Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penyusunan peta jalan pengembangan sumber daya manusia (SDM) nuklir yang terarah dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.
Kepala ORTN BRIN Syaiful Bakhri menegaskan bahwa persiapan SDM tidak cukup dilakukan melalui diskusi dan koordinasi. Hasilnya harus dituangkan ke dalam rencana kerja dengan sasaran, pembagian peran, dan tahapan pelaksanaan yang jelas.
“Penyiapan tenaga kerja menjadi bagian penting dari rencana pemanfaatan energi nuklir dalam bauran energi nasional,” terang Syaiful mengutip website resmi BRIN, Jumat (6/11/2026).
Sejatinya, sekarang Indonesia menempatkan PLTN sebagai salah satu pilihan sumber listrik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, pengoperasian PLTN ditargetkan mulai 2032.
“Konsolidasi yang dilakukan tidak boleh berhenti pada pertemuan dan pertukaran pandangan. Namun harus menghasilkan rencana yang dapat menjadi acuan bersama dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja nuklir nasional,” ujarnya.
Menurut Syaiful, peta jalan dan rencana induk pengembangan SDM perlu disusun mengikuti tahapan pembangunan PLTN, mulai dari 2032, 2040, 2050, hingga 2060. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja juga harus mempertimbangkan pilihan teknologi, baik reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR) maupun reaktor berkapasitas besar.
“Indonesia perlu menentukan strategi pengadaan tenaga kerja. Baik melalui peningkatan kompetensi tenaga PLN yang sudah tersedia, maupun pendidikan dan pelatihan tenaga baru,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah, regulator, lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan calon penyedia teknologi perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Keterlibatan industri dan penyedia teknologi diperlukan agar program pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, termasuk melalui pelatihan di tempat kerja (on-the-job training/OJT) dan pelatihan bagi calon pelatih (training of trainers/ToT).
Ia menilai Indonesia membutuhkan sistem pengembangan SDM nuklir yang tidak bergantung pada satu jenis reaktor atau penyedia teknologi. Sistem tersebut harus mampu menyiapkan tenaga operasi, pemeliharaan, konstruksi, serta personel pendukung, sekaligus mencakup pengelolaan siklus bahan bakar, limbah radioaktif, dan infrastruktur terkait. Diperlukan sinergitas antar lembaga nasional untuk memastikan kebutuhan, penyediaan, pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, dan pengelolaan SDM.
“Dalam jangka panjang, upaya ini juga membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu. Perluasan kerja sama pendidikan akan membantu meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga profesional, baik untuk PLTN maupun penerapan teknologi nuklir di sektor lain,” jelasnya.
(pgr/pgr)
Leave a comment