Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan visi Presiden Prabowo Subianto adalah membuat Indonesia menjadi negara sejahtera, bukan negara kaya.
Airlangga mengatakan ada konsekuensi yang akan dihadapi jika Indonesia sebatas menjadi negara kaya, yakni harga-harga barang menjadi lebih mahal.
“Dan Bapak Presiden pada waktu itu menyatakan, kita ini bukan ingin menjadi negara kaya, karena kalau kita menjadi negara kaya konsekuensinya harga-harga menjadi mahal dan daya beli tinggi. Ini terjadi dengan Singapura,” kata Airlangga di Bappenas, Jakarta pada Senin (19/10/2026).
Airlangga menjelaskan konsekuensi dari negara yang memiliki berpenghasilan tinggi, maka harga barang juga naik. Sementara di Indonesia akan mendorong sebagai negara yang sejahtera.
“Indonesia akan mendorong sebagai negara yang sejahtera, welfare state, tidak ada yang miskin, semuanya rata dan kemudian tentunya pemerataan antar daerah, pemerataan antar kelompok masyarakat itu bisa kita dorong ke depan,” ujar Airlangga.
Pemerataan kesejahteraan tersebut dilakukan dengan pemerataan akses keuangan. Ketersediaan data yang terintegrasi diperlukan agar Pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan, menyusun kebijakan sesuai kebutuhan daerah, serta mengarahkan pembangunan ekonomi secara lebih merata.
Karena itu, pemerintah pun meluncurkan dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) untuk mengisi kekosongan indikator akses keuangan pada tingkat Kabupaten/Kota dan menjadi salah satu dasar untuk memperkuat pembangunan daerah.
Melalui indikator yang terukur, Pemerintah daerah diharapkan dapat mengenali kondisi akses keuangan di wilayahnya dan merumuskan langkah pengembangan yang sesuai dengan potensi serta tantangan masing-masing daerah.
Menko Airlangga menekankan IKAD tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan kondisi akses keuangan, tetapi juga diharapkan berkembang menjadi tolok ukur dalam mendorong pembangunan daerah.
Pemanfaatan indikator tersebut perlu memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah, mengingat kebutuhan dan tantangan akses keuangan setiap daerah tidak selalu sama.
“Dan tadi sudah disampaikan bahwa IKAD ini mengisi kekosongan indikator di Kabupaten/Kota dan tentu ini menjadi dasar pada regional development. Dan kita juga ingin mendorong agar IKAD nanti menjadi salah satu benchmark daerah,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, baik antardaerah maupun antarkelompok masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan upaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas, termasuk melalui perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dengan demikian, penguatan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada peningkatan angka akses keuangan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Data IKAD diharapkan membantu Pemerintah mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Dengan IKAD kita tidak hanya mengetahui akses keuangan yang masih tertinggal, tetapi IKAD memastikan tidak ada daerah dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan yang merata,” pungkas Menko Airlangga.
(arj/arj)
Leave a comment