Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani membeberkan kabar terbaru terkait kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Rosan menjelaskan, pihaknya tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk menggabungkan data ke dalam satu platform, sehingga data-data yang diterima sudah terintegrasi.
“Ya memang kalau yang mengenai DSI ini memang kita yang harapkan adalah transparansi dari transaksi. Dan objeknya itu apa? Kita objeknya itu adalah bagaimana kita bisa menekan, mereduksi, dan bahkan menghilangkan transfer pricing, kemudian under-invoicing, dan juga apa, pelaporan data yang tidak benar, yang tidak akurat,” tuturnya dalam konferensi pers terkait RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Nah, oleh sebab itu, memang di tahap awal kami ini bekerja sama dengan beberapa kementerian dan instansi lainnya mencoba menggabungkan data-data itu ke dalam satu platform,” ujarnya.
“Tadi seperti yang saya sampaikan, singgung sedikit, bahwa kita alhamdulillah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Perdagangan, Perhubungan, ESDM, Pertanian, dan BI, dan semua kementerian lainnya dalam rangka kita bisa mengintegrasikan data-data itu ke dalam platform kami,” bebernya.
“Sehingga kami bisa melihat, menganalisa, mengevaluasi setiap harinya dari titik point mana saja ekspor itu dijalankan, baik dari segi quantity, volume, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti berapa besarnya dari nilai jumlah, kemudian penerimaan pajaknya, kemudian apa, nilai ekspornya, dan yang lain-lain,” tuturnya.
Dia menyebut, sejauh ini Danantara sudah menganalisa kurang lebih 6.500 transaksi yang ada sejak Juni 2026.
“Dari bulan Juni ada 6.500 transaksi yang jumlahnya kurang lebih US$ 14 miliar,” imbuhnya.
Dia pun menegaskan DSI bukan berperan sebagai pelaksana transaksi jual beli, melainkan hanya sebagai agen yang bisa memperoleh data jual beli tersebut.
“Dan awalnya memang kita mengevaluasi, kemudian kita tetap akan melakukan, bukan, bukan yang kita akan melakukan jual dan beli ya, tapi ini tetap ekspornya tetap dilakukan oleh para eksportir, kita hanya sebagai agen penjual bisa mendapatkan data itu,” jelasnya.
“Nah, oleh sebab itu pada saat ini itu yang peran kami lakukan dan kami pun sedang membuat suatu dashboard secara terbuka yang sedang kami persiapkan, sehingga kami bisa kembali lagi memonitor, mengevaluasi semua transaksi itu yang ada secara baik dan secara detail,” tuturnya.
“Jadi, itu kurang lebih yang kami lakukan di DSI pada saat ini, mengintegrasikan ke dalam satu platform kami,” tandasnya.
Seperti diketahui, Danantara menargetkan operasional penuh DSI bisa dijalankan mulai 1 Januari 2027. Namun, mulai 1 Juli hingga akhir Desember 2026, akan dilakukan masa transisi terlebih dahulu dengan proses evaluasi setiap tiga bulan.
Namun kemudian, Presiden Prabowo sempat mendorong agar implementasi penuh PT DSI ini bisa berjalan mulai 1 September 2026.
“Dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, kita mengadakan tahap transisi, dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh, kemudian proses ini semua akan membuat kita bener-bener paham bener ke mana uang kita,” tutur Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
(wia)
Leave a comment