PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu, Gaji Ditanggung APBN

Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah telah menyepakati peningkatan status seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Tak hanya itu, PPPK yang telah berstatus penuh waktu juga berpeluang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari perjuangan DPR dalam mengawal aspirasi para tenaga PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu.

“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra setelah menerima aspirasi Ketua Umum APTI (Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia) Anton Suroso Hartanto dan perwakilan PPPK Paruh Waktu-Non-ASN Guru di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip dari situs DPR RI, Rabu (11/11/2026).

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut mengapresiasi komitmen pimpinan DPR bersama pemerintah dalam menyepakati langkah peningkatan status para tenaga PPPK.

Menurutnya, salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah pembebanan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan skema tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pegawai yang selama ini berstatus PPPK.

“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.

Meski demikian, Bahtra mengatakan kesepakatan tersebut masih membutuhkan tindak lanjut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum pengaturan lebih lanjut.

DPR kini tinggal menunggu regulasi tersebut agar kesepakatan peningkatan status PPPK dapat segera ditindaklanjuti.

“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]