Jakarta, CNBC Indonesia – Singapura menghadapi ancaman “kiamat” demografi setelah tingkat kelahiran terus merosot. Krisis tersebut akhirnya membuat pemerintah menggelontorkan insentif besar dan memperluas dukungan keluarga untuk mendorong warganya memiliki lebih banyak anak.
Negara kota itu meluncurkan serangkaian kebijakan baru, termasuk bantuan lebih dari SG$60.000 atau sekitar Rp835,7 juta (kurs Rp13.929/SG$) untuk setiap anak warga negara sejak lahir hingga usia 17 tahun. Paket tersebut menjadi salah satu upaya terbesar Singapura untuk mengatasi hambatan finansial dan sosial dalam memiliki serta membesarkan anak.
“Kami ingin melakukan perubahan mendasar dalam cara kami mendukung keluarga,” ujar Perdana Menteri Lawrence Wong, seperti dikutip CNBC International, Senin (31/8/2026) menegaskan kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan kecil pada program yang sudah ada.
Sebelumnya, dalam pidato National Day Rally, Wong menjelaskan pemerintah ingin mengubah pola dukungan yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada periode kelahiran anak. Kebijakan baru mencakup biaya penitipan anak yang lebih rendah, cuti orang tua yang lebih panjang, serta peluang lebih besar mendapatkan perumahan publik.
Namun, dampak kebijakan itu diperkirakan tidak akan terlihat dalam waktu dekat. “Ini ibarat mengubah arah pergerakan gunung es yang sangat lambat… Butuh waktu. Perlu beberapa dekade untuk melihat sedikit perubahan,” tegas peneliti senior di Institute of Policy Studies, Kalapana Vignehsa.
Menurut Vignehsa, kebijakan baru tersebut merupakan “perubahan total dari apa yang ada sebelumnya”. Ia menilai dukungan finansial relatif mudah diberikan dibandingkan mengatasi persoalan sosial dan budaya yang lebih kompleks.
Sementara itu, asisten profesor ekonomi Nanyang Technological University, Chua Yeow Hwee, menilai pendekatan baru Singapura lebih menjanjikan dibandingkan bonus sekali bayar. “Pendekatan baru ini mengakui bahwa biaya finansial dan waktu untuk membesarkan anak berlangsung selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan kebijakan cuti yang lebih panjang juga dapat menambah biaya operasional perusahaan. “Jika seseorang tidak masuk kerja, pekerjaannya harus dilakukan oleh orang lain. Jadi, siapa yang akan menanggung biayanya?” kata Chua.
Tekanan demografi Singapura sendiri semakin besar. Tingkat kesuburan total (total fertility rate/TFR) turun menjadi 0,87 pada 2025, dari 0,97 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut jauh di bawah tingkat 2,1 yang dibutuhkan untuk menjaga populasi tetap stabil tanpa mengandalkan migrasi.
Pengalaman negara Asia lain menunjukkan tantangan yang dihadapi Singapura tidak mudah. Korea Selatan masih mencatat TFR sekitar 0,8 meski memperluas dukungan pengasuhan anak, sementara Jepang mencatat penurunan TFR selama satu dekade hingga mencapai rekor terendah 1,14 pada 2025.
(sef/sef)
Leave a comment