Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026. Angka tersebut setara dengan 63,89% dari total pagu anggaran MBG yang sebesar Rp218,77 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp79 triliun yang belum terealisasi dan akan digunakan untuk mengawal penyaluran program hingga penghujung tahun 2026.
“Penyerapan anggaran program MBG tahun 2026 per 16 September itu mencapai 63,89% atau sebesar Rp139,77 triliun dari total pagu Rp218,77 triliun, dengan sisa yang belum terealisasi sebesar Rp79 triliun,” ujar Kepala BGN Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Pelaksanaan realisasi anggaran ini berjalan beriringan dengan proses pembenahan sistem penyaluran MBG. BGN menjelaskan bahwa terdapat perbedaan periode pencatatan antara data penyerapan anggaran dan jumlah penerima manfaat akibat penggunaan siklus sinkronisasi yang berbeda.
“Perbedaan data realisasi anggaran per 16 September dan penerima manfaat per 31 Agustus terjadi karena perbedaan siklus sinkronisasi bulanan untuk data penerima manfaat,” katanya.
Berdasarkan data per 31 Agustus 2026, jumlah total penerima manfaat program MBG telah menyentuh angka 56,99 juta jiwa, atau setara dengan 76,45% dari target keseluruhan sebanyak 74,50 juta penerima manfaat. Artinya, masih terdapat selisih sekitar 17,56 juta penerima dari target yang dicanangkan untuk tahun 2026.
“Capaian penerima manfaat sampai saat ini masih merupakan capaian sementara karena BGN sedang melakukan pembenahan pada penyaluran program MBG,” ungkap Sudaryono.
Langkah pembenahan ini difokuskan pada penajaman sasaran penerima agar program kian tepat sasaran. BGN menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar mengejar kuantitas jumlah penerima dengan mengorbankan kualitas pelayanan.
“Kami tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengabaikan kualitas dari pelayanan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari perbaikan tersebut, BGN memperketat standar higienitas dan sertifikasi guna memastikan mutu layanan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap terjaga dengan baik.
Selain membenahi kualitas SPPG, BGN juga memperluas cakupan sasaran yang lebih inklusif. Tercatat sebanyak 1.653 sekolah pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) diusulkan untuk masuk ke dalam daftar penerima manfaat MBG. Program ini juga diprioritaskan menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), lingkungan pesantren, daerah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta berbagai wilayah di luar Pulau Jawa.
“Jadi selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan untuk menjaga efisiensi MBG agar berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkualitas,” pungkas Sudaryono.
(fab/fab)
Leave a comment