Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyoroti penyadapan yang dilakukan sejumlah jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sorotan itu tertuang dalam pidatonya dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II 2026-2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
“Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional,” kata Puan dalam pidatonya.
Oleh karena itu, Puan mengatakan, DPR akan memastikan kewenangan dan kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan nasional.
“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menyatakan, aparat penegak hukum (APH) harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.
“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” katanya.
Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai penyadapan yang dilakukan sejumlah jenderal polisi terhadap Prabowo tidak bisa dianggap sebagai penyadapan biasa. Oleh karena itu, harus dicari kaitannya dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
“Kaitannya untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi, membunuh presiden, ya menggulingkan pemerintahan. Tapi kita belum tahu tentang hal itu karena masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Yusril dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tapi dari hasil pemeriksaan saat ini, menurut dia, cukup untuk mengaitkan pasal makar terhadap para tersangka. Meskipun saat ini pendalaman penyelidikan masih terus dilakukan, untuk menetapkan pasal makar kepada mereka.
“Tentu ada alat-alat bukti permulaan untuk itu (disebut upaya makar), tapi penetapan (pasal) itu nanti diserahkan pada penyidik. Tapi rakyat mengetahui bahwa dalam penyidikan ini tidak hanya penyadapan, tapi juga terkait perbuatan makar yang diatur dalam pasal 191 sampai 193 KUHP,” tuturnya.
Sebagai catatan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access. Mereka adalah:
1. Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
2. Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution
3. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso
4. Mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi
Terhadap para tersangka dikenakan tiga pasal, yaitu:
a. Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara selama 10 tahun.
b. Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara selama enam tahun.
c. Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan ancaman penjara selama delapan tahun.
(miq/miq)
Leave a comment