-31,7 miliar pada 2024.

Jika memperhitungkan inflasi hingga 2035, kebutuhan pendanaan adaptasi diperkirakan meningkat menjadi US$420 miliar per tahun. Bahkan apabila pendanaan internasional meningkat tiga kali lipat menjadi US$85-120 miliar per tahun, jumlah tersebut hanya mampu memenuhi sekitar 20-29% kebutuhan negara berkembang.

Proyeksi Kebutuhan dan Pendanaan Adaptasi Negara Berkembang pada 2035 Foto: UNEP, Adaptation Gap Report 2026, Figure ES.2.

Ketiga laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, percepatan penurunan emisi, restorasi ekosistem, dan peningkatan pendanaan masih diperlukan untuk memenuhi target iklim global.

Apa yang Dibawa Indonesia ke COP31?

Indonesia membawa sejumlah agenda dalam COP31 di Turki, mulai dari transisi energi, pendanaan iklim, hingga penguatan pasar karbon.

Melansir Badan Komunikasi Pemerintah (5/11/2026), Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat transisi energi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus menjaga ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Delegasi Indonesia dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, dengan mengusung tema Indonesia: Delivering Climate Solutions at Scale.

Berdasarkan Emissions Gap Report 2026 dari UNEP, emisi gas rumah kaca Indonesia per kapita mencapai 4,7 ton setara karbon dioksida (CO2e) pada 2025, masih di bawah rata-rata global sebesar 6,4 ton. Namun, emisi per kapita Indonesia meningkat rata-rata 3,7% per tahun selama satu dekade terakhir.

Indonesia juga termasuk enam anggota G20 yang dinilai berpeluang mencapai target NDC tanpa syarat pada 2030 berdasarkan kebijakan saat ini.

Komitmen iklim Indonesia tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang disampaikan pada Oktober 2025, dengan target emisi pada 2035 sebesar 1,26-1,49 miliar ton CO2e dan sasaran emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Berdasarkan laporan UNEP yang sama, target NDC terbaru Indonesia menunjukkan proyeksi emisi pada 2035 sekitar 273 juta ton CO2e per tahun lebih rendah dibandingkan tingkat emisi berdasarkan target NDC 2030. Angka ini merupakan perbandingan target, bukan realisasi penurunan emisi.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah merencanakan penambahan kapasitas energi baru dan terbarukan sebesar 42,6 gigawatt (GW) hingga 2034 serta pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GWp.

Indonesia juga telah memulai perdagangan karbon internasional melalui IDXCarbon sejak Januari 2025.

Dalam COP31, pemerintah memprioritaskan akses pendanaan iklim, transfer teknologi, dan kerja sama pasar karbon internasional. Melalui Paviliun Indonesia bertema House of Climate Solutions, pemerintah menyiapkan 67 sesi dialog serta peluang penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan mitra internasional.

COP31 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dan investasi guna mempercepat realisasi komitmen iklim nasional.

(slm/slm)