Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan perkembangan rencana penyatuan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA). Proses administrasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kebijakan tersebut ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, saat ini Perpres mengenai penyatuan Pengadilan Pajak ke MA masih dalam proses administrasi.
Pemerintah berharap seluruh proses tersebut dapat diselesaikan sesuai target sehingga implementasi penyatuan dapat berjalan lancar mulai Januari 2027.
“Perpres penyatuan Pengadilan Pajak ke MA ini sudah proses administrasi. Harapannya akhir November selesai dan Januari berjalan lancar,” ujar Astera dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Penyatuan Pengadilan Pajak ke MA merupakan bagian dari penataan kelembagaan peradilan pajak. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan ini diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah disiapkan pemerintah.
Dikutip dari situs MA, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan atas sengketa perpajakan.
Keberadaannya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menguji keputusan perpajakan secara objektif, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak warga negara.
Selama ini, Pengadilan Pajak memiliki karakteristik tersendiri. Meskipun menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya berada di bawah Kementerian Keuangan.
Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung.
Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam penataan kelembagaan Pengadilan Pajak sekaligus mempertegas prinsip independensi kekuasaan kehakiman.
Dengan pengalihan tersebut, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak diarahkan berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga pengelolaan kelembagaannya selaras dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Menurut MA, proses pengalihan ini tentu membutuhkan penataan yang menyeluruh. Tidak hanya menyangkut perubahan kewenangan antarlembaga, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, keuangan, serta kesinambungan pelayanan peradilan.
(haa/haa)
Leave a comment