Jakarta, CNBC Indonesia – Proyek pusat data (data center) BDx di Jatiluhur, Jawa Barat, resmi dihentikan sementara lantaran belum memenuhi persyaratan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana untuk meninjau kembali sejumlah perizinan proyek data center lainnya di wilayah tersebut.
“Akan ditinjau, sehubungan beberapa perizinan dikeluarkan oleh pihak kabupaten. Diharapkan pemerintah kabupaten dapat lebih optimal dalam pengawasan di lapangan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/9/2026).
Ia juga mengonfirmasi penghentian sementara proyek pusat data BDx karena persyaratan pembangunannya masih dalam proses. Keputusan penghentian ini nantinya akan dicabut setelah seluruh izin resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
“Betul [dihentikan sementara], sampai dengan perizinan dikeluarkan Pemkab Purwakarta. Ada beberapa persyaratan izin yang masih dalam proses, terhadap izin yang dikeluarkan Pemkab Purwakarta,” kata Adi.
Sebelumnya, pembangunan data center ini sempat memicu polemik di tengah masyarakat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama DPRD Jawa Barat mempertanyakan perihal proyeksi penggunaan air dalam proyek tersebut.
Dedi menegaskan bahwa kebutuhan air untuk data center harus dihitung secara matang sejak awal, bukan dibahas setelah fasilitas beroperasi. Hal ini penting dilakukan agar operasional proyek tidak mengganggu alokasi air untuk kebutuhan pertanian setempat.
Berdasarkan penjelasan yang didapatkan, kebutuhan air untuk pusat data tersebut mencapai 384 liter per detik (LPS) atau setara dengan 0,4 meter kubik per detik. Dengan angka tersebut, konsumsi air harian bisa mencapai 33 ribu meter kubik atau sekitar 33 juta liter per hari.
Volume kebutuhan air itu juga akan meningkat secara bertahap, di mana pada tahap awal pengerjaannya berkisar di angka 6.000 meter kubik per hari.
“Kalau ini kan ngambilnya tetap dari Jatiluhur, tapi masuk di PDAM. Maksudnya ngambil airnya dari Jatiluhur, masuknya ke PDAM, beli airnya dari PDAM,” ujar pria yang akrab disapa KDM itu, seperti dikutip dari detikJabar.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyih, menilai bahwa dampak pembangunan infrastruktur semacam ini harus dihitung secara komprehensif dari segi manfaat dan risikonya, mengingat tingginya kebutuhan sumber daya yang disedot.
“Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana. Banyak hasil riset yang mengungkap dampak dari keberadaan data center AI, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri tertentu dalam air buangan, kebisingan, karbon, dan sebagainya,” pungkasnya.
(fab/fab)
Leave a comment