Pendaftar Tes Bahasa Jepang Meledak, Tes Susah

Jakarta, CNBC Indonesia – Jepang mulai kewalahan menghadapi lonjakan pemohon tes kemampuan bahasa Jepang seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja asing dan visa pelajar.

Pemerintah pun meminta sekolah bahasa Jepang mempertimbangkan ujian alternatif selain tes Japanese-Language Proficiency Test (JLPT).

Lonjakan pemohon membuat penyelenggara kesulitan menyediakan lokasi ujian dan memastikan pelaksanaan tes berjalan lancar.

Jumlah pendaftar Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) mencapai rekor 943.671 orang di Jepang dan luar negeri untuk ujian Juli 2026. Pendaftaran ujian Desember bahkan ditutup lebih awal dari jadwal.

Sebagai catatan, pendaftar hanya 426.225 orang pada 2022 menjadi 698.062 orang pada 2023, kemudian 793.701 pada 2024 dan 904.472 pada 2025.

Jika dihitung sepanjang tahun, skalanya bahkan lebih besar. Pada 2025, jumlah pendaftar JLPT mencapai 1,94 juta orang, tertinggi sejak ujian tersebut diperkenalkan.

Bahasa Jepang Jadi Syarat Masuk Jepang

Kenaikan tersebut terjadi ketika Jepang semakin membutuhkan tenaga kerja asing sekaligus memperluas penggunaan kemampuan bahasa Jepang sebagai salah satu persyaratan untuk bekerja dan tinggal.

Sejak 2025, pemerintah mulai menerapkan persyaratan kemampuan bahasa yang lebih luas untuk sejumlah status tinggal.

Mulai April 2026, pemohon kategori Engineer/Specialist in Humanities/International Services tertentu juga diwajibkan menunjukkan kemampuan bahasa setara CEFR B2 jika pekerjaannya membutuhkan kemampuan bahasa.

JLPT sendiri memiliki lima tingkatan, dari N5 sebagai tingkat dasar hingga N1 sebagai tingkat tertinggi. JLPT N2 dapat digunakan sebagai salah satu bukti kemampuan tersebut.

Ujian ini diselenggarakan dua kali setahun dan digunakan secara luas oleh warga asing untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan maupun status tinggal.

Kapasitas Melebihi Maksimal, Lalu Bagaimana?

Permintaan yang melonjak mulai menekan kapasitas penyelenggaraan. Pendaftaran sesi Desember 2026 bahkan ditutup lebih cepat setelah kapasitas tempat ujian tidak lagi mencukupi.

Pemerintah Jepang kemudian meminta sekitar 100 lembaga pendidikan bahasa Jepang bersertifikat negara mempertimbangkan tes alternatif seperti Business Japanese Proficiency Test (BJT).

Badan Imigrasi Jepang juga menyampaikan permintaan serupa kepada sekitar 800 sekolah bahasa Jepang lainnya. Penyelenggara J.TEST bahkan memperingatkan pendaftaran ujian November dapat ditutup sebelum tenggat.

Masalahnya, tidak semua tes alternatif dapat menggantikan JLPT untuk setiap kebutuhan. Pemerintah sendiri mengakui bahwa JLPT masih menjadi satu-satunya ujian yang mencakup seluruh tingkatan kemampuan bahasa Jepang yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan.

Artinya, ketika kemampuan bahasa semakin menjadi syarat untuk masuk ke pasar kerja dan kehidupan di Jepang, kebutuhan terhadap sertifikat tersebut tumbuh lebih cepat daripada kapasitas sistem pengujiannya.

Namun, apakah sistem untuk menguji kemampuan bahasa mereka mampu mengikuti arus tersebut

JLPT merupakan ujian dengan lima tingkatan yang dikelola Japan Foundation dan Japan Educational Exchanges and Services. Tes ini banyak digunakan untuk memenuhi persyaratan bahasa dalam pengajuan izin tinggal, baik untuk bekerja maupun belajar.

Dalam surat tertanggal 11 September kepada sekitar 100 lembaga pendidikan bahasa Jepang bersertifikat negara, Kementerian Pendidikan Jepang meminta sekolah mempertimbangkan ujian alternatif, termasuk BJT Business Japanese Proficiency Test.

Badan Layanan Imigrasi Jepang juga menyampaikan permintaan serupa kepada sekitar 800 sekolah bahasa Jepang lainnya.

Tekanan kapasitas turut dirasakan penyelenggara J.TEST atau Test of Practical Japanese. Ujian yang digelar enam kali setahun itu berpotensi menutup pendaftaran sesi November sebelum tenggat waktu.

Yoshihisa Saito, profesor madya Universitas Kobe yang mengkhususkan diri pada kebijakan warga asing, menilai lonjakan pemohon seharusnya sudah dapat diperkirakan setelah pemerintah memberlakukan persyaratan kemampuan bahasa untuk izin tinggal.

Menurutnya, hasil ujian dapat menentukan kehidupan para pemohon. Karena itu, pemerintah perlu memastikan penyelenggaraan tes dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat diakses seluruh peserta.

(mae/mae)