Jakarta, CNBC Indonesia – Penghentian sementara proyek pusat data (data center) milik BDx Data Centers di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, menyoroti persoalan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola investasi. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menilai, ketidaksinkronan kebijakan dapat menjadi penghambat investasi, bahkan ketika proyek telah melalui proses koordinasi dengan pemerintah pusat.
Faisol mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi dan memperkuat industri nasional. Namun, potensi tersebut tidak akan optimal apabila tidak diikuti oleh tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian kebijakan, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Kasus penghentian proyek data center BDx di Jatiluhur menjadi salah satu contoh persoalan tersebut. Menurut Faisol, proyek tahap kedua itu sebelumnya telah masuk dalam koordinasi investasi melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Meski demikian, masih terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum proyek dapat dilanjutkan.
“Investasi BDx Data Center di Jatiluhur ini sebenarnya adalah tahap kedua, tetapi pemerintah provinsi membatalkan atau menghentikan proyek ini. Padahal BDx sendiri saya kira sudah menjadi bagian dari investasi yang tercatat dan masuk ke BKPM,” kata Faisol dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Persoalan tersebut menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelesaian persyaratan investasi semestinya dilakukan melalui komunikasi dan penyelarasan kebijakan agar tidak berujung pada penghentian proyek yang berpotensi memberikan kontribusi ekonomi.
“Jadi hal ini membuat kita harus menyadari bersama bahwa persoalannya jauh lebih kompleks. Bukan hanya masalah teknis maupun investasi, melainkan juga soal tata kelola yang harus kita perbaiki dan permudah,” kata Faisol.
Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan berjalan searah dengan agenda pembangunan nasional, tanpa mengabaikan persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh investor.
“Dalam banyak kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, masih ada banyak gap. Ada yang menyebut dipersulit, ada juga yang menilai tidak sejalan dengan kebijakan nasional. Namun, saya rasa semua itu harus kita perbaiki bersama,” ungkapnya.
Faisol menilai persoalan koordinasi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena investasi pusat data memiliki nilai ekonomi yang besar. Apalagi, kebutuhan terhadap infrastruktur digital terus meningkat seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan industri digital global.
“Sebab jika kita hitung, investasi satu data center itu nilainya sangat besar. Kalau kita komparasikan dengan kontribusinya pada PDB, satu data center mungkin bisa menyumbang peningkatan nilai investasi yang signifikan,” ujarnya.
Pengembangan data center juga semakin strategis di tengah perubahan rantai pasok industri global. Faisol menilai, persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China turut membuka peluang bagi industri yang menopang perkembangan teknologi digital. Namun, sektor ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang besar, terutama pasokan listrik dan air.
“Perang dagang antara Amerika Serikat dan China semakin memberikan ruang bagi jenis industri seperti ini, yang menuntut kebutuhan energi dan listrik dalam jumlah sangat besar,” pungkasnya.
(fab/fab)
Leave a comment